Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
3.233 views

Komnas HAM, Aktor di Balik Pencabutan Perda Anti Miras?

Senin, 16 Januari 2012 | 00:40:31 WIB

 

Jakarta (SI ONLINE) - Terbuktilah apa yang dinyatakan DPP Front Pembela Islam (FPI) dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan saat aksi menolak pencabutan Perda Anti Miras di depan Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/1/2012) lalu. FPI mensinyalir bahwa kelompok-kelompok Liberal berada di balik upaya pencabutan Perda Anti Miras di sejumlah daerah. Dan kali ini, diduga kelompok liberal yang berada di balik pencabutan perda anti miras itu adalah orang-orang yang 'menghuni' kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Seperti diberitakan Republika Online, Ahad (15/1/2012), alasan Kemendagri mengevaluasi perda tentang pelarangan minuman keras adalah karena didesak oleh Komnas HAM. Oleh Komnas HAM, Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dianggap melanggar HAM.

Hal ini terungkap dari surat Walikota Tangerang Wahidin Halim yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidaklah bertentangan dengan HAM.

Republika mengaku mendapatkan salinan dokumen surat bernomor 188.24/1196 – Hukum/2011 perihal klarifikasi Perda Nomor 7 Tahun 2005 tertanggal 18 Mei 2011 yang menjelaskan bahwa Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Saat hal ini dikonfirmasi ke Komnas HAM, salah satu komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjutak menegaskan pihaknya tak pernah secara eksplisit menyebutkan agar Perda Larangan Miras yang ditinjau ulang. Nelson mengakui hanya mengkritisi perda-perda syariah dan meminta Kemendagri untuk meninjau kembali perda-perda tersebut. “Karena dapat menimbulkan konflik horizontal,” kata Johny melalui telepon genggamnya seperti dirilis Republika, Ahad (15/1/2012).

Selama ini dipahami dan diopinikan bahwa Perda Anti Miras tergolong dalam 'Perda Syariah.' Perda-perda lain yang dianggap sebagai Perda Syariah adalah tentang kewajiban baca tulis Al-Qur'an. Padahal Mendagri Gamawan Fauzi sendiri mengaku saat menjadi Bupati Solok ia pernah membuat Perda Wajib Baca Al Quran bagi kaum muslim dan melarang orang menikah bila belum bisa membaca Al Quran. Kapuspen Kemendagri Roydonnyzar Moenek, Kamis (12/1/2012, dengan bangganya mengatakan hal ini di depan para pengunjuk rasa yang menolak pencabutan perda anti miras.

Fakta ini makin membenarkan sinyalemen FPI. Dalam pernyataan yang ditanda tangani Habib Muhammad Rizieq Syihab dan KH Ahmad Shobri Lubis, Kamis (12/1/2012) FPI menyatakan, "Sejak lama, gerakan Islam di Indonesia memperjuangkan penerapan Syariat Islam secara KONSTITUSIONAL agar menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Sebaliknya, kaum Liberal Indonesia dengan berbagai macam cara selalu mengupayakan pembatalan Perda-Perda Syariat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Perda Anti Miras, dengan dalih mengebiri kebebasan dan melanggar HAM serta tidak sesuai dengan alam kebhinnekaan. Bahkan sudah berulang kali mereka mengajukan Yudicial Review sejumlah Undang-Undang yang dinilai bernuansa "Syariat" ke Mahkamah Konstitusi RI, antara lain : UU Penodaan Agama, UU Perjudian dan UU Pornografi, tapi mereka selalu gagal."

FPI juga menyatakan, "Kini, setelah Kaum Liberal berulang kali "keok" di jalur hukum, mereka mulai menggunakan "OTOT KEKUASAAN", salah satunya adalah dengan MEMPERALAT Pemerintah RI untuk membatalkan Perda-Perda Syariat di seluruh Indonesia. Karenanya, benang merah yang menghubungkan Agenda Liberal dengan Keputusan Kemendagri dalam pencabutan Perda Anti Miras di berbagai daerah sangat jelas dan terang benderang, sehingga menjadi indikator kuat bahwa Kemendagri telah disusupi AGEN LIBERAL yang memiliki agenda sangat berbahaya terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI, serta mengancam Landasan Idiil mau pun Konstitusinil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945."

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Islam Online lainnya:

+Pasang iklan

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas???

Di sini tempatnya-Kiosherbalku.com melayani Grosir & Eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan DISKON sd 60%. Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Infaq Dakwah Center

Menderita Hernia Sejak Lahir, Musa Anak Mujahid Harus Segera Dioperasi. Ayo Bantu!!!

Menderita Hernia Sejak Lahir, Musa Anak Mujahid Harus Segera Dioperasi. Ayo Bantu!!!

Musa anak mujahid mendapat ujian Allah, menderita hernia sejak lahir. Setelah di-USG di RS Ummi Bogor, dokter menyatakan berusia 3,5 tahun ini harus segera dioperasi. Butuh biaya 8 juta rupiah....

Yuliana, Pejuang Keluarga yang Hebat, Butuh Dana 11 Juta Lunasi Tagihan Pesantren Anaknya. Ayo Bantu!!

Yuliana, Pejuang Keluarga yang Hebat, Butuh Dana 11 Juta Lunasi Tagihan Pesantren Anaknya. Ayo Bantu!!

Saat sang suami di-phk karena sakit jiwa, ia menjadi buruh cuci pakaian dengan gaji satu juta rupiah perbulan. Susah payah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, dan pengobatan...

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Di usia keislaman yang belum genap dua tahun, muallaf ini mendapat banyak ujian iman: terusir dari keluarga, kehilangan pekerjaan di rezim Ahok, kontrakan menunggak 6 bulan, anaknya sakit paru-paru,...

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Didedikasikan sebagai rasa cinta dan ta?zhim terhadap anak-anak yatim syuhada. Semoga para dermawan sukses meraih pahala jihad dan masuk surga bersama Nabi sedekat dua jari....

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Hampir setiap hari IDC mendapat pengaduan dan permohonan bantuan kaum muslimin yang dililit hutang rentenir. Untuk mewadahi persoalan rentenir, silahkan lapor kepada Laskar GARR....

Latest News
Hampir 180.000 Warga Suriah Lahir di Turki Sejak Pecah Perang Tahun 2011

Hampir 180.000 Warga Suriah Lahir di Turki Sejak Pecah Perang Tahun 2011

Jum'at, 20 Jan 2017 15:15

Serangan Udara AS Tewaskan Seorang Pemimpin Terkemuka Bekas Afiliasi Al-Qaidah di Suriah

Serangan Udara AS Tewaskan Seorang Pemimpin Terkemuka Bekas Afiliasi Al-Qaidah di Suriah

Jum'at, 20 Jan 2017 11:00

Rezim Teroris Assad Tetap Larang Konvoi Bantuan PBB Masuki Daerah yang Mereka Kepung

Rezim Teroris Assad Tetap Larang Konvoi Bantuan PBB Masuki Daerah yang Mereka Kepung

Jum'at, 20 Jan 2017 09:42

Menderita Hernia Sejak Lahir, Musa Anak Mujahid Harus Segera Dioperasi. Ayo Bantu!!!

Menderita Hernia Sejak Lahir, Musa Anak Mujahid Harus Segera Dioperasi. Ayo Bantu!!!

Jum'at, 20 Jan 2017 09:00

Saat Debat Pilgub Lalu Ahok Nampak Haus Kekuasaan

Saat Debat Pilgub Lalu Ahok Nampak Haus Kekuasaan

Jum'at, 20 Jan 2017 08:01

Deklarasikan Persaudaran Umat Islam, GNPF-MUI Tolak Kriminalisasi Habib Rizieq

Deklarasikan Persaudaran Umat Islam, GNPF-MUI Tolak Kriminalisasi Habib Rizieq

Jum'at, 20 Jan 2017 06:34

Berbakti pada Orang Tua walaupun Mereka Telah Tiada

Berbakti pada Orang Tua walaupun Mereka Telah Tiada

Jum'at, 20 Jan 2017 06:08

Ahok Mempunyai Nafsu Menjadi Presiden RI? Inikah Indikasinya?

Ahok Mempunyai Nafsu Menjadi Presiden RI? Inikah Indikasinya?

Jum'at, 20 Jan 2017 06:01

Din Syamsuddin: Banyak Ormas Radikal Non-Islam, tapi Tidak Menjadi Perhatian Media

Din Syamsuddin: Banyak Ormas Radikal Non-Islam, tapi Tidak Menjadi Perhatian Media

Jum'at, 20 Jan 2017 05:30

Ini Dana untuk Kampanye Ahok yang Berpotensi Korupsi

Ini Dana untuk Kampanye Ahok yang Berpotensi Korupsi

Kamis, 19 Jan 2017 22:27

Fatwa MUI Diserang, Ketua Fraksi PKS : Fatwa Ulama Sejak Lama Berkontribusi Bagi Bangsa

Fatwa MUI Diserang, Ketua Fraksi PKS : Fatwa Ulama Sejak Lama Berkontribusi Bagi Bangsa

Kamis, 19 Jan 2017 21:25

Kejati Jabar Sebut Habib Rizieq Ditetapkan Tersangka Penistaan Pancasila

Kejati Jabar Sebut Habib Rizieq Ditetapkan Tersangka Penistaan Pancasila

Kamis, 19 Jan 2017 20:57

Mantan Menkominfo Himbau Tokoh Masyarakat, Pemerintah, dan Aparat Hukum Bersikap Bijak

Mantan Menkominfo Himbau Tokoh Masyarakat, Pemerintah, dan Aparat Hukum Bersikap Bijak

Kamis, 19 Jan 2017 20:27

Fatwa MUI Pro Kebhinekaan

Fatwa MUI Pro Kebhinekaan

Kamis, 19 Jan 2017 20:08

Tidak Miliki Massa dan Pengecut, Akun Palsu pun Dimanfaatkan Serang Tokoh dan Ulama Muslim

Tidak Miliki Massa dan Pengecut, Akun Palsu pun Dimanfaatkan Serang Tokoh dan Ulama Muslim

Kamis, 19 Jan 2017 18:27

Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur, DPD akan Panggil Menag

Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur, DPD akan Panggil Menag

Kamis, 19 Jan 2017 18:09

Pemuda Muhammadiyah: PP 72 Tahun 2016 Kejar Ambisi Tabrak Konstitusi

Pemuda Muhammadiyah: PP 72 Tahun 2016 Kejar Ambisi Tabrak Konstitusi

Kamis, 19 Jan 2017 17:23

Turki Tangkap Lagi 2 Orang Terkait Pembunuhan Dubes Rusia Andrey Karlov

Turki Tangkap Lagi 2 Orang Terkait Pembunuhan Dubes Rusia Andrey Karlov

Kamis, 19 Jan 2017 17:15

Jokowi Tidak Berhentikan Ahok, Pengamat Ini Memperkirakan Pilgub DKI kan Curang

Jokowi Tidak Berhentikan Ahok, Pengamat Ini Memperkirakan Pilgub DKI kan Curang

Kamis, 19 Jan 2017 16:27

Pengamat: Ahok Akan Diputus Bersalah

Pengamat: Ahok Akan Diputus Bersalah

Kamis, 19 Jan 2017 16:02


Must Read!
X