Selasa, 17 Syawwal 1445 H / 20 Maret 2018 14:42 wib
4.232 views
Berharap Semua Kritik Menjadi Keripik
Oleh: Ary H
(Pengelola FP Mudah Nulis, Mentor Kelas Opini di Akademi Menulis Kreatif)
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa jika nantinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan oleh DPR dan pemerintah, akan berpotensi berat terhadap tindakan menyampaikan ekspresi.
Managing Director ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan RKUHP bisa memidanakan Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang memberi 'kartu kuning' pada presiden. Dia bisa terjerat Pasal 263 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (Republika.co.id, 4/2/2018).
Erasmus menjelaskan bahwa secara historis pasal ini disebut sebagai pasal lesse majeste. Dalam arti, pasal ini dahulunya berfungsi untuk melindungi martabat keluarga kerajaan Belanda. Sehingga maksud dari Pasal ini adalah menempatkan kepala negara tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik, yang sebelumnya diatur dalam pasal 134 KUHP. Apabila pemimpin diposisikan sebagai sosok sempurna dan anti kritik, semakin nyata-lah apa yang pernah disampaikan oleh Bung Fadly Zon, bahwa rezim ini sedang belajar menjadi seorang diktator.
Padahal jika kita berpikir tentang demokrasi yang diperdagangkan ke dunia Islam dengan polesan keindahan. Sistem tersebut senantiasa digambarkan sebagai antitesis dari kediktatoran. Seolah, ketika suatu negara tidak menganut demokrasi maka dipastikan menganut diktatorisme. Karena dalam demokrasi, rakyat dipandang berperan sangat banyak dalam menentukan sebuah keputusan. Rakyat bisa melakukam kritik terhadap berbagai hal yang berdampak akan menyengsarakan mereka.
Hal ini juga menjadi bukti bahwa kediktatoran terjadi bukan semata karena anti demokrasi. Bahkan dalam pemerintahan demokrasi pun bisa melahirkan kediktatoran. Apalagi jika pemimpin negara tersebut memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya. Meskipun biasanya seorang diktator meraih kekuasaan dengan cara kudeta, tetapi ada pula diktator yang naik tahta secara demokratis seperti Adolf Hitler.
Kediktatoran justru terjadi bukan karena tiadanya peran rakyat, namun terbelenggunya aspirasi rakyat. Keterbelengguan ini bisa saja terjadi karena ketergantungan rakyat terhadap rezim yang ada. Semisal ketika rezim yang 'kongkalikong' dengan para kapitalis besar mampu mengendalikan negara.
Sehingga berbagai opini serta akses sumber daya alam pun dikuasainya. Kondisi seperti ini bisa mengantarkan pada suatu kekuasaan mutlak yang membuat rakyat bisu untuk berpendapat. Atau bisa jadi, opini rakyat kritis dibungkam atau dikecilkan sedangkan opini penguasa dibesar-besarkan. Apalagi ketika legislatif berfungsi hanya sebagai stempel berbagai keputusan eksekutif. Lengkaplah sudah kebisuan rakyat.
Berbeda dengan sistem demokrasi, Islam telah mengajarkan sebuah mekanisme kontrol sosial masyarakat terhadap pemimpinnya. Dan yang paling utama adalah adanya standar acuan yang jelas dalam menilai apakah penguasa ini berlaku zalim ataukah tidak, yakni hukum syara. Bahkan ketika syariah memandang bahwa penguasa telah nyata menyimpang dari Al Quran dan As Sunnah maka rakyat berhak menurunkannya.
Rasulullah Saw pun telah menjadikan beberapa shahabat sebagai representasi umat dalam menyampaikan pendapat. Rasulullah sering bermusyawarah dengan mereka untuk menerima berbagai masukan yang bersifat teknis dan cara. Semisal ketika Rasulullah Saw bermusyawarah untuk menghadapi perang Badar. Rasulullah mengoreksi keputusannya dan mengambil masukan dari Hubab bin Mundzir r.a. Begitu pula ketika menghadapi pasukan Ahzab. Yang pada akhirnya, Rasulullah Saw mengambil pendapat Salman Al Farisi untuk membuat Parit di luar kota Madinah.
Ketika diangkat menjadi Khalifah, Abu Bakar Ashiddiq r.a. berkata “Amma ba’du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian meski aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, dukunglah saya. Sebaliknya jika aku berbuat salah, luruskanlah saya." Sungguh beliau telah mengikuti pemimpin mulia sebelumnya, yakni Rasulullah Saw dalam mengurusi rakyatnya. Bersedia menerima kritikan, saran dan masukan untuk diluruskan ketika melakukan kesalahan.
Pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Al Khaththab r.a. hendak berpidato di hadapan rakyatnya. Sebelum beliau berbicara, berdirilah seseorang lalu berbicara lantang. "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan mendengarkan ucapanmu sebelum engkau menjelaskan kepada kami tentang pakaian yang engkau kenakan!"
Rupanya, orang tersebut memperhatikan jubah yang dipakai oleh Umar. Karena sebelumnya setiap kaum muslim pernah mendapatkan pembagian kain yang sama dari negara. Namun ukuran kain pembagian tersebut tidak mungkin mencukupi untuk dibuat sebuah jubah. Mengapa bagian Amirul Mukminin bisa menjadi sebuah jubah? Bisa jadi, Amirul mukminin melebihkan ukuran kain khusus untuk dirinya. Dan jika demikian, berarti Umar telah berlaku tidak adil terhadap rakyatnya.
Umar r.a. pun mendengarkan secara seksama permohonan rakyatnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Abdullah bin Umar r.a. telah memberikan bagian kainnya kepadanya, sehingga beliau bisa membuat jubah dari dua bagian kain tersebut. Sang penanya pun memahaminya, lalu Amirul Mukminin pun melanjutkan pidatonya.
Umar pun pernah meralat keputusannya tentang mahar setelah diprotes oleh seorang muslimah. Umar berkata bahwa perempuan itu benar dan beliau salah.
Meskipun sistem kepemimpinan dalam Islam tidak mengenal periodisasi berkala. Artinya, selama pemimpin itu amanah menjalankan hukum Islam serta tidak melanggar syarat-syarat pokok pemimpin dalam Islam, maka ia tetap bisa menjadi pemimpin. Namun Islam memiliki mekanisme supaya mencegah pemimpinnya menjadi diktator.
Hal tersebut terjadi karena acuan kritikannya jelas, yakni hukum syariah. Adapun dalam sistem demokrasi, kritik menjadi pedas hanya ketika berselisih kepentingan atau kepentingannya tak diakomodir. Ketika kepentingannya sudah diakomodir maka kritik pedas pun menjadi 'keripik manis pedas' yang asyik dinikmati bersama-sama. Ataukah memang rezim berharap semua kritik menjadi keripik? Wallahu a'lamu bishshowwaab. [syahid/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
