Senin, 15 Syawwal 1445 H / 31 Desember 2018 15:38 wib
3.148 views
Peliharaan China Bungkam Terhadap Genosida Muslim Uighur?
Oleh: Lailin Nadhifah, SPd (Lingkar Studi Perempuan Dan Peradaban)
Dunia kembali terbelalak oleh kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Cina kepada etnis muslim Uighur. Pemerintah China disebut melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas muslim di Xinjiang.
Salah satu pelanggaran HAM paling dikhawatirkan adalah mengenai penangkapan etnis Uighur dan minoritas muslim di Xinjiang yang marak dilakukan otoritas China.
Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.
Sebagaimana kesaksian seorang perempuan Muslim Uighur mengungkapkan penyiksaan dan pelecehan yang ia alami di salah satu kamp tahanan milik pemerintah Cina di Xinjiang, Cina Barat. Kamp tahanan itu berisi ratusan ribu orang dari kelompok Islam minoritas Cina yang ditahan oleh pemerintah.
Mihrigul Tursun (29), identitas perempuan itu, dicukur rambutnya dan diinterogasi selama empat hari berturut-turut tanpa tidur. Pengalaman pahit tersebut terjadi kala ia ditangkap di Cina pada 2017 lalu.
“Aku lebih baik mati daripada menjalani penyiksaan ini dan memohon-mohon kepada mereka untuk membunuh saya,” kata Tursun, dikutip dari Associated Press, awal November silam.
Tursun lahir dan besar di Cina sebelum pindah ke Mesir untuk kuliah Sastra Inggris. Pada 2015, Tursun berlibur ke Cina bersama keluarganya. Namun, liburan itu berakhir tak menyenangkan: ia ditahan dan dipisahkan dari anak-anaknya yang masih bayi. Ia dibebaskan tiga bulan kemudian.
Dua tahun berselang, Tursun lagi-lagi ditangkap untuk kali kedua dan ketiga. Tursun bahkan harus menghabiskan tiga bulan dengan 60 perempuan lainnya di penjara yang sesak.
Agustus silam, sebagaimana diwartakan BBC, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial melaporkan pemerintah Cina telah menahan sekitar satu juta orang dari komunitas Uighur dalam tempat “serupa kamp interniran berukuran besar”. Laporan komite ini didukung oleh hasil investigasi LSM HAM Amnesty International dan Human Rights Watch.
Muslim Uighur, catat Amnesty International dan Human Rights Watch, dipaksa bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, ditahan tanpa batas waktu yang jelas, diperlakukan layaknya sumber penyakit, serta dipaksa menyerukan slogan-slogan Partai Komunis. Selain itu, pemerintah Cina juga mengawasi gerak-gerik masyarakat Uighur secara ketat lewat pemantauan kartu identitas, pos pemeriksaan, identifikasi wajah, serta pengumpulan DNA. Pemenjaraan berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.
Hutang, Menggerus Nurani Pemerintah
Pemerintah Indonesia dinilai punya posisi kuat untuk mendorong pemerintah China membuka informasi atas apa yang menimpa etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, mengatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga memiliki hubungan bilateral yang baik dengan China, bisa memanfaatkan hal itu agar menjembatani persoalan yang dialami komunitas tersebut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menganggap pemerintah RI sebagai peliharaan China lantaran tidak berani vokal mengkritik dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.
"Sepertinya kita malah jadi puppet atau peliharaan China dalam kasus ini. Menurut saya, kita tidak bisa seperti ini," ucap Fadli dalam diskusi bertema Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur, di Jakarta, Rabu (20/12).
Kekhawatiran Indonesia ketika bersikap tegas terhadap China tidak lebih, karena pemerintah menghindari balasan pemerintah China yang justru akan merugikan ekonomi Indonesia, yakni embargo. Ini melihat besarnya investasi yang ditanam di dalam negeri. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari China pada periode Januari-September 2018 mencapai USD1,8 miliar.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa hutang adalah jalan neo imperialisme atau penjajahan gaya baru, tidak menggunakan senjata namun melalui menekan melalui kesepakatan ekonomi yang dilakukan oleh asing maupun aseng ke negara Indonesia.
Sebut saja bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap serbuan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina. Sedang rakyat Indonesia sendiri, terkatung katung di negeri sendiri karena sempitnya lapangan pekerjaan.
TKA China datang karena adanya Perjanjian Bilateral Utang Luar Negeri Indonesia ke China, maka pada umumnya perjanjian tersebut mensyaratkan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh perusahaan China dan pekerja pekerja yang melakukan juga dari China, tidak hanya pekerja untuk pekerjaan yang sifatnya manajerial tetapi pekerjaan kasar pun dibawa dari China. Hal tersebut sudah satu paket yang diperjanjikan di perjanjian bilateral utang luar negeri antara Indonesia dan China.
Terhadap rakyat sendiri saja sudah rezim menjadi raja tega. Wajarlah jika sikap mereka lembek terhadap penindasan muslim Uighur oleh China.
Khilafah, Tegas Terhadap Penindasan
Penderitaan muslim Uighur dan penderitaan yang sama juga dialami oleh muslim di Palestina, Suriah, Myanmar dan berbagai belahan bumi yang lain, seperti Afrika dan India. Karena tidak ada di tengah umat kekuatan politik Islam berupà negara yang bersifat global.
Islam adalah agama sekaligus sistem kehidupan, tidak sekedar menjaga ketentraman individu per individu. Islam juga menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat dalam sebuah negara. Dengan demikian, terjaga harkat dan martabat kehidupan manusia dengan Islam yang diterapkan oleh negara.
Tanggung jawab negara Khilafah, pengampu kekuatan negara berlandaskan aqidah Islam berposisi sebagai pelindung baik dalam dan luar negeri, akan mengejawantahkan ketentraman warga negara Khilafah dimanapun dia berada.
Sekaligus mengenyahkan penguasa penguasa boneka yang mengikuti arahan penjajah memusuhi Islam dan kaum muslimin. [syahid/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
