Ahad, 10 Syawwal 1445 H / 7 Juli 2019 23:42 wib
5.281 views
Madrasah Dalam Jeratan Masalah
PENDIDIKAN madrasah di Indonesia mulai menjadi rujukan dan tempat belajar bagi dunia internasional.
Mutu akademik tinggi, pendidikan agama bukan hanya text book melainkan melalui pembiasaan, dan pengajaran tahsin-tahfid Alquran dilakukan penuh kegembiraan. Wajah sekolah Islam model baru inilah yang menjadi daya tarik publik.
Ilmu agama banyak cabang dan komprehensif, meliputi seluruh aspek kehidupan dunia dan kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat.
Babak sejarah baru dimulai, berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.
Melalui SKB, pengakuan pemerintah bahwa madrasah, yang mengajarkan sekurang-kurangnya 30 persen mata pelajaran umum, disetarakan dengan sistem sekolah. Jadi, pendidikan Islam (baca: madrasah) terintegrasi, bukan lagi anak tiri dalam sistem pendidikan nasional.
Baru-baru ini alih-alih meningkatkan mutu madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan program peningkatan kualitas madrasah melalui skema pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia.
Dengan proyek bertajuk "Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah". Hingga kemudian Bank Dunia sepakat untuk memberikan pinjaman senilai Rp 3,7 triliun.
Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, mengatakan anggaran yang besar tersebut akan memberi dampak manfaat yang besar.
"Manfaat itu bahkan menyasar hingga 50.000 madrasah. Kita ingin membangun sistem," kata Kamaruddin, dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (25/6).
Ia mengatakan, dana sebesar Rp 1,6 triliun di antaranya akan digunakan untuk bantuan block grant bagi madrasah dan kelompok kerja (KKG, MGMP, KKM, dan Pokjawas). Dikatakannya, block grant ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu madrasah berdasarkan need assessment, seperti pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, pengadaan sarana prasarana penunjang pembelajaran, pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan buku dan sumber belajar, dan lainnya.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ahmad Umar, menambahkan penerima manfaat program ini dapat diklasifikasikan dalam enam kelompok. Pertama, sebanyak 3.900 Madrasah Negeri (MIN, MTsN, MAN, MAKN) di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Kedua, 46.100 madrasah swasta (MI, MTs, MA, MAK) di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
Ketiga, sebanyak 174.534 guru dan tenaga kependidikan (Kepala madrasah, Pengawas, Laboran dan Pustakawan) di madrasah negeri dan swasta pada level MI, MTs, MA, dan MAK di 34 provinsi dan 514 kabupaten. Keempat, 1.100 calon kepala madrasah dan calon pengawas di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Kelima, 8,2 Juta siswa dan siswi MI, MTs, MA dan MAK. Keenam, staf kantor Kementerian Agama di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Imam Safei mengatakan, setidaknya ada empat sistem yang akan dibangun. Pertama, sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan dan berfokus pada pencapaian SNP. Kedua, sistem asesemen kompetensi siswa yang terstandar, yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran.
Ketiga, sistem peningkatan kompetensi secara profesional dan berkelanjutan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan. Keempat, sistem pendataaan yang akurat dan mutakhir untuk pengelolaan pendidikan yang lebih efisien dan efektif.
Menanggapi hal diatas, Pengamat Pendidikan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah menyatakan ketidak setujuannya. Pemerintah tidak harus meminjam dana sebesar Rp 3,7 triliun ke Bank Dunia. Masih banyak sumber dana lain yang bisa digunakan untuk mendongkrak kualitas madrasah, yang di antaranya adalah dana abadi pendidikan.
"Saya tidak setuju. Bisa dari uang (negara yang dirampas) koruptor, dana abadi pendidikan, dana haji, atau pengurangan tunjangan pejabat eselon satu dan eselon dua di lingkungan Kemenag," ujar Jejen saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (19/6).
Hal senada juga diungkapkan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Buya Anwar Abbas menilai pemerintah sebaiknya jangan terlalu rajin berutang.
Menurut dia, pembiayaan yang ideal baik dengan dalih apapun harus diupayakan tidak melalui jalan utang. Bahkan pinjaman dari Bank Dunia akan menambah masalah baru.
Indonesia dalam Jerat Hutang Luar Negeri
Sebagai negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II. Indonesia tentu tidak mau ketinggalan untuk mensukseskan pembangunan ekonominya.
Indonesia menganggap IMF “dewa” penyelamat. Kemudian melakukan kesepakatan pada tanggal 31 Oktober 1997 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) pertama, yang berisikan perjanjian 3 tahun dengan kucuran utang sebesar US$ 7,3 milyar.
Hingga kini jumlah hutang itu terus meningkat, tentu saja sudah sangat membebani rakyat Indonesia. Jika jumlah hutang dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai sekitar 250 juta orang, maka setiap kepala penduduk Indonesia akan menanggung hutang sebesar 14 juta rupiah.
Utang luar negeri merupakan alat penjajahan baru kepada negara-negara berkembang. Secara sistematis akan menjerumuskan arah pendidikan di Indonesia.
Tepatlah gambaran "no free lunch" alias tak ada makan siang gratis. Ketika sebuah negara telah masuk dalam perangkap utang, kebijakan-kebijakan yang lahir di negara jajahan pun dikontrol oleh negara kreditur atau organisasi kreditur internasional tempat ia berutang. Proses pendidikan pun menjadi patut diwaspadai karena telah berubah fungsi dari “pencerdasan kehidupan bangsa” menjadi penghasil agen-agen neokolonialisme/neoliberalisme.
Islam memandang tanggung jawab memperhatikan dan memfasilitasi pendidikan, baik menyangkut mutu pendidikan, tenaga kependidikan, dana, maupun sarana prasarana pendidikan sejatinya adalah tugas negara.
Bukan malah menyerahkan kepada asing dan membuka celah intervensi arah pendidikan sekulerisme dan neo liberalisme masuk ke negeri ini. Alih -alih ingin meningkatkan mutu pendidikan, tetapi justru terjebak dalam hutang.*
Eliza Mumtaza
Pemerhati Pendidikan
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
