Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
6.167 views

Inilah Pernyataan Lengkap Sikap PP Muhammadiyah Terhadap RUU Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang dalam waktu dekat akan disahkan.

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta, pada Kamis siang (28/3/2013), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin didampingi sejumlah pengurus, menyampaikan pokok pikiran dan pernyataan sikapnya.

Pokok pikiran dan Pernyataan sikap yang merupakan hasil penelitian terhadap RUU Ormas di beberapa Universitas Muhammadiyah tersebut, dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag, berikut pernyataan lengkapnya.

POKOK PIKIRAN DAN SIKAP

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

TERHADAP RUU ORMAS

Dilihat dari sisi politik pembangunan hukum (legal policy) kemauan untuk mengatur keberadaan masyarakat melalui sebuah undang undang tidak boleh lepas dari jaminan  konstitusi, UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian hak asasi manusia (HAM).

Upaya negara (pemerintah) untuk mengatur melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan di masa lalu (Orba) telah mereduksi dan mengecilkan keberadaan dan raung gerak masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang sebenarnya mempunyai otonomi tersendiri.

Otonomi masyarakat merupakan tatanan yang aslidan eksis. Kalaupun berusaha dipinggirkan keberadaannya akan tetap ada. Oleh sebab itukebijakan pembangunan hukum tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkantatanan otonomi masyarakat yang seharusnya eksistensinya ditempatkan  berdampingan dengan negara. Pada waktu-waktu tertentu, yaitu ketikakekuasaan negara melemah, maka kekuatan otonomiakan munculmenjadi penjaga dan mendayagunakan perannya untuk menjalankan tugas kemaslahatan umum, yang dibutuhkan adalah model pembangunan hukum (UU) yang bersifat responsif.

Pembangunan hukum responsif diharapkan  merupakan politik hukum yang mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara  dalam transformasi global, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Politik pembangunan hukum nasional yang demikian diharapkan akan dapat menghasilkan  produk hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kancah global.

A.    PANDANGAN UMUM

  1. PP Muhammadiyah memandang bahwa alam fikiran yang sejatinya harus melatar belakangi munculnya RUU Ormas adalah keinginan untuk menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. UU Ormas haru memiliki spirit untuk mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang mandiri, harmonis, produktif dan partisipatif dalam menjunjung kedaulatan bangsa. Pemerintah harus memiliki paradigms baru dalam menyikapi fenomena menguatnya masyarakat sipil.m Paradigma baru yang dimaksud adalah cara pandang yang mengedepankan: (1) peran fasilitatif-mediatif ketimbang regulatif-administratif semata-mata; serta (2) upaya-upaya untuk mendorong harmonisasi dan demokratisasi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
  2. Dalam hubungannya antara hukum dan masyarakat, pembuatan dan keberadaan hukum tidak lepas dari cerminan masyarakat yang akan diaturnya.
  3. Terdapat beberapa pokok pikiran yang dapat diapresiasi dari kehadiran RUU ini, antara lain: 1) RUU Ormas ini mendorong agar organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat menjaga dan memperkuat akuntabilitasnya, baik akuntabilitas visi, program, finansial mapun akuntabilitas sumberdaya manusia; 2) RUU Ormas ini setidaknya bertujuan untuk memperbaiki UU No 8 Tahun 1985 yang dipandang terlalu sarat politik dan membelenggu iklim demokrasi di Indonesia serta resisten terhadap independensi kekuatan sipil; dan 3) RUU Ormas ini juga mengisyaratkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk membangun dan memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat sipil; 4) pemerintah sudah lebih bersikap demokratis dengan mengalihkan otoritas yang dimilikinya untuk membubarkan sebuah ormas kepada pengadilan. Meskipun demikian, RUU Ormas ini mengandung pasal-pasal yang masih kontroversial, sangat layak diperdebatkan, dan multi-interpretasi, di mata masyrakat Indonesia yang plural dan dinamis, sehingga perlu untuk dikaji lebih jauh. RUU ini terkesan semakin memberikan ruang yang sempit untuk mengekspresikan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat. Hal itu ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut: 1) semakin ketatnya persyaratan-persyaratan administratif yang harus penuhi oleh masyarakat dalam mendirikan dan mengelola organisasi-organisasi sosial; 2) kontrol negara yang terlalu kuat terhadap organsiasi masyarakat sipil, dan dalam konteks tertentu dianggap terlalu jauh memasuki ‘dapur’ ormas; 3) beberapa pasal dari RUU tumpang tindih dengan UU yang lain, seperti UU Yayasan No. 28 Yahun 2004.
  4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga melihat bahwa munculnya RUU Ormas ini dilatar-belakangi oleh paradigma keamanan, seperti fenomena kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai aksi terorisme. Meski demikian, beberapa pasal yang ditujukan untuk menjustifikasi langkah keamanan oleh pemerintah, boleh jadi diterapkan kepada organisasi masyarakat sipil lainnya yang bersikap oposisi terhadap penguasa yang ada.

B.     TANGGAPAN TERHADAP DRAFT RUU TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

  1. Batasan Ormas, yang dimaksud ormas (Pasal 1) hanya mengatur ormas yang didirikan sukarela oleh warga negara Indonesia, dan ormas asing bersifat nirlaba yang didirikan oleh warga negara asing dan melakukan kegiatan di Indonesia. Tampak ada kesan pembuat RUU menempatkan keberadaan ormas yang begitu banyak di Indonesia sebagai bagian dari dinamika sedang tumbuhnya masyarakat sipil (civil society) sebagai ancaman yang harus diatur sedemikain rupa, sehingga nantinya tidak menyulitkan peran pemerintah untuk mengontrolnya. Padahala selama ini peran masyarakat begitu berarti dalam melakukan memfasilitasi, memberdayakan masyarakat dan sebagai mediator dalam mengatasi beragai sengketa masyarakat. Pemahaman ormas juga terkesan digenalisir, antara ormas yang sedang tumbuh dan ormas yang sudah eksis, seperti ormas keagamaan Muhammadiyah dan  NU, yang kegiatannya dan perannya begitu besar dan telah ada sebelum negara ini diproklamasikan.
  2. Asas (Pasal 2), substansi dan semangatnya akan mengarah pada pengaturan pada asas yang bersifat tunggal, yakni Pancasila. Kalaupun dibolehkan adanya ciri tertentu (Pasal 3) asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Padahal selama ormas Islam khususnya tidak permasalahan dimana letak pertentanggannya, karena itu mestinya pembuat UU berpikir jernih, yakni tidak perlu mengungkap persoalan lama yang mempertentangkan pancasila dan agama, karena masalahnya sudah jelas dan final. Kalau redaksi pasal 2 dikhawatirkan menjadi alat yang ampuh (represif) untuk menekan ormas yang selama ini dianggap menyimpang dari idologi pancasila. Di sinilah UU yang dihasilkan akan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi Negara.
  3. Wilayah Ormas (Pasal 8 dan Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27), hanya meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menyulitkan posisi Muhammadiyah dan NU yang selama ini sudah melebarkan sayapnya sampai ke luar negeri.
  4. Sumbangan Ormas (Pasal 61ayat 3) dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Konsep ini akan menyulitkan Ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah yang selama ini menerima sumbangan atau wakaf dari pihak pihak yang tidak mau disebutkan namanya dengan alasan menjaga keikhlasan dan khwatir ria berupa sumbangan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya.
  5. Larangan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 61ayat 4) bisa bersifat multi tafsir. Sekalipun yang dimaksud adalah paham komunisme, maxisme, leninisme, kapitalisme dan leberalisme tetapi oleh aparat penegak hukum bisa  ditafsirkan lebih luas, termasuk pada era global siapa yang bisa membendung pengaruh paham liberalisme dan kapitalisme.
  6. Dari struktur kelembagaan, yakni lembaga pemerintah yang paling bertanggung jawab, yakni Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam pendaftaran, pengawasandan tidakan yang bersifat administratif juga bermasalah. UU tersebut diagendakan dalam rangka menciptakan keamanan, ketertibandan stabilitas masyarakat dalam pola yang bersifat tunggal,tanpa memikirkan dampaknya yang lebih luas berupa tidak berkembangnya masyarakat sipil sebagai kekuatan kelas menengah yang amat dibutuhkan sebagai pilar penyangga bangsa yang besar.

C. SIKAP TERHADAP RUU ORMAS

Setelah mencermati Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sekarang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammadiyah menyatakan:

  1. Draft RUU Ormas yang dibahas DPR, potensial membatasi kebebasan berserikat, memperlemah kreativitas dan perilaku represif dari aparatur pemerintahyang bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
  2. Muhammadiyah mendesak kepada DPR untuk menghentikan seluruh proses pembuatan Undang-undang Ormas. Pembahasan UU Ormas potensial menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politi, terutama menjelang pemilu 2014 yang memerlukan suasana yang kondusif, stabil dan dinamis.
  3. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, pemerintah hendaknya berusaha melaksanakan Undang-undang Yayasan,sebagaimana mestinyadan memprioritaskan penyelesaian RUU Perkumpulan. Pembahasan RUU Ormas tidak urgent dan tidak diperlukan oleh masyarakat.

Jakarta, 28 Maret 2013

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sekretaris Umum, 

 

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag

Ketua Umum,

 

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA.  

 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas???

Di sini tempatnya-Kiosherbalku.com melayani Grosir & Eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan DISKON sd 60%. Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Infaq Dakwah Center

Mahasiswi Berprestasi Penghafal Al-Qur'an Butuh Biaya Kuliah Kebidanan, Ayo Bantu!!

Mahasiswi Berprestasi Penghafal Al-Qur'an Butuh Biaya Kuliah Kebidanan, Ayo Bantu!!

Mahasiswi berprestasi ini ingin berkhidmat untuk umat Islam di bidang kebidanan. Pekerjaan sang ayah sebagai guru jauh dari cukup untuk memenuhi biaya kuliah sekira Rp 60 juta....

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Di usia keislaman yang belum genap dua tahun, muallaf ini mendapat banyak ujian iman: terusir dari keluarga, kehilangan pekerjaan di rezim Ahok, kontrakan menunggak 6 bulan, anaknya sakit paru-paru,...

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Didedikasikan sebagai rasa cinta dan ta?zhim terhadap anak-anak yatim syuhada. Semoga para dermawan sukses meraih pahala jihad dan masuk surga bersama Nabi sedekat dua jari....

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Hampir setiap hari IDC mendapat pengaduan dan permohonan bantuan kaum muslimin yang dililit hutang rentenir. Untuk mewadahi persoalan rentenir, silahkan lapor kepada Laskar GARR....

PENGUMUMAN..!! Perubahan Nomor Kontak IDC yang Baru 08122.700020

PENGUMUMAN..!! Perubahan Nomor Kontak IDC yang Baru 08122.700020

Untuk meningkatkan pelayanan dakwah dan infaq, IDC merubah nomor layanan ummat. Semoga komunikasi Admin IDC dengan para donatur, relasi dan klien IDC tidak tersendat...

Latest News
Kapitalisme dan Hegemoni Asing Ancaman Hakiki NKRI

Kapitalisme dan Hegemoni Asing Ancaman Hakiki NKRI

Jum'at, 02 Dec 2016 23:53

Bukan Sekedar Berbeda, Berbhineka itu  Keanekaragaman yang Bertenggang Rasa

Bukan Sekedar Berbeda, Berbhineka itu Keanekaragaman yang Bertenggang Rasa

Jum'at, 02 Dec 2016 23:47

Ikut Aksi 212, Limbad Berharap Ahok Segera Ditahan

Ikut Aksi 212, Limbad Berharap Ahok Segera Ditahan

Jum'at, 02 Dec 2016 19:25

Tiga Juta Lebih Umat Islam Putihkan Kawasan Monas Tuntut Ahok Dipenjara

Tiga Juta Lebih Umat Islam Putihkan Kawasan Monas Tuntut Ahok Dipenjara

Jum'at, 02 Dec 2016 16:02

Beri Sambutan pada Aksi Bela Islam III, Kapolri Disoraki dan Diteriaki

Beri Sambutan pada Aksi Bela Islam III, Kapolri Disoraki dan Diteriaki "Tangkap Ahok"

Jum'at, 02 Dec 2016 09:54

Jangan Biarkan Penguasa Lindungi Penista Al-Qur'an

Jangan Biarkan Penguasa Lindungi Penista Al-Qur'an

Jum'at, 02 Dec 2016 06:44

GNPF MUI Perkirakan Massa Aksi 212 Dua Juta Lebih

GNPF MUI Perkirakan Massa Aksi 212 Dua Juta Lebih

Jum'at, 02 Dec 2016 00:15

Politisi Ini Yakin, Banyaknya Umat Aksi Damai 212 Ada Satu Doa yang Dikabulkan Allah

Politisi Ini Yakin, Banyaknya Umat Aksi Damai 212 Ada Satu Doa yang Dikabulkan Allah

Kamis, 01 Dec 2016 21:59

Hambat Peserta Aksi 212, KB-PII Kecam Aparat Keamanan

Hambat Peserta Aksi 212, KB-PII Kecam Aparat Keamanan

Kamis, 01 Dec 2016 20:37

Inilah Prediksi yang Terjadi jika Hasil Aksi Super Damai Bela Islam III Tidak Sesuai Harapan

Inilah Prediksi yang Terjadi jika Hasil Aksi Super Damai Bela Islam III Tidak Sesuai Harapan

Kamis, 01 Dec 2016 18:59

Pesantren Ustadz Yusuf Mansur Sumbang 10 Ribu Sajadah untuk Aksi Bela Islam III

Pesantren Ustadz Yusuf Mansur Sumbang 10 Ribu Sajadah untuk Aksi Bela Islam III

Kamis, 01 Dec 2016 18:11

Dinilai Koorperatif dan Sudah Dicekal, Kejaksaan Agung Putuskan Tidak Tahan Ahok

Dinilai Koorperatif dan Sudah Dicekal, Kejaksaan Agung Putuskan Tidak Tahan Ahok

Kamis, 01 Dec 2016 17:05

Sehari Sebelum Aksi 212, Massa Papua Ditangkap Polisi karena Demo di Bundaran HI Bawa Bendera OPM

Sehari Sebelum Aksi 212, Massa Papua Ditangkap Polisi karena Demo di Bundaran HI Bawa Bendera OPM

Kamis, 01 Dec 2016 16:38

Peserta Aksi Bela Islam dari Sejumlah Daerah Mulai Penuhi Kantor Dewan Dakwah Pusat

Peserta Aksi Bela Islam dari Sejumlah Daerah Mulai Penuhi Kantor Dewan Dakwah Pusat

Kamis, 01 Dec 2016 16:18

Faksi Oposisi Suriah Usir Pasukan Pro-Assad dari Lingkungan Sheikh Saeed Aleppo

Faksi Oposisi Suriah Usir Pasukan Pro-Assad dari Lingkungan Sheikh Saeed Aleppo

Kamis, 01 Dec 2016 16:05

Besok Turun Aksi Bela Islam, Alumni IPB Desak Kejagung Tahan Ahok

Besok Turun Aksi Bela Islam, Alumni IPB Desak Kejagung Tahan Ahok

Kamis, 01 Dec 2016 15:05

Membuat Jengkel & Ciut Nyali Musuh Islam Adalah Ibadah & Amal Shalih

Membuat Jengkel & Ciut Nyali Musuh Islam Adalah Ibadah & Amal Shalih

Kamis, 01 Dec 2016 14:27

Spanduk Penggembosan Aksi Bela Islam Menjamur di Solo

Spanduk Penggembosan Aksi Bela Islam Menjamur di Solo

Kamis, 01 Dec 2016 14:26

Santri Daarut Tauhid Yakini Ulama Penggerak Kemerdekaan

Santri Daarut Tauhid Yakini Ulama Penggerak Kemerdekaan

Kamis, 01 Dec 2016 12:33

AS Sebut Pelaku Penyerangan di Universitas Ohio Tidak Terkait Langsung dengan Kelompok Jihad

AS Sebut Pelaku Penyerangan di Universitas Ohio Tidak Terkait Langsung dengan Kelompok Jihad

Kamis, 01 Dec 2016 08:45


Must Read!
X

Rabu, 30/11/2016 23:59

Nasyid Penyambut Pejuang