Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
5.095 views

Inilah Pernyataan Lengkap Sikap PP Muhammadiyah Terhadap RUU Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang dalam waktu dekat akan disahkan.

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta, pada Kamis siang (28/3/2013), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin didampingi sejumlah pengurus, menyampaikan pokok pikiran dan pernyataan sikapnya.

Pokok pikiran dan Pernyataan sikap yang merupakan hasil penelitian terhadap RUU Ormas di beberapa Universitas Muhammadiyah tersebut, dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag, berikut pernyataan lengkapnya.

POKOK PIKIRAN DAN SIKAP

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

TERHADAP RUU ORMAS

Dilihat dari sisi politik pembangunan hukum (legal policy) kemauan untuk mengatur keberadaan masyarakat melalui sebuah undang undang tidak boleh lepas dari jaminan  konstitusi, UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian hak asasi manusia (HAM).

Upaya negara (pemerintah) untuk mengatur melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan di masa lalu (Orba) telah mereduksi dan mengecilkan keberadaan dan raung gerak masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang sebenarnya mempunyai otonomi tersendiri.

Otonomi masyarakat merupakan tatanan yang aslidan eksis. Kalaupun berusaha dipinggirkan keberadaannya akan tetap ada. Oleh sebab itukebijakan pembangunan hukum tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkantatanan otonomi masyarakat yang seharusnya eksistensinya ditempatkan  berdampingan dengan negara. Pada waktu-waktu tertentu, yaitu ketikakekuasaan negara melemah, maka kekuatan otonomiakan munculmenjadi penjaga dan mendayagunakan perannya untuk menjalankan tugas kemaslahatan umum, yang dibutuhkan adalah model pembangunan hukum (UU) yang bersifat responsif.

Pembangunan hukum responsif diharapkan  merupakan politik hukum yang mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara  dalam transformasi global, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Politik pembangunan hukum nasional yang demikian diharapkan akan dapat menghasilkan  produk hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kancah global.

A.    PANDANGAN UMUM

  1. PP Muhammadiyah memandang bahwa alam fikiran yang sejatinya harus melatar belakangi munculnya RUU Ormas adalah keinginan untuk menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. UU Ormas haru memiliki spirit untuk mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang mandiri, harmonis, produktif dan partisipatif dalam menjunjung kedaulatan bangsa. Pemerintah harus memiliki paradigms baru dalam menyikapi fenomena menguatnya masyarakat sipil.m Paradigma baru yang dimaksud adalah cara pandang yang mengedepankan: (1) peran fasilitatif-mediatif ketimbang regulatif-administratif semata-mata; serta (2) upaya-upaya untuk mendorong harmonisasi dan demokratisasi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
  2. Dalam hubungannya antara hukum dan masyarakat, pembuatan dan keberadaan hukum tidak lepas dari cerminan masyarakat yang akan diaturnya.
  3. Terdapat beberapa pokok pikiran yang dapat diapresiasi dari kehadiran RUU ini, antara lain: 1) RUU Ormas ini mendorong agar organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat menjaga dan memperkuat akuntabilitasnya, baik akuntabilitas visi, program, finansial mapun akuntabilitas sumberdaya manusia; 2) RUU Ormas ini setidaknya bertujuan untuk memperbaiki UU No 8 Tahun 1985 yang dipandang terlalu sarat politik dan membelenggu iklim demokrasi di Indonesia serta resisten terhadap independensi kekuatan sipil; dan 3) RUU Ormas ini juga mengisyaratkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk membangun dan memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat sipil; 4) pemerintah sudah lebih bersikap demokratis dengan mengalihkan otoritas yang dimilikinya untuk membubarkan sebuah ormas kepada pengadilan. Meskipun demikian, RUU Ormas ini mengandung pasal-pasal yang masih kontroversial, sangat layak diperdebatkan, dan multi-interpretasi, di mata masyrakat Indonesia yang plural dan dinamis, sehingga perlu untuk dikaji lebih jauh. RUU ini terkesan semakin memberikan ruang yang sempit untuk mengekspresikan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat. Hal itu ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut: 1) semakin ketatnya persyaratan-persyaratan administratif yang harus penuhi oleh masyarakat dalam mendirikan dan mengelola organisasi-organisasi sosial; 2) kontrol negara yang terlalu kuat terhadap organsiasi masyarakat sipil, dan dalam konteks tertentu dianggap terlalu jauh memasuki ‘dapur’ ormas; 3) beberapa pasal dari RUU tumpang tindih dengan UU yang lain, seperti UU Yayasan No. 28 Yahun 2004.
  4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga melihat bahwa munculnya RUU Ormas ini dilatar-belakangi oleh paradigma keamanan, seperti fenomena kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai aksi terorisme. Meski demikian, beberapa pasal yang ditujukan untuk menjustifikasi langkah keamanan oleh pemerintah, boleh jadi diterapkan kepada organisasi masyarakat sipil lainnya yang bersikap oposisi terhadap penguasa yang ada.

B.     TANGGAPAN TERHADAP DRAFT RUU TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

  1. Batasan Ormas, yang dimaksud ormas (Pasal 1) hanya mengatur ormas yang didirikan sukarela oleh warga negara Indonesia, dan ormas asing bersifat nirlaba yang didirikan oleh warga negara asing dan melakukan kegiatan di Indonesia. Tampak ada kesan pembuat RUU menempatkan keberadaan ormas yang begitu banyak di Indonesia sebagai bagian dari dinamika sedang tumbuhnya masyarakat sipil (civil society) sebagai ancaman yang harus diatur sedemikain rupa, sehingga nantinya tidak menyulitkan peran pemerintah untuk mengontrolnya. Padahala selama ini peran masyarakat begitu berarti dalam melakukan memfasilitasi, memberdayakan masyarakat dan sebagai mediator dalam mengatasi beragai sengketa masyarakat. Pemahaman ormas juga terkesan digenalisir, antara ormas yang sedang tumbuh dan ormas yang sudah eksis, seperti ormas keagamaan Muhammadiyah dan  NU, yang kegiatannya dan perannya begitu besar dan telah ada sebelum negara ini diproklamasikan.
  2. Asas (Pasal 2), substansi dan semangatnya akan mengarah pada pengaturan pada asas yang bersifat tunggal, yakni Pancasila. Kalaupun dibolehkan adanya ciri tertentu (Pasal 3) asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Padahal selama ormas Islam khususnya tidak permasalahan dimana letak pertentanggannya, karena itu mestinya pembuat UU berpikir jernih, yakni tidak perlu mengungkap persoalan lama yang mempertentangkan pancasila dan agama, karena masalahnya sudah jelas dan final. Kalau redaksi pasal 2 dikhawatirkan menjadi alat yang ampuh (represif) untuk menekan ormas yang selama ini dianggap menyimpang dari idologi pancasila. Di sinilah UU yang dihasilkan akan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi Negara.
  3. Wilayah Ormas (Pasal 8 dan Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27), hanya meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menyulitkan posisi Muhammadiyah dan NU yang selama ini sudah melebarkan sayapnya sampai ke luar negeri.
  4. Sumbangan Ormas (Pasal 61ayat 3) dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Konsep ini akan menyulitkan Ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah yang selama ini menerima sumbangan atau wakaf dari pihak pihak yang tidak mau disebutkan namanya dengan alasan menjaga keikhlasan dan khwatir ria berupa sumbangan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya.
  5. Larangan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 61ayat 4) bisa bersifat multi tafsir. Sekalipun yang dimaksud adalah paham komunisme, maxisme, leninisme, kapitalisme dan leberalisme tetapi oleh aparat penegak hukum bisa  ditafsirkan lebih luas, termasuk pada era global siapa yang bisa membendung pengaruh paham liberalisme dan kapitalisme.
  6. Dari struktur kelembagaan, yakni lembaga pemerintah yang paling bertanggung jawab, yakni Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam pendaftaran, pengawasandan tidakan yang bersifat administratif juga bermasalah. UU tersebut diagendakan dalam rangka menciptakan keamanan, ketertibandan stabilitas masyarakat dalam pola yang bersifat tunggal,tanpa memikirkan dampaknya yang lebih luas berupa tidak berkembangnya masyarakat sipil sebagai kekuatan kelas menengah yang amat dibutuhkan sebagai pilar penyangga bangsa yang besar.

C. SIKAP TERHADAP RUU ORMAS

Setelah mencermati Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sekarang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammadiyah menyatakan:

  1. Draft RUU Ormas yang dibahas DPR, potensial membatasi kebebasan berserikat, memperlemah kreativitas dan perilaku represif dari aparatur pemerintahyang bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
  2. Muhammadiyah mendesak kepada DPR untuk menghentikan seluruh proses pembuatan Undang-undang Ormas. Pembahasan UU Ormas potensial menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politi, terutama menjelang pemilu 2014 yang memerlukan suasana yang kondusif, stabil dan dinamis.
  3. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, pemerintah hendaknya berusaha melaksanakan Undang-undang Yayasan,sebagaimana mestinyadan memprioritaskan penyelesaian RUU Perkumpulan. Pembahasan RUU Ormas tidak urgent dan tidak diperlukan oleh masyarakat.

Jakarta, 28 Maret 2013

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sekretaris Umum, 

 

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag

Ketua Umum,

 

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA.  

 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Toko Tas Online TBMR - Diskon Setiap Hari

Jual tas branded murah, tas import, tas wanita dengan harga yang super murah. Tas LV, Prada, Gucci, Hermes, Chanel, Burberry, Chloe, Webe, dll. Grosir dan Eceran.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Infaq Dakwah Center

Muhammad Chair Mujahid LP Medan Wafat, Enam Anaknya Menjadi Yatim. Ayo Bantu!!!

Muhammad Chair Mujahid LP Medan Wafat, Enam Anaknya Menjadi Yatim. Ayo Bantu!!!

Muhammad Chair adalah seorang mujahid yang sedang menjalani vonis 9 tahun penjara di LP Medan, Sumatera Utara. Keenam anaknya berstatus yatim, menjadi tanggung jawab kaum Muslimin....

Ummi Syaja'ah Istri Mujahid Sudah Dioperasi, Biaya 30 Juta Rupiah Sudah Dilunasi

Ummi Syaja'ah Istri Mujahid Sudah Dioperasi, Biaya 30 Juta Rupiah Sudah Dilunasi

Kondisi Ummi Syaja'ah membaik pasca operasi. Untuk mengobati Serosis Hepatis (pengerasan hati) yang dideritanya, ditempuh terapi thibbun nabawi di rumah sehat Naturaid Jombang....

Masjid dan Kios Muslim di Tolikara Papua Dibakar Teroris Kristen. Ayo Bantu Jihad Harta..!!!

Masjid dan Kios Muslim di Tolikara Papua Dibakar Teroris Kristen. Ayo Bantu Jihad Harta..!!!

Umat Islam Tolikara Papua dizalimi mayoritas Kristen. Muslimah dilarang berjilbab menutup aurat, shalat Id dibubarkan paksa, masjid dibakar dan belasan kios aset umat Islam dibumihanguskan....

Yatim Penderita Tumor Ganas Tutup Usia, Donasi Rp 17 Juta Telah Disalurkan

Yatim Penderita Tumor Ganas Tutup Usia, Donasi Rp 17 Juta Telah Disalurkan

Akhwat yatim Rika Suranti tutup usia. Total dana Rp 17.200.000 telah diserahkan, semoga para donatur mendapat tiket masuk surga bersama Rasulullah SAW sedekat dua jari....

Muallaf Usia 50 Tahun Butuh Biaya Khitan, Perlengkapan Shalat dan Modal Usaha. Ayo Bantu!!!

Muallaf Usia 50 Tahun Butuh Biaya Khitan, Perlengkapan Shalat dan Modal Usaha. Ayo Bantu!!!

Mendapat hidayah di usia 50 tahun Pak Han pun hijrah meninggalkan Kristen. Untuk menjadi Muslim kaffah ia butuh peralatan ibadah, biaya khitan dan modal usaha....

Latest News
OSIS Darul Quran Selenggarakan Wonderkind Festival 2015

OSIS Darul Quran Selenggarakan Wonderkind Festival 2015

Sabtu, 29 Aug 2015 23:35

Berikut Ini Struktur dan Nama Pengurus MUI Masa Khidmat 2015-2020

Berikut Ini Struktur dan Nama Pengurus MUI Masa Khidmat 2015-2020

Sabtu, 29 Aug 2015 23:15

Mencari Akar Permasalahan BPJS

Mencari Akar Permasalahan BPJS

Sabtu, 29 Aug 2015 23:05

Munas ke-IX Tetapkan KH. Ma'ruf Amin Sebagai Ketua Umum MUI Periode 2015-2020

Munas ke-IX Tetapkan KH. Ma'ruf Amin Sebagai Ketua Umum MUI Periode 2015-2020

Sabtu, 29 Aug 2015 22:15

Aksi Buruh Mendatang: Hentikan PHK hingga Meminta Menaker Dicopot

Aksi Buruh Mendatang: Hentikan PHK hingga Meminta Menaker Dicopot

Sabtu, 29 Aug 2015 16:45

Mengundang Tanda Tanya, Pesawat Boeing 777 Malaysia Muncul Dalam Video Trailer Islamic State

Mengundang Tanda Tanya, Pesawat Boeing 777 Malaysia Muncul Dalam Video Trailer Islamic State

Sabtu, 29 Aug 2015 16:24

Tanggapi Krisis, Elemen Buruh Akan Lakukan Aksi Besar-besaran di Istana

Tanggapi Krisis, Elemen Buruh Akan Lakukan Aksi Besar-besaran di Istana

Sabtu, 29 Aug 2015 15:45

AS MInta Uzbekistan Bergabung dalam Perang Melawan Daulah Islam (IS)

AS MInta Uzbekistan Bergabung dalam Perang Melawan Daulah Islam (IS)

Sabtu, 29 Aug 2015 15:30

Serangan Roket Targetkan Kediaman Mantan Komandan Jihad Afghanistan Syaikh Sayyaf

Serangan Roket Targetkan Kediaman Mantan Komandan Jihad Afghanistan Syaikh Sayyaf

Sabtu, 29 Aug 2015 15:15

Militer AS Konfirmasi Serangan Udara Mereka Tewaskan Pakar Komputer Daulah Islam (IS) asal Inggris

Militer AS Konfirmasi Serangan Udara Mereka Tewaskan Pakar Komputer Daulah Islam (IS) asal Inggris

Sabtu, 29 Aug 2015 15:00

Presiden AS Barack Obama: Kami Semua Pro-Israel

Presiden AS Barack Obama: Kami Semua Pro-Israel

Sabtu, 29 Aug 2015 14:45

Hindari Kebodohan Merajalela, Aktivis 98 Ajak Rakyat Lengserkan Jokowi-JK

Hindari Kebodohan Merajalela, Aktivis 98 Ajak Rakyat Lengserkan Jokowi-JK

Sabtu, 29 Aug 2015 14:45

Nilai Tukar Dollar Mencapai 14 Ribuan, Pemerintah IS Rilis Film Pembuatan Mata Uang Dinar

Nilai Tukar Dollar Mencapai 14 Ribuan, Pemerintah IS Rilis Film Pembuatan Mata Uang Dinar

Sabtu, 29 Aug 2015 14:10

Pidato Pencitraan dan Kamuflase Pro Rakyat, Jokowi Diminta Turun

Pidato Pencitraan dan Kamuflase Pro Rakyat, Jokowi Diminta Turun

Sabtu, 29 Aug 2015 13:45

Muhammad Chair Mujahid LP Medan Wafat, Enam Anaknya Menjadi Yatim. Ayo Bantu!!!

Muhammad Chair Mujahid LP Medan Wafat, Enam Anaknya Menjadi Yatim. Ayo Bantu!!!

Sabtu, 29 Aug 2015 13:11

Astaghfirullah, Kondom Disediakan Gratis di Papua!

Astaghfirullah, Kondom Disediakan Gratis di Papua!

Sabtu, 29 Aug 2015 12:30

Mundurnya Pejabat DKI, Ahok Sebut Mereka Buat Kacau Anggaran

Mundurnya Pejabat DKI, Ahok Sebut Mereka Buat Kacau Anggaran

Jum'at, 28 Aug 2015 21:45

Militer Filipina Klaim Bunuh 3 Anggota Abu Sayyaf Saat Operasi Penyelamatan Sandera di Jolo

Militer Filipina Klaim Bunuh 3 Anggota Abu Sayyaf Saat Operasi Penyelamatan Sandera di Jolo

Jum'at, 28 Aug 2015 21:00

Atasi Krisis Ekonomi, Pemerintah Dihimbau Tidak Kembali Libatkan IMF

Atasi Krisis Ekonomi, Pemerintah Dihimbau Tidak Kembali Libatkan IMF

Jum'at, 28 Aug 2015 20:45

Jabhah al-Nusrah Mengambil Bandar Udara Terakhir Rezim Assad di Idlib

Jabhah al-Nusrah Mengambil Bandar Udara Terakhir Rezim Assad di Idlib

Jum'at, 28 Aug 2015 19:35



Must Read!
X