Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
19.139 views

Kontroversi E-KTP: Untungkan Intelijen AS & Ancam Kemananan Nasional?

VOA-ISLAM.COM – Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sedang berlangsung. Sosialisasi proyek berbiaya Rp5,84 triliun itu terus digalakkan. Salah satu manfaat yang menjadi ‘jualan’ pemerintah adalah, e-KTP akan mampu berkontribusi bagi keamanan nasional, khususnya dalam menekan ruang gerak para teroris.

Terduga ‘teroris’ kerap ditemui dengan banyak identitas palsu. Dengan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas palsu diklaim akan segera dapat diketahui karena tertolak oleh sistem.

Keyakinan tersebut masih menjadi perdebatan, karena di era teknologi informasi yang semakin canggih, data keamanan nasional tingkat tinggi sekalipun rentan terhadap aktivitas para peretas dan pencuri data. Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh.

Namun pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP ala Indonesia tidak akan dapat ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga Sandi Negara.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara?

Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik dalam kaitan dengan e-KTP adalah keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dalam proyek e-KTP di Indonesia.

Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal. Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender (pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan.

L-1 IDENTITY SOLUTIONS

TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks kolusi proyek tapi keamanan nasional.

L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi kredibilitas meragukan. L-1, yang berbasis di Stamford, Connecticut, AS, adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang berdiri pada Agustus 2006 ini mengambil spesialisasi dalam bidang teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA). L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen.

Pendapatan L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011. Stanford Washington Research Group, dalam lapoannya, menyebut L-1 sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011.

L-1 menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal Prancis, pada Juli 2011.

Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas. Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya. Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang seharusnya membuat kita tidak nyaman.

L-1 mencatat nama George Tenet, mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur. Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang kemudian berujung pada invasi Irak 2003.

Ada nama lain, seperti Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri (2003-2005).

Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa pemerintahan Bill Clinton. Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001.

Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan Penasehat Sains Nasional, lembaga yang menginduk kepada militer. Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001).

Safran Morpho, pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act, undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning) (teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan kemaluan. Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).

Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun, kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian.

...kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian...

Di AS sendiri, muncul gerakan publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions sebagai vendor dan konsultan.

POTENSI ANCAMAN

POTENSI ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional, lebih jauh, bisa dilihat dengan memperhatikan indikasi berikut.

Pertama, adanya upaya untuk secara internasional berbagi data biometrik. Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain.

Dalam kesaksian di hadapan Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 2009, Kathleen Kraninger (Deputi Asisten Menteri untuk Kebijakan) dan Robert A Mocny (Direktorat Perlindungan Nasional US-VISIT) menyatakan sebagai berikut:

 

...Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain...

“Untuk memastikan bahwa kita mampu menghancurkan jaringan teroris sebelum mereka sampai ke Amerika Serikat, kita harus berada di depan dalam mengendalikan standar biometrik internasional. Dengan mengembangkan sistem yang kompatibel, kita akan mampu berbagi informasi teroris internasional dengan aman demi memperkuat pertahanan kita.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh S Magnuson pada 2009 pada majalah “National Defense”, berjudul “Defense Department Under Pressure to Share Biometric Data”, pemerintah AS mengklaim telah memiliki kesepakatan bilateral dengan sekitar 25 negara untuk berbagi data biometrik.

“Setiap kali pemimpin negara lain mengunjungi Washington dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri akan memastikan bahwa mereka menandatangani kesepakatan (berbagi data biometrik) tersebut.”

Washington tampaknya tak hanya menempuh cara formal. Seperti pernah diungkap dalam kabel diplomatik AS—yang dibocorkan Wikileaks—Kementerian Luar Negeri AS menginstruksikan diplomat AS untuk secara rahasia mengumpulkan identifikasi biometrik para diplomat negara lain.

FBI tak ketinggalan. Seraya mengklaim ingin membuat “dunia lebih aman”, FBI mendesak inisiatif berbagi data biometrik di antara negara-negara.

Kedua, lemahnya undang-undang terkait pengamanan database kependudukan, terutama jika memperhatikan upaya berbagi data dengan negara lain.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat minim mengatur isu perlindungan dan keamanan data. Isu berbagi data dengan negara lain sama sekali tak diatur. Bahkan, lebih jauh, UU tersebut ‘memberi’ celah bagi pemegang kekuasaan untuk “mengubah”, “meralat”, dan “menghapus” tanpa sepengetahuan sang pemilik data, warga negara itu sendiri. Ini rentan bagi upaya manipulasi data demi kepentingan tertentu.

...lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu...

Aturan turunannya lebih buruk lagi. PP 37/2007 membuka peluang bagi siapa pun, termasuk pihak swasta, untuk memperoleh dan menggunakan database kependudukan dengan syarat yang ringan: izin menteri. Di sini lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu. Tak ada satu klausul pun dalam peraturan itu yang mewajibkan adanya pengetahuan si pemilik data.

Tekanan negara Abang Sam terhadap Indonesia untuk berbagi data biometrik sangat mungkin terjadi. Apalagi mantra “perang melawan teroris” masih terlampau sakti bagi sebagian besar pejabat Indonesia yang tak punya nyali. Terlebih kata ‘berbagi’ kerap tak berlaku timbali balik, alias sepihak demi keuntungan negara yang lebih kuat.

Menjual privasi demi keamanan negara (aman dari teroris, katanya) mungkin bisa dianggap sikap patriotis seorang warga negara. Namun, seperti dikatakan salah seorang “founding father” AS, Benjamin Franklin:

“People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both” (orang ingin menjual kebebasannya dengan keamanan yang sementara justru tidak akan mendapatkan semua dan kehilangan keduanya).

Apakah kita mau kehilangan keduanya? [wid/itimes]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA Distributor & Supplier Herbal

Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60% Pembelian bisa campur produk >1.600 jenis produk dari ratusan Produsen yang kami distribusikan
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Infaq Dakwah Center

Balita Penderita Tumor Mata dari Jambi Butuh Bantuan Biaya Pengobatan. Ayo Bantu!!!

Balita Penderita Tumor Mata dari Jambi Butuh Bantuan Biaya Pengobatan. Ayo Bantu!!!

Sudah dua tahun balita Irgi Perdana menderita tumor mata. Untuk menjalani pengobatan di RSCM Jakarta, ia butuh uluran tangan kaum Muslimin...

Bedah Rumah Keluarga Mujahid Korban Puting Beliung, Dana 7.3 Juta Telah Disalurkan

Bedah Rumah Keluarga Mujahid Korban Puting Beliung, Dana 7.3 Juta Telah Disalurkan

Amanah Bedah Rumah Keluarga Mujahid di Bogor telah ditunaikan. Total dana Rp 7.300.000 telah disalurkan untuk perbaikan rumah korban puting beliung ini...

Rumah Singgah Keluarga Mujahid di Cirebon Butuh Biaya Perbaikan Atap. Ayo Bantu!!

Rumah Singgah Keluarga Mujahid di Cirebon Butuh Biaya Perbaikan Atap. Ayo Bantu!!

Kondisi atap Rumah Singgah ini sudah tidak layak. Gentingnya banyak yang pecah, kayu atap dan plafonnya pun sudah rapuh. Butuh dana sekitar 7 juta rupiah untuk perbaikan....

Balita Hepatitis dan Gagal Hati ini Harus Dioperasi dengan Biaya 1,2 Miliar. Ayo Bantu!!!

Balita Hepatitis dan Gagal Hati ini Harus Dioperasi dengan Biaya 1,2 Miliar. Ayo Bantu!!!

Adrian Saputra penderita hepatitis dan gagal hati harus operasi cangkok (transplantasi) hati. Upah sang ayah sebagai buruh tani dan upah sang ibu sebagai TKW tak cukup untuk biaya pengobatan....

Alhamdulillah, Muallaf NTT Dibebaskan dari Rumah Sakit atas Jaminan Direktur IDC

Alhamdulillah, Muallaf NTT Dibebaskan dari Rumah Sakit atas Jaminan Direktur IDC

Meski tak ada biaya, muallaf Abdurrahman Liunima diizinkan pulang dari rumah sakit dengan jaminan Direktur IDC, seluruh biaya rumah sakit harus dilunasi selambat-lambatnya 31 Desember...

Latest News
BNPT: Ada Mantan Teroris yang Mengabdi ke Kita dan Pemerintah

BNPT: Ada Mantan Teroris yang Mengabdi ke Kita dan Pemerintah

Kamis, 11 Feb 2016 09:09

PM Turki Ahmet Davutoglu: PBB 'Bermuka Dua'

PM Turki Ahmet Davutoglu: PBB 'Bermuka Dua'

Kamis, 11 Feb 2016 08:30

Melanggar Hukum, Ahmadiyah Tetap Diberikan Tempat di Indonesia

Melanggar Hukum, Ahmadiyah Tetap Diberikan Tempat di Indonesia

Kamis, 11 Feb 2016 07:09

Coba Tanya ke Pendukung, Apakah Anak & Keluarga Mereka Rela Mengidap LGBT?

Coba Tanya ke Pendukung, Apakah Anak & Keluarga Mereka Rela Mengidap LGBT?

Rabu, 10 Feb 2016 23:47

KPK Itu Lakukan Koordinasi dengan Polisi & Kejaksaan, Bukan justru Berkawan!

KPK Itu Lakukan Koordinasi dengan Polisi & Kejaksaan, Bukan justru Berkawan!

Rabu, 10 Feb 2016 21:47

Rakyat Buta Info Reklamasi yang Ingin Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

Rakyat Buta Info Reklamasi yang Ingin Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

Rabu, 10 Feb 2016 19:47

FBI 'Pusing' Masih Juga Belum Berhasil Buka Ponsel Milik Pelaku Penembakan San Benardino

FBI 'Pusing' Masih Juga Belum Berhasil Buka Ponsel Milik Pelaku Penembakan San Benardino

Rabu, 10 Feb 2016 19:15

Aqiqah Anak yang Lahir Sudah Meninggal

Aqiqah Anak yang Lahir Sudah Meninggal

Rabu, 10 Feb 2016 17:52

Pemprov DKI Jakarta Tidak Transparan dalam Reklamasi Pulau G

Pemprov DKI Jakarta Tidak Transparan dalam Reklamasi Pulau G

Rabu, 10 Feb 2016 17:47

Sri Bintang Pamungkas: Dasar Cina! Mereka Melakukan Mark Up Kereta Cepat

Sri Bintang Pamungkas: Dasar Cina! Mereka Melakukan Mark Up Kereta Cepat

Rabu, 10 Feb 2016 15:47

Belajar Kegagalan Cinta dari Sang Pejuang Sayyid Quthb

Belajar Kegagalan Cinta dari Sang Pejuang Sayyid Quthb

Rabu, 10 Feb 2016 13:56

Kasus Novel Baswedan Ada Kepentingan Penguasa?

Kasus Novel Baswedan Ada Kepentingan Penguasa?

Rabu, 10 Feb 2016 13:47

Relakah Putri Anda Dizinahi?

Relakah Putri Anda Dizinahi?

Rabu, 10 Feb 2016 11:53

Pasukan Pemerintah Yaman Bentrok dengan Pejuang Al-Qaidah di Aden

Pasukan Pemerintah Yaman Bentrok dengan Pejuang Al-Qaidah di Aden

Rabu, 10 Feb 2016 09:30

Bunda, Jauhkan Anak dari Aktivitas Mendekati Zina

Bunda, Jauhkan Anak dari Aktivitas Mendekati Zina

Rabu, 10 Feb 2016 09:27

Pemerintah Syi'ah Irak Kembali Klaim Bebaskan Seluruh Ramadi dari Daulah Islam (IS)

Pemerintah Syi'ah Irak Kembali Klaim Bebaskan Seluruh Ramadi dari Daulah Islam (IS)

Rabu, 10 Feb 2016 09:00

Bendung Maksiat, MUI Kota Batu Telah Keluarkan Fatwa Haram Valentine Sejak Tahun Lalu

Bendung Maksiat, MUI Kota Batu Telah Keluarkan Fatwa Haram Valentine Sejak Tahun Lalu

Rabu, 10 Feb 2016 08:28

KH Athian Ali: Perkataan Luhut Soal Pesantren Terjangkit Narkoba Sakiti Umat Islam

KH Athian Ali: Perkataan Luhut Soal Pesantren Terjangkit Narkoba Sakiti Umat Islam

Rabu, 10 Feb 2016 07:51

Video : SBY Kritik Jokowi Soal Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)

Video : SBY Kritik Jokowi Soal Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)

Selasa, 09 Feb 2016 19:09

Satu Anggota Brimob Tewas dalam Kontak Senjata dengan Kelompok MIT di Poso

Satu Anggota Brimob Tewas dalam Kontak Senjata dengan Kelompok MIT di Poso

Selasa, 09 Feb 2016 17:00



Must Read!
X