Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
20.188 views

Kontroversi E-KTP: Untungkan Intelijen AS & Ancam Kemananan Nasional?

VOA-ISLAM.COM – Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sedang berlangsung. Sosialisasi proyek berbiaya Rp5,84 triliun itu terus digalakkan. Salah satu manfaat yang menjadi ‘jualan’ pemerintah adalah, e-KTP akan mampu berkontribusi bagi keamanan nasional, khususnya dalam menekan ruang gerak para teroris.

Terduga ‘teroris’ kerap ditemui dengan banyak identitas palsu. Dengan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas palsu diklaim akan segera dapat diketahui karena tertolak oleh sistem.

Keyakinan tersebut masih menjadi perdebatan, karena di era teknologi informasi yang semakin canggih, data keamanan nasional tingkat tinggi sekalipun rentan terhadap aktivitas para peretas dan pencuri data. Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh.

Namun pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP ala Indonesia tidak akan dapat ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga Sandi Negara.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara?

Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik dalam kaitan dengan e-KTP adalah keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dalam proyek e-KTP di Indonesia.

Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal. Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender (pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan.

L-1 IDENTITY SOLUTIONS

TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks kolusi proyek tapi keamanan nasional.

L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi kredibilitas meragukan. L-1, yang berbasis di Stamford, Connecticut, AS, adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang berdiri pada Agustus 2006 ini mengambil spesialisasi dalam bidang teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA). L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen.

Pendapatan L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011. Stanford Washington Research Group, dalam lapoannya, menyebut L-1 sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011.

L-1 menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal Prancis, pada Juli 2011.

Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas. Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya. Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang seharusnya membuat kita tidak nyaman.

L-1 mencatat nama George Tenet, mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur. Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang kemudian berujung pada invasi Irak 2003.

Ada nama lain, seperti Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri (2003-2005).

Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa pemerintahan Bill Clinton. Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001.

Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan Penasehat Sains Nasional, lembaga yang menginduk kepada militer. Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001).

Safran Morpho, pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act, undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning) (teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan kemaluan. Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).

Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun, kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian.

...kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian...

Di AS sendiri, muncul gerakan publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions sebagai vendor dan konsultan.

POTENSI ANCAMAN

POTENSI ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional, lebih jauh, bisa dilihat dengan memperhatikan indikasi berikut.

Pertama, adanya upaya untuk secara internasional berbagi data biometrik. Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain.

Dalam kesaksian di hadapan Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 2009, Kathleen Kraninger (Deputi Asisten Menteri untuk Kebijakan) dan Robert A Mocny (Direktorat Perlindungan Nasional US-VISIT) menyatakan sebagai berikut:

 

...Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain...

“Untuk memastikan bahwa kita mampu menghancurkan jaringan teroris sebelum mereka sampai ke Amerika Serikat, kita harus berada di depan dalam mengendalikan standar biometrik internasional. Dengan mengembangkan sistem yang kompatibel, kita akan mampu berbagi informasi teroris internasional dengan aman demi memperkuat pertahanan kita.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh S Magnuson pada 2009 pada majalah “National Defense”, berjudul “Defense Department Under Pressure to Share Biometric Data”, pemerintah AS mengklaim telah memiliki kesepakatan bilateral dengan sekitar 25 negara untuk berbagi data biometrik.

“Setiap kali pemimpin negara lain mengunjungi Washington dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri akan memastikan bahwa mereka menandatangani kesepakatan (berbagi data biometrik) tersebut.”

Washington tampaknya tak hanya menempuh cara formal. Seperti pernah diungkap dalam kabel diplomatik AS—yang dibocorkan Wikileaks—Kementerian Luar Negeri AS menginstruksikan diplomat AS untuk secara rahasia mengumpulkan identifikasi biometrik para diplomat negara lain.

FBI tak ketinggalan. Seraya mengklaim ingin membuat “dunia lebih aman”, FBI mendesak inisiatif berbagi data biometrik di antara negara-negara.

Kedua, lemahnya undang-undang terkait pengamanan database kependudukan, terutama jika memperhatikan upaya berbagi data dengan negara lain.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat minim mengatur isu perlindungan dan keamanan data. Isu berbagi data dengan negara lain sama sekali tak diatur. Bahkan, lebih jauh, UU tersebut ‘memberi’ celah bagi pemegang kekuasaan untuk “mengubah”, “meralat”, dan “menghapus” tanpa sepengetahuan sang pemilik data, warga negara itu sendiri. Ini rentan bagi upaya manipulasi data demi kepentingan tertentu.

...lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu...

Aturan turunannya lebih buruk lagi. PP 37/2007 membuka peluang bagi siapa pun, termasuk pihak swasta, untuk memperoleh dan menggunakan database kependudukan dengan syarat yang ringan: izin menteri. Di sini lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu. Tak ada satu klausul pun dalam peraturan itu yang mewajibkan adanya pengetahuan si pemilik data.

Tekanan negara Abang Sam terhadap Indonesia untuk berbagi data biometrik sangat mungkin terjadi. Apalagi mantra “perang melawan teroris” masih terlampau sakti bagi sebagian besar pejabat Indonesia yang tak punya nyali. Terlebih kata ‘berbagi’ kerap tak berlaku timbali balik, alias sepihak demi keuntungan negara yang lebih kuat.

Menjual privasi demi keamanan negara (aman dari teroris, katanya) mungkin bisa dianggap sikap patriotis seorang warga negara. Namun, seperti dikatakan salah seorang “founding father” AS, Benjamin Franklin:

“People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both” (orang ingin menjual kebebasannya dengan keamanan yang sementara justru tidak akan mendapatkan semua dan kehilangan keduanya).

Apakah kita mau kehilangan keduanya? [wid/itimes]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas???

Di sini tempatnya-Kiosherbalku.com melayani Grosir & Eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan DISKON sd 60%. Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Infaq Dakwah Center

Yuliana, Pejuang Keluarga yang Hebat, Butuh Dana 11 Juta Lunasi Tagihan Pesantren Anaknya. Ayo Bantu!!

Yuliana, Pejuang Keluarga yang Hebat, Butuh Dana 11 Juta Lunasi Tagihan Pesantren Anaknya. Ayo Bantu!!

Saat sang suami di-phk karena sakit jiwa, ia menjadi buruh cuci pakaian dengan gaji satu juta rupiah perbulan. Susah payah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, dan pengobatan...

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Di usia keislaman yang belum genap dua tahun, muallaf ini mendapat banyak ujian iman: terusir dari keluarga, kehilangan pekerjaan di rezim Ahok, kontrakan menunggak 6 bulan, anaknya sakit paru-paru,...

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Didedikasikan sebagai rasa cinta dan ta?zhim terhadap anak-anak yatim syuhada. Semoga para dermawan sukses meraih pahala jihad dan masuk surga bersama Nabi sedekat dua jari....

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Hampir setiap hari IDC mendapat pengaduan dan permohonan bantuan kaum muslimin yang dililit hutang rentenir. Untuk mewadahi persoalan rentenir, silahkan lapor kepada Laskar GARR....

PENGUMUMAN..!! Perubahan Nomor Kontak IDC yang Baru 08122.700020

PENGUMUMAN..!! Perubahan Nomor Kontak IDC yang Baru 08122.700020

Untuk meningkatkan pelayanan dakwah dan infaq, IDC merubah nomor layanan ummat. Semoga komunikasi Admin IDC dengan para donatur, relasi dan klien IDC tidak tersendat...

Latest News
Lindsay Lohan dan Hikmah dari Rumor tentang Keislamannya

Lindsay Lohan dan Hikmah dari Rumor tentang Keislamannya

Rabu, 18 Jan 2017 23:50

Kriminalisasi Terhadap Ulama adalah Pelecehan Terhadap Islam

Kriminalisasi Terhadap Ulama adalah Pelecehan Terhadap Islam

Rabu, 18 Jan 2017 23:00

37 Milisi Pro-Pemerintah Mali Tewas dalam Serangan Bom Jibaku di Kamp Militer di Gao

37 Milisi Pro-Pemerintah Mali Tewas dalam Serangan Bom Jibaku di Kamp Militer di Gao

Rabu, 18 Jan 2017 21:30

Dokter Pakistan yang Bantu AS Temukan Syaikh Usamah Tidak Akan Dibebaskan dari Penjara

Dokter Pakistan yang Bantu AS Temukan Syaikh Usamah Tidak Akan Dibebaskan dari Penjara

Rabu, 18 Jan 2017 20:35

Framing Anti-Ahok Sebagai Intoleran, MUI: Media Lakukan Kekerasan Verbal

Framing Anti-Ahok Sebagai Intoleran, MUI: Media Lakukan Kekerasan Verbal

Rabu, 18 Jan 2017 19:37

Din Syamsuddin: Umat Islam Selalu Dipojokkan, Berbahaya Bagi Ketahanan Nasional

Din Syamsuddin: Umat Islam Selalu Dipojokkan, Berbahaya Bagi Ketahanan Nasional

Rabu, 18 Jan 2017 18:23

Soal Isu Hoax, Rocky Gerung: Rezim Sedang Panik

Soal Isu Hoax, Rocky Gerung: Rezim Sedang Panik

Rabu, 18 Jan 2017 17:49

Anggota DPR: Lima Kali Pergantian Presiden, Fatwa MUI Tidak Pernah Dipersoalkan Pemerintah

Anggota DPR: Lima Kali Pergantian Presiden, Fatwa MUI Tidak Pernah Dipersoalkan Pemerintah

Rabu, 18 Jan 2017 16:32

Dalam Sehari Pejuang Oposisi dan Islamic State (IS) Tewaskan 5 Jenderal Assad di 2 Front Terpisah

Dalam Sehari Pejuang Oposisi dan Islamic State (IS) Tewaskan 5 Jenderal Assad di 2 Front Terpisah

Rabu, 18 Jan 2017 16:15

Habib Rizieq: Ada Gerakan Siluman untuk Kriminalisasi Petinggi GNPF-MUI

Habib Rizieq: Ada Gerakan Siluman untuk Kriminalisasi Petinggi GNPF-MUI

Rabu, 18 Jan 2017 15:40

Guru Sekolah di Idlib Suriah Jadikan Peti Bekas Tempat Roket jadi Meja Belajar

Guru Sekolah di Idlib Suriah Jadikan Peti Bekas Tempat Roket jadi Meja Belajar

Rabu, 18 Jan 2017 15:00

Kompolnas Imbau Kapolda Jawa Barat Keluar dari GMBI

Kompolnas Imbau Kapolda Jawa Barat Keluar dari GMBI

Rabu, 18 Jan 2017 14:14

Salah Ketik Laporan, Polisi Dicecar Hakim dan Jaksa dalam Sidang Kasus Penodaan Agama

Salah Ketik Laporan, Polisi Dicecar Hakim dan Jaksa dalam Sidang Kasus Penodaan Agama

Rabu, 18 Jan 2017 13:13

Kelompok Fatah dan Hamas Sepakat Bentuk Pemerintah Persatuan Palestina

Kelompok Fatah dan Hamas Sepakat Bentuk Pemerintah Persatuan Palestina

Rabu, 18 Jan 2017 12:31

Pemerintahan Jokowi Alergi dengan Demonstrasi? Ini Kata Wiranto

Pemerintahan Jokowi Alergi dengan Demonstrasi? Ini Kata Wiranto

Rabu, 18 Jan 2017 12:11

Belum Membaca tapi Jokowi Sudah Menganggap Buku ?Jokowi Undercover? Tidak Ilmiah

Belum Membaca tapi Jokowi Sudah Menganggap Buku ?Jokowi Undercover? Tidak Ilmiah

Rabu, 18 Jan 2017 10:11

Sekjen FUI Pertanyakan Hubungan GMBI, Kapolda Jabar dengan Sukmawati

Sekjen FUI Pertanyakan Hubungan GMBI, Kapolda Jabar dengan Sukmawati

Rabu, 18 Jan 2017 08:42

Karena Hukum, Keberagaman dan Pancasila dalam Kondisi Darurat

Karena Hukum, Keberagaman dan Pancasila dalam Kondisi Darurat

Rabu, 18 Jan 2017 08:11

Sebut Fatwa MUI Potensi Picu Gangguan Keamanan, Kapolri Dinilai Tak Paham Sejarah MUI

Sebut Fatwa MUI Potensi Picu Gangguan Keamanan, Kapolri Dinilai Tak Paham Sejarah MUI

Rabu, 18 Jan 2017 06:26

Mengapa Wapres JK Himbau Pesantren untuk Toleransi?

Mengapa Wapres JK Himbau Pesantren untuk Toleransi?

Rabu, 18 Jan 2017 06:11


Must Read!
X