Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
8.312 views

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender: Ekspresi Kemarahan Kaum Feminis

Oleh: Henri Shalahuddin, MIRKH

Anggota pendiri Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), saat ini sedang menulis desertasi tentang gender di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur

Dalam sejarahnya, kaum feminis berjuang melawan sistem dan konstruk sosial yang dilandasi seksisme dan patriarkhisme. Namun perlawanan itu bukan untuk menetralkan keberpihakan tatanan sosial kepada kaum Adam. Sebaliknya, arah perjuangan mereka lebih ditujukan untuk mengambil alih peran publik yang selama ini dimiliki laki-laki. Dalam ambisinya ini, perjuangan yang ditempuh para elit feminis adalah jalur konstitusi.

Joan Wallach Scott, seorang sejarawan Amerika berkewarganegaraan Prancis yang dikenal melalui kontribusinya di bidang sejarah feminis dan teori gender, menguraikan bahwa gender adalah unsur konstitutif dari hubungan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan antara kedua jenis kelamin. Gender juga berarti cara utama yang menandakan hubungan kekuasaan. (Joanne Meyerowitz, A History of “Gender”, dalam The American Historical Review, vol. 113, no. 5, December 2008, hal. 1355)

Para filsuf, psikoanalis, dan kritikus sastra menyimpulkan bahwa bahasa perbedaan jenis kelamin telah menguatkan struktur sosial dan politik di Barat. Oleh karena itu, untuk merombak struktur sosial dan politik yang berprespektif jenis kelamin (sexist), Scott membangun konsep gender melalui konstitusi. (Joanne Meyerowitz, hal. 1355-1356).

Dalam konteks keindonesiaan, perjuangan membangun struktur sosial berbasis gender tidak langsung diwujudkan melalui konstitusi. Sejak tahun 1990, feminis Indonesia telah aktif mendirikan kelompok studi wanita di beberapa universitas ternama yang kemudian berkembang menjadi Pusat Studi Wanita (PSW). Melalui kerjasama dengan beberapa pihak asing, di antaranya seperti McGill CIDA (Kanada), The Ford Foundation, The Asia Foundation, AusAID, DANIDA The Royal Danish Embassy dan didukung beberapa kementerian, khususnya kementerian agama dan pemberdayaan perempuan, proses feminisasi pendidikan berkembang pesat di tingkat perguruan tinggi, terutama di PTAIN.

Setelah meraup kesuksesan di bidang pendidikan, perjuangan kaum feminis kemudian berlanjut di dunia politik. Perjuangan mereka kembali menuai sukses dengan disahkannya Undang-Undang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam hal-hal berikut:

a. kepengurusan partai politik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota

b. pengajuan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD

c. komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

d. penetapan nomor urut bakal calon perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1, 2, atau 3

Untuk mengawal terlaksananya angka 30% tersebut, UU mengharuskan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Tidak puas dengan pencapaian di atas, kini kaum feminis kembali berjuang untuk mewujudkan ambisinya berperan di ranah publik dan merombak struktur sosial melalui pengesahan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dalam RUU ini, kemarahan terhadap struktur sosial yang didominasi laki-laki diekspresikan melalui hal-hal sebagaimana berikut:

1. Memarjinalkan nilai-nilai dan filosofi agama sebagai dasar yang menjiwai undang-undang. Sebab ajaran agama sering dipandang menghambat konsep persamaan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menghapus otoritas agama dalam kehidupan pribadi dan sosial, khususnya dalam masalah perkawinan, perwalian, waris (sebagaimana diatur dalam RUU ini pasal 12), kewajiban setiap warga negara untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender kepada anak sejak usia dini dalam keluarga (pasal 15, huruf d), larangan melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu (Bab VIII, pasal 67)

3. Lebih mengedepankan ideologi seksisme sebagai pijakan dasar pembuatan RUU. Hal ini tercermin baik secara eksplisit maupun implisit dengan banyaknya pasal yang memihak perempuan.

4. Menghapus keberagaman definisi “gender” yang masih menjadi isu kontroversial di kalangan akademisi dan menjadikannya sebagai definisi tunggal dan mengikat.

5. Memaksakan pemahaman empiris ala Marxis dalam merumuskan makna istilah “kesetaraan” dan “keadilan” dengan “kesamaan” dan “persamaan”. Sehingga segala bentuk “ketidaksamaan” bisa disebut sebagai “diskriminasi”, utamanya terhadap perempuan. Hal ini diperkuat lagi dengan penjelasan “asas dan tujuan” dalam bab II, pasal 2 dan 3.

6. Merombak landasan dan filosofi pembangunan sehingga lebih berorientasi pada ideologi jenis kelamin melalui konsep “Pengarusutamaan Gender” (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), serta mengawalnya dengan konsep “analisis gender”.

7. Memaksa pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan intervensi dalam kehidupan keluarga dan hak-hak sipil melalui pembentukan Focal Point PUG dan Pokja PUG.

8. Menyeragamkan atau paling tidak mengajak perempuan untuk memprioritaskan pilihan hidup dan keinginannya seperti apa yang dimaksud dalam RUU KKG ini. Sehingga RUU ini hanya memfasilitasi ambisi kaum elit feminis.

9. Mengabaikan beberapa hal pokok yang menjadi hajat hidup setiap perempuan, misalnya di bidang ketenagakerjaan, tidak ada pembahasan tentang waktu kerja yang lebih fleksibel bagi wanita yang berkeluarga atau memiliki anak balita, pemberlakuan masa cuti bergaji minimal setahun bagi wanita hamil/bersalin, dan lain-lain. 

Maka berdasarkan uraian di atas, sudah sepantasnya jika RUU KKG ini ditolak. Namun jika sekiranya UU tentang gender memang wajib dimiliki oleh RI, maka perombakan mendasar harus dilakukan terutama terhadap semua bab dan pasal yang bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan nilai-nilai agama, baik dalam ranah domestik maupun publik. Di samping itu, diharapkan UU tentang gender tidak menjadi komoditas politik yang hanya mengutamakan kalangan elit perempuan saja.

Semoga isu tentang pembahasan RUU KKG yang sarat masalah ini tidak memperparah tsunami krisis kepercayaan terhadap komisi VIII DPR. Cukuplah peristiwa memalukan yang menimpa Tim Panja komisi VIII tentang fakir miskin saat mengunjungi Australia pada 26 April-2 Mei 2011 lalu menjadi pelajaran berharga bagi anggota dewan yang semestinya kita hormati bersama. [voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Liberalism lainnya:

+Pasang iklan

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas???

Di sini tempatnya-Kiosherbalku.com melayani Grosir & Eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan DISKON sd 60%. Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Mukena Bordir Mewah Harga Murah

Sambut Ramadhan dengan mukena bordir berkualitas, nyaman, adem dan harga terjangkau. Reseller welcome!
http://mukenariri.com

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Infaq Dakwah Center

Anak Mujahid Kecelakaan, Lidahnya Sobek Butuh Biaya Operasi 5 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Anak Mujahid Kecelakaan, Lidahnya Sobek Butuh Biaya Operasi 5 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Lidah Fauzan sobek 2 cm karena terjatuh dari sepeda. Harus segera dioperasi dengan biaya Rp 5 juta. Ayahnya mujahid aktivis nahi munkar dan dakwah tauhid waljihad sedang kesulitan ekonomi....

Sekujur Tubuh Khubaib Melepuh Tersiram Air Panas Saat Ayah dan Ibunya Shalat. Ayo Bantu.!!

Sekujur Tubuh Khubaib Melepuh Tersiram Air Panas Saat Ayah dan Ibunya Shalat. Ayo Bantu.!!

Bocah ini tersiram air teh mendidih hingga 50 persen tubuhnya melepuh. Selama 6 hari ia hanya dirawat di rumah hingga lukanya membusuk....

Bantuan 3,5 Juta Rupiah Diserahkan, Balita Hidrosefalus Mulai Jalani Pengobatan. Ayo Bantu.!!!

Bantuan 3,5 Juta Rupiah Diserahkan, Balita Hidrosefalus Mulai Jalani Pengobatan. Ayo Bantu.!!!

Amanah donasi 3,5 juta rupiah sudah disalurkan untuk biaya pengobatan Sofia. Balita malang ini bisa melanjutkan pengobatan hydrocephalus, tapi masih butuh bantuan pengobatan rutin...

Bantuan Biaya Persalinan Sudah Diserahkan,  Istri Mujahid Aktivis Nahi Munkar Pulang ke Rumah

Bantuan Biaya Persalinan Sudah Diserahkan, Istri Mujahid Aktivis Nahi Munkar Pulang ke Rumah

Sepekan usai operasi persalinan caesar, Ummi Keysan dan bayinya membaik dan diizinkan pulang meninggalkan rumah sakit. Amanah bantuan dari donatur IDC telah diserahkan. ...

Daffa Rahmatillah Tutup Usia, Infaq Rp 16,7 Juta Disalurkan untuk Melunasi Tagihan Rumah Sakit

Daffa Rahmatillah Tutup Usia, Infaq Rp 16,7 Juta Disalurkan untuk Melunasi Tagihan Rumah Sakit

Daffa meninggal setelah dirawat intensif 13 hari. Semoga Allah membalas para donatur dengan keberkahan, rezeki melimpah, mensucikan jiwa, menolak bencana, dan melapangkan jalan ke surga....

Latest News
Warga Papua: Kalau Warga DKI Gak Mau, Kami Siap Terima Ahok Jadi Gubernur

Warga Papua: Kalau Warga DKI Gak Mau, Kami Siap Terima Ahok Jadi Gubernur

Sabtu, 29 Apr 2017 13:20

Soal Kasus Ahok, FPI Sragen Minta Aparat Hukum Jangan Budek

Soal Kasus Ahok, FPI Sragen Minta Aparat Hukum Jangan Budek

Sabtu, 29 Apr 2017 12:54

Tokoh/Kelompok Bela Penista & Perilaku Buruknya Lainnya bagi Bangsa mesti Dibuang Tahun 2019

Tokoh/Kelompok Bela Penista & Perilaku Buruknya Lainnya bagi Bangsa mesti Dibuang Tahun 2019

Sabtu, 29 Apr 2017 12:35

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sesalkan Luhut Panjaitan Mangkir dalam Sidang Lanjutan KIP

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sesalkan Luhut Panjaitan Mangkir dalam Sidang Lanjutan KIP

Sabtu, 29 Apr 2017 11:49

Menjadikan Realitas Sebagai Obyek Pemikiran, Bukan Sebagai Subyek Pemikiran

Menjadikan Realitas Sebagai Obyek Pemikiran, Bukan Sebagai Subyek Pemikiran

Sabtu, 29 Apr 2017 11:27

Komnas HAM Segera Bentuk Tim Investigasi Kasus Kriminalisasi dan Teror kepada Ulama

Komnas HAM Segera Bentuk Tim Investigasi Kasus Kriminalisasi dan Teror kepada Ulama

Sabtu, 29 Apr 2017 10:43

Zionis Israel Gunakan Algoritma Komputer untuk Tahan Para Warga Palestina

Zionis Israel Gunakan Algoritma Komputer untuk Tahan Para Warga Palestina

Sabtu, 29 Apr 2017 10:30

Sejak Bongkar Ahok Kutip al-Maidah & Diproses Hukum, Umat Islam Diminta Peduli dengan Buni Yani

Sejak Bongkar Ahok Kutip al-Maidah & Diproses Hukum, Umat Islam Diminta Peduli dengan Buni Yani

Sabtu, 29 Apr 2017 09:37

Kafilah MTQ Pelajar Surakarta Diharapkan Dapat Bersaing di Tingkat Provinsi

Kafilah MTQ Pelajar Surakarta Diharapkan Dapat Bersaing di Tingkat Provinsi

Sabtu, 29 Apr 2017 09:35

BTM: Kami Siap Implementasi Kongres Ekonomi Umat

BTM: Kami Siap Implementasi Kongres Ekonomi Umat

Sabtu, 29 Apr 2017 08:31

Hanya Bhineka yang Digaungkan, Tungga Ika Tidak, Alfian Tandjung: Negeri Aneh

Hanya Bhineka yang Digaungkan, Tungga Ika Tidak, Alfian Tandjung: Negeri Aneh

Sabtu, 29 Apr 2017 06:35

Profit Oriented  Dunia Pendidikan: Wani Piro?

Profit Oriented Dunia Pendidikan: Wani Piro?

Sabtu, 29 Apr 2017 00:04

Tuntutan Hukuman Ahok Ringan, Umat Islam Solo Gelar Aksi Bela Islam

Tuntutan Hukuman Ahok Ringan, Umat Islam Solo Gelar Aksi Bela Islam

Jum'at, 28 Apr 2017 20:55

Ribuan Umat Islam Datang PN Jakut Tuntut Ahok Dihukum Berat

Ribuan Umat Islam Datang PN Jakut Tuntut Ahok Dihukum Berat

Jum'at, 28 Apr 2017 19:50

Anggota Parlemen Jerman Setuju Larangan Parsial Burqa

Anggota Parlemen Jerman Setuju Larangan Parsial Burqa

Jum'at, 28 Apr 2017 19:00

Marak Pelanggaran HAM kepada Ulama dan Aktifis, Presidium Alumni 212 Datangi Komnas HAM

Marak Pelanggaran HAM kepada Ulama dan Aktifis, Presidium Alumni 212 Datangi Komnas HAM

Jum'at, 28 Apr 2017 18:58

Bantu Ungkap Kasus e-KTP, tetapi DPR Dituding Jual Hak Angket demi Politik

Bantu Ungkap Kasus e-KTP, tetapi DPR Dituding Jual Hak Angket demi Politik

Jum'at, 28 Apr 2017 18:55

Taliban Umumkan Dimulainya Ofensif Musim Semi Tahunan dengan Nama 'Operasi Mansouri'

Taliban Umumkan Dimulainya Ofensif Musim Semi Tahunan dengan Nama 'Operasi Mansouri'

Jum'at, 28 Apr 2017 18:15

Menteri Agama Keluarkan Maklumat Ketentuan Berceramah di Rumah Ibadah

Menteri Agama Keluarkan Maklumat Ketentuan Berceramah di Rumah Ibadah

Jum'at, 28 Apr 2017 17:09

Polisi India Tangkap Pemimpin Perlawanan Wanita Kashmir

Polisi India Tangkap Pemimpin Perlawanan Wanita Kashmir

Jum'at, 28 Apr 2017 17:06


Mukena bordir mewar harga murah
Must Read!
X