Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
6.127 views

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender: Ekspresi Kemarahan Kaum Feminis

Oleh: Henri Shalahuddin, MIRKH

Anggota pendiri Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), saat ini sedang menulis desertasi tentang gender di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur

Dalam sejarahnya, kaum feminis berjuang melawan sistem dan konstruk sosial yang dilandasi seksisme dan patriarkhisme. Namun perlawanan itu bukan untuk menetralkan keberpihakan tatanan sosial kepada kaum Adam. Sebaliknya, arah perjuangan mereka lebih ditujukan untuk mengambil alih peran publik yang selama ini dimiliki laki-laki. Dalam ambisinya ini, perjuangan yang ditempuh para elit feminis adalah jalur konstitusi.

Joan Wallach Scott, seorang sejarawan Amerika berkewarganegaraan Prancis yang dikenal melalui kontribusinya di bidang sejarah feminis dan teori gender, menguraikan bahwa gender adalah unsur konstitutif dari hubungan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan antara kedua jenis kelamin. Gender juga berarti cara utama yang menandakan hubungan kekuasaan. (Joanne Meyerowitz, A History of “Gender”, dalam The American Historical Review, vol. 113, no. 5, December 2008, hal. 1355)

Para filsuf, psikoanalis, dan kritikus sastra menyimpulkan bahwa bahasa perbedaan jenis kelamin telah menguatkan struktur sosial dan politik di Barat. Oleh karena itu, untuk merombak struktur sosial dan politik yang berprespektif jenis kelamin (sexist), Scott membangun konsep gender melalui konstitusi. (Joanne Meyerowitz, hal. 1355-1356).

Dalam konteks keindonesiaan, perjuangan membangun struktur sosial berbasis gender tidak langsung diwujudkan melalui konstitusi. Sejak tahun 1990, feminis Indonesia telah aktif mendirikan kelompok studi wanita di beberapa universitas ternama yang kemudian berkembang menjadi Pusat Studi Wanita (PSW). Melalui kerjasama dengan beberapa pihak asing, di antaranya seperti McGill CIDA (Kanada), The Ford Foundation, The Asia Foundation, AusAID, DANIDA The Royal Danish Embassy dan didukung beberapa kementerian, khususnya kementerian agama dan pemberdayaan perempuan, proses feminisasi pendidikan berkembang pesat di tingkat perguruan tinggi, terutama di PTAIN.

Setelah meraup kesuksesan di bidang pendidikan, perjuangan kaum feminis kemudian berlanjut di dunia politik. Perjuangan mereka kembali menuai sukses dengan disahkannya Undang-Undang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam hal-hal berikut:

a. kepengurusan partai politik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota

b. pengajuan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD

c. komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

d. penetapan nomor urut bakal calon perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1, 2, atau 3

Untuk mengawal terlaksananya angka 30% tersebut, UU mengharuskan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Tidak puas dengan pencapaian di atas, kini kaum feminis kembali berjuang untuk mewujudkan ambisinya berperan di ranah publik dan merombak struktur sosial melalui pengesahan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dalam RUU ini, kemarahan terhadap struktur sosial yang didominasi laki-laki diekspresikan melalui hal-hal sebagaimana berikut:

1. Memarjinalkan nilai-nilai dan filosofi agama sebagai dasar yang menjiwai undang-undang. Sebab ajaran agama sering dipandang menghambat konsep persamaan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menghapus otoritas agama dalam kehidupan pribadi dan sosial, khususnya dalam masalah perkawinan, perwalian, waris (sebagaimana diatur dalam RUU ini pasal 12), kewajiban setiap warga negara untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender kepada anak sejak usia dini dalam keluarga (pasal 15, huruf d), larangan melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu (Bab VIII, pasal 67)

3. Lebih mengedepankan ideologi seksisme sebagai pijakan dasar pembuatan RUU. Hal ini tercermin baik secara eksplisit maupun implisit dengan banyaknya pasal yang memihak perempuan.

4. Menghapus keberagaman definisi “gender” yang masih menjadi isu kontroversial di kalangan akademisi dan menjadikannya sebagai definisi tunggal dan mengikat.

5. Memaksakan pemahaman empiris ala Marxis dalam merumuskan makna istilah “kesetaraan” dan “keadilan” dengan “kesamaan” dan “persamaan”. Sehingga segala bentuk “ketidaksamaan” bisa disebut sebagai “diskriminasi”, utamanya terhadap perempuan. Hal ini diperkuat lagi dengan penjelasan “asas dan tujuan” dalam bab II, pasal 2 dan 3.

6. Merombak landasan dan filosofi pembangunan sehingga lebih berorientasi pada ideologi jenis kelamin melalui konsep “Pengarusutamaan Gender” (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), serta mengawalnya dengan konsep “analisis gender”.

7. Memaksa pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan intervensi dalam kehidupan keluarga dan hak-hak sipil melalui pembentukan Focal Point PUG dan Pokja PUG.

8. Menyeragamkan atau paling tidak mengajak perempuan untuk memprioritaskan pilihan hidup dan keinginannya seperti apa yang dimaksud dalam RUU KKG ini. Sehingga RUU ini hanya memfasilitasi ambisi kaum elit feminis.

9. Mengabaikan beberapa hal pokok yang menjadi hajat hidup setiap perempuan, misalnya di bidang ketenagakerjaan, tidak ada pembahasan tentang waktu kerja yang lebih fleksibel bagi wanita yang berkeluarga atau memiliki anak balita, pemberlakuan masa cuti bergaji minimal setahun bagi wanita hamil/bersalin, dan lain-lain. 

Maka berdasarkan uraian di atas, sudah sepantasnya jika RUU KKG ini ditolak. Namun jika sekiranya UU tentang gender memang wajib dimiliki oleh RI, maka perombakan mendasar harus dilakukan terutama terhadap semua bab dan pasal yang bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan nilai-nilai agama, baik dalam ranah domestik maupun publik. Di samping itu, diharapkan UU tentang gender tidak menjadi komoditas politik yang hanya mengutamakan kalangan elit perempuan saja.

Semoga isu tentang pembahasan RUU KKG yang sarat masalah ini tidak memperparah tsunami krisis kepercayaan terhadap komisi VIII DPR. Cukuplah peristiwa memalukan yang menimpa Tim Panja komisi VIII tentang fakir miskin saat mengunjungi Australia pada 26 April-2 Mei 2011 lalu menjadi pelajaran berharga bagi anggota dewan yang semestinya kita hormati bersama. [voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Liberalism lainnya:

+Pasang iklan

Toko Tas Online TBMR - Diskon Setiap Hari

Jual tas branded murah, tas import, tas wanita dengan harga yang super murah. Tas LV, Prada, Gucci, Hermes, Chanel, Burberry, Chloe, Webe, dll. Grosir dan Eceran.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Infaq Dakwah Center

Dua Tahun Nuraini Menahan Sakit Tumor Mata. Cita-citanya Ingin Jadi Ustadzah. Ayo Bantu!!

Dua Tahun Nuraini Menahan Sakit Tumor Mata. Cita-citanya Ingin Jadi Ustadzah. Ayo Bantu!!

Orang dewasa saja belum tentu sanggup menahan nyeri yang hebat selama dua tahun pada mata dan kepala. Tapi balita Nuraini ini bisa bersabar menghadapi ujian Allah, tumor mata ganas....

Padukan Dakwah dan Medis, IDC akan Mendirikan KLINIK UMMAT Gratis untuk Dhuafa, Ayo Bantu!!

Padukan Dakwah dan Medis, IDC akan Mendirikan KLINIK UMMAT Gratis untuk Dhuafa, Ayo Bantu!!

Untuk meningkatkan dakwah dan kesejahteraan umat Islam, IDC mensinergikan dakwah Islamiyah, misi kemanusiaan dan medis. Ayo bantu program KLINIK UMMAT di berbagai daerah....

Yatim Syuhada Zahra Ramadhani Tutup Usia, Biaya Pengobatan Rp 10,8 Juta Telah Disalurkan

Yatim Syuhada Zahra Ramadhani Tutup Usia, Biaya Pengobatan Rp 10,8 Juta Telah Disalurkan

Gadis yatim syuhada ini wafat di RS Adam Malik Medan setelah menderita penyakit Lupus. Ayahnya gugur tahun 2010 saat menegakkan syariat i'dad bersama kafilah Mujahidin Aceh....

Biaya Operasi Penyumbatan Usus Dilunasi, Aktivis Nahi Mungkar Solo Pulang dari Rumah Sakit

Biaya Operasi Penyumbatan Usus Dilunasi, Aktivis Nahi Mungkar Solo Pulang dari Rumah Sakit

Setelah dua pekan opname di rumah sakit, akhirnya Luqman Rivai bisa pulang ke rumah. Biaya operasi sebesar 33,5 juta rupiah dilunasi, IDC turut membantu biaya 8,5 juta rupiah...

Operasi Penyumbatan Usus, Aktivis Nahi Mungkar Solo Butuh Biaya Rp 12 Juta. Ayo Bantu!!

Operasi Penyumbatan Usus, Aktivis Nahi Mungkar Solo Butuh Biaya Rp 12 Juta. Ayo Bantu!!

Sudah dua pekan Luqman opname di rumah sakit, usai operasi penyumbatan usus. Ia tak bisa pulang karena terganjal biaya operasi 33,5 juta rupiah yang belum dilunasi. Ayo bantu!! ...

Latest News


Must Read!
X