Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
8.089 views

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender: Ekspresi Kemarahan Kaum Feminis

Oleh: Henri Shalahuddin, MIRKH

Anggota pendiri Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), saat ini sedang menulis desertasi tentang gender di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur

Dalam sejarahnya, kaum feminis berjuang melawan sistem dan konstruk sosial yang dilandasi seksisme dan patriarkhisme. Namun perlawanan itu bukan untuk menetralkan keberpihakan tatanan sosial kepada kaum Adam. Sebaliknya, arah perjuangan mereka lebih ditujukan untuk mengambil alih peran publik yang selama ini dimiliki laki-laki. Dalam ambisinya ini, perjuangan yang ditempuh para elit feminis adalah jalur konstitusi.

Joan Wallach Scott, seorang sejarawan Amerika berkewarganegaraan Prancis yang dikenal melalui kontribusinya di bidang sejarah feminis dan teori gender, menguraikan bahwa gender adalah unsur konstitutif dari hubungan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan antara kedua jenis kelamin. Gender juga berarti cara utama yang menandakan hubungan kekuasaan. (Joanne Meyerowitz, A History of “Gender”, dalam The American Historical Review, vol. 113, no. 5, December 2008, hal. 1355)

Para filsuf, psikoanalis, dan kritikus sastra menyimpulkan bahwa bahasa perbedaan jenis kelamin telah menguatkan struktur sosial dan politik di Barat. Oleh karena itu, untuk merombak struktur sosial dan politik yang berprespektif jenis kelamin (sexist), Scott membangun konsep gender melalui konstitusi. (Joanne Meyerowitz, hal. 1355-1356).

Dalam konteks keindonesiaan, perjuangan membangun struktur sosial berbasis gender tidak langsung diwujudkan melalui konstitusi. Sejak tahun 1990, feminis Indonesia telah aktif mendirikan kelompok studi wanita di beberapa universitas ternama yang kemudian berkembang menjadi Pusat Studi Wanita (PSW). Melalui kerjasama dengan beberapa pihak asing, di antaranya seperti McGill CIDA (Kanada), The Ford Foundation, The Asia Foundation, AusAID, DANIDA The Royal Danish Embassy dan didukung beberapa kementerian, khususnya kementerian agama dan pemberdayaan perempuan, proses feminisasi pendidikan berkembang pesat di tingkat perguruan tinggi, terutama di PTAIN.

Setelah meraup kesuksesan di bidang pendidikan, perjuangan kaum feminis kemudian berlanjut di dunia politik. Perjuangan mereka kembali menuai sukses dengan disahkannya Undang-Undang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam hal-hal berikut:

a. kepengurusan partai politik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota

b. pengajuan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD

c. komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

d. penetapan nomor urut bakal calon perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1, 2, atau 3

Untuk mengawal terlaksananya angka 30% tersebut, UU mengharuskan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Tidak puas dengan pencapaian di atas, kini kaum feminis kembali berjuang untuk mewujudkan ambisinya berperan di ranah publik dan merombak struktur sosial melalui pengesahan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dalam RUU ini, kemarahan terhadap struktur sosial yang didominasi laki-laki diekspresikan melalui hal-hal sebagaimana berikut:

1. Memarjinalkan nilai-nilai dan filosofi agama sebagai dasar yang menjiwai undang-undang. Sebab ajaran agama sering dipandang menghambat konsep persamaan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menghapus otoritas agama dalam kehidupan pribadi dan sosial, khususnya dalam masalah perkawinan, perwalian, waris (sebagaimana diatur dalam RUU ini pasal 12), kewajiban setiap warga negara untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender kepada anak sejak usia dini dalam keluarga (pasal 15, huruf d), larangan melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu (Bab VIII, pasal 67)

3. Lebih mengedepankan ideologi seksisme sebagai pijakan dasar pembuatan RUU. Hal ini tercermin baik secara eksplisit maupun implisit dengan banyaknya pasal yang memihak perempuan.

4. Menghapus keberagaman definisi “gender” yang masih menjadi isu kontroversial di kalangan akademisi dan menjadikannya sebagai definisi tunggal dan mengikat.

5. Memaksakan pemahaman empiris ala Marxis dalam merumuskan makna istilah “kesetaraan” dan “keadilan” dengan “kesamaan” dan “persamaan”. Sehingga segala bentuk “ketidaksamaan” bisa disebut sebagai “diskriminasi”, utamanya terhadap perempuan. Hal ini diperkuat lagi dengan penjelasan “asas dan tujuan” dalam bab II, pasal 2 dan 3.

6. Merombak landasan dan filosofi pembangunan sehingga lebih berorientasi pada ideologi jenis kelamin melalui konsep “Pengarusutamaan Gender” (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), serta mengawalnya dengan konsep “analisis gender”.

7. Memaksa pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan intervensi dalam kehidupan keluarga dan hak-hak sipil melalui pembentukan Focal Point PUG dan Pokja PUG.

8. Menyeragamkan atau paling tidak mengajak perempuan untuk memprioritaskan pilihan hidup dan keinginannya seperti apa yang dimaksud dalam RUU KKG ini. Sehingga RUU ini hanya memfasilitasi ambisi kaum elit feminis.

9. Mengabaikan beberapa hal pokok yang menjadi hajat hidup setiap perempuan, misalnya di bidang ketenagakerjaan, tidak ada pembahasan tentang waktu kerja yang lebih fleksibel bagi wanita yang berkeluarga atau memiliki anak balita, pemberlakuan masa cuti bergaji minimal setahun bagi wanita hamil/bersalin, dan lain-lain. 

Maka berdasarkan uraian di atas, sudah sepantasnya jika RUU KKG ini ditolak. Namun jika sekiranya UU tentang gender memang wajib dimiliki oleh RI, maka perombakan mendasar harus dilakukan terutama terhadap semua bab dan pasal yang bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan nilai-nilai agama, baik dalam ranah domestik maupun publik. Di samping itu, diharapkan UU tentang gender tidak menjadi komoditas politik yang hanya mengutamakan kalangan elit perempuan saja.

Semoga isu tentang pembahasan RUU KKG yang sarat masalah ini tidak memperparah tsunami krisis kepercayaan terhadap komisi VIII DPR. Cukuplah peristiwa memalukan yang menimpa Tim Panja komisi VIII tentang fakir miskin saat mengunjungi Australia pada 26 April-2 Mei 2011 lalu menjadi pelajaran berharga bagi anggota dewan yang semestinya kita hormati bersama. [voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Liberalism lainnya:

+Pasang iklan

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas???

Di sini tempatnya-Kiosherbalku.com melayani Grosir & Eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan DISKON sd 60%. Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Infaq Dakwah Center

Yuliana, Pejuang Keluarga yang Hebat, Butuh Dana 11 Juta Lunasi Tagihan Pesantren Anaknya. Ayo Bantu!!

Yuliana, Pejuang Keluarga yang Hebat, Butuh Dana 11 Juta Lunasi Tagihan Pesantren Anaknya. Ayo Bantu!!

Saat sang suami di-phk karena sakit jiwa, ia menjadi buruh cuci pakaian dengan gaji satu juta rupiah perbulan. Susah payah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, dan pengobatan...

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Terusir dari Keluarga, Muallaf Noval Joe Kho Fei Butuh Modal Usaha 12 Juta. Ayo Bantu!!

Di usia keislaman yang belum genap dua tahun, muallaf ini mendapat banyak ujian iman: terusir dari keluarga, kehilangan pekerjaan di rezim Ahok, kontrakan menunggak 6 bulan, anaknya sakit paru-paru,...

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Program Cinta Yatim Syuhada: Mari Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Didedikasikan sebagai rasa cinta dan ta?zhim terhadap anak-anak yatim syuhada. Semoga para dermawan sukses meraih pahala jihad dan masuk surga bersama Nabi sedekat dua jari....

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Ayo Perang Melawan Riba dan Rentenir Bersama Laskar GARR

Hampir setiap hari IDC mendapat pengaduan dan permohonan bantuan kaum muslimin yang dililit hutang rentenir. Untuk mewadahi persoalan rentenir, silahkan lapor kepada Laskar GARR....

PENGUMUMAN..!! Perubahan Nomor Kontak IDC yang Baru 08122.700020

PENGUMUMAN..!! Perubahan Nomor Kontak IDC yang Baru 08122.700020

Untuk meningkatkan pelayanan dakwah dan infaq, IDC merubah nomor layanan ummat. Semoga komunikasi Admin IDC dengan para donatur, relasi dan klien IDC tidak tersendat...

Latest News
Lindsay Lohan dan Hikmah dari Rumor tentang Keislamannya

Lindsay Lohan dan Hikmah dari Rumor tentang Keislamannya

Rabu, 18 Jan 2017 23:50

Kriminalisasi Terhadap Ulama adalah Pelecehan Terhadap Islam

Kriminalisasi Terhadap Ulama adalah Pelecehan Terhadap Islam

Rabu, 18 Jan 2017 23:00

37 Milisi Pro-Pemerintah Mali Tewas dalam Serangan Bom Jibaku di Kamp Militer di Gao

37 Milisi Pro-Pemerintah Mali Tewas dalam Serangan Bom Jibaku di Kamp Militer di Gao

Rabu, 18 Jan 2017 21:30

Dokter Pakistan yang Bantu AS Temukan Syaikh Usamah Tidak Akan Dibebaskan dari Penjara

Dokter Pakistan yang Bantu AS Temukan Syaikh Usamah Tidak Akan Dibebaskan dari Penjara

Rabu, 18 Jan 2017 20:35

Framing Anti-Ahok Sebagai Intoleran, MUI: Media Lakukan Kekerasan Verbal

Framing Anti-Ahok Sebagai Intoleran, MUI: Media Lakukan Kekerasan Verbal

Rabu, 18 Jan 2017 19:37

Din Syamsuddin: Umat Islam Selalu Dipojokkan, Berbahaya Bagi Ketahanan Nasional

Din Syamsuddin: Umat Islam Selalu Dipojokkan, Berbahaya Bagi Ketahanan Nasional

Rabu, 18 Jan 2017 18:23

Soal Isu Hoax, Rocky Gerung: Rezim Sedang Panik

Soal Isu Hoax, Rocky Gerung: Rezim Sedang Panik

Rabu, 18 Jan 2017 17:49

Anggota DPR: Lima Kali Pergantian Presiden, Fatwa MUI Tidak Pernah Dipersoalkan Pemerintah

Anggota DPR: Lima Kali Pergantian Presiden, Fatwa MUI Tidak Pernah Dipersoalkan Pemerintah

Rabu, 18 Jan 2017 16:32

Dalam Sehari Pejuang Oposisi dan Islamic State (IS) Tewaskan 5 Jenderal Assad di 2 Front Terpisah

Dalam Sehari Pejuang Oposisi dan Islamic State (IS) Tewaskan 5 Jenderal Assad di 2 Front Terpisah

Rabu, 18 Jan 2017 16:15

Habib Rizieq: Ada Gerakan Siluman untuk Kriminalisasi Petinggi GNPF-MUI

Habib Rizieq: Ada Gerakan Siluman untuk Kriminalisasi Petinggi GNPF-MUI

Rabu, 18 Jan 2017 15:40

Guru Sekolah di Idlib Suriah Jadikan Peti Bekas Tempat Roket jadi Meja Belajar

Guru Sekolah di Idlib Suriah Jadikan Peti Bekas Tempat Roket jadi Meja Belajar

Rabu, 18 Jan 2017 15:00

Kompolnas Imbau Kapolda Jawa Barat Keluar dari GMBI

Kompolnas Imbau Kapolda Jawa Barat Keluar dari GMBI

Rabu, 18 Jan 2017 14:14

Salah Ketik Laporan, Polisi Dicecar Hakim dan Jaksa dalam Sidang Kasus Penodaan Agama

Salah Ketik Laporan, Polisi Dicecar Hakim dan Jaksa dalam Sidang Kasus Penodaan Agama

Rabu, 18 Jan 2017 13:13

Kelompok Fatah dan Hamas Sepakat Bentuk Pemerintah Persatuan Palestina

Kelompok Fatah dan Hamas Sepakat Bentuk Pemerintah Persatuan Palestina

Rabu, 18 Jan 2017 12:31

Pemerintahan Jokowi Alergi dengan Demonstrasi? Ini Kata Wiranto

Pemerintahan Jokowi Alergi dengan Demonstrasi? Ini Kata Wiranto

Rabu, 18 Jan 2017 12:11

Belum Membaca tapi Jokowi Sudah Menganggap Buku ?Jokowi Undercover? Tidak Ilmiah

Belum Membaca tapi Jokowi Sudah Menganggap Buku ?Jokowi Undercover? Tidak Ilmiah

Rabu, 18 Jan 2017 10:11

Sekjen FUI Pertanyakan Hubungan GMBI, Kapolda Jabar dengan Sukmawati

Sekjen FUI Pertanyakan Hubungan GMBI, Kapolda Jabar dengan Sukmawati

Rabu, 18 Jan 2017 08:42

Karena Hukum, Keberagaman dan Pancasila dalam Kondisi Darurat

Karena Hukum, Keberagaman dan Pancasila dalam Kondisi Darurat

Rabu, 18 Jan 2017 08:11

Sebut Fatwa MUI Potensi Picu Gangguan Keamanan, Kapolri Dinilai Tak Paham Sejarah MUI

Sebut Fatwa MUI Potensi Picu Gangguan Keamanan, Kapolri Dinilai Tak Paham Sejarah MUI

Rabu, 18 Jan 2017 06:26

Mengapa Wapres JK Himbau Pesantren untuk Toleransi?

Mengapa Wapres JK Himbau Pesantren untuk Toleransi?

Rabu, 18 Jan 2017 06:11


Must Read!
X