Mungkinkah Impeachment Diberlakukan hanya karena Ahok? Ini Kata PBB

JAKARTA (voa-islam.com)- Dewan Syuro PBB, MS Ka'ban menyatakan bahwa pemberhentian Presiden menurut konstitusi sah dilakukan selama melanggar hukum yang ada. Namun ia menyatakan kemungkinan itu kecil apabila dilihat kondisi anggota dewan periodek saat ini.

"Impeachment sah menurut UU. Tapi masak iya gegara Ahok doang Presiden di-impeachment. Kemungkinan kecil lagi anggota parlemen banyak yang ngantuk," tulisnya, di akun Twitter pribadi miliknya.

Ka'ban mengomentari pemerintahan ini bukan tanpa sebab. Ia berkomentar karena Ahok yang harusnya dapat diberhentikan atas kasus penistaan dengan berstatus terdakwa.

Ia memberikan saran agar hal itu (impeachment) tidak terjadi, maka seharusnya Jokowi menegur para menterinya. "Sebaiknya Presiden Jokowi tegur Mendagri dan Menkumham, kenapa SK pemberhentian Ahok tidak diterbitkan, sebab berimplikasi Presiden di-impeachment."

Di lain soal, ia mengkritisi adanya aktivis atau tokoh yang bersuara pemberhentian Presiden tetapi dituduh makar. Menurutnya yang harus dituduh makar yakni pemerintah sendiri.

"Aktivis mau ke DPR usul impeachment langsung jadi tersangka makar. Nah, pemerintah jelas-jelas melanggar UU tentang kasus Ahok. Apa bukan makar, makar, makar?"

Pengaktifan Ahok kembali menjadi Gubernur kembali diketahui menjadi pro dan kontra. Kontra datang dari sebagian pengamat politik dan akademisi, salah satunya Mahfud MD, mantan Ketua MK. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Berstatus Terdakwa, Jaringan Alumni ITB Desak Ahok Diberhentikan dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta
• MUI Himbau Warga yang Berada di Luar Kota Tempat Asalnya agar Pulang untuk Ikuti Pemilu
• Terjang Kemacetan, Anies Antar Anak ke Sekolah
• Tausiyah Menghadapi Pemilukada Serentak, MUI: Jangan Golput dan Pilih Pemimpin Muslim
• Wakil Ketua DPR Sebut Hukum Indonesia Sakaratul Maut karena Ulama Islam Dibidik Penguasa
• Yusril: Tidak Ada Tempat untuk Komunis/PKI di Indonesia
• Isu atau Tidak, Pemerintah Diminta Tindak Tegas Penyebar Simbol PKI
• Mantan Menteri: Bangsa Ini sedang Diuji oleh Saling Curiga dan Keresahan