Uji Shahih Kasus Chatting HRS: Alat Bukti Tidak Sah jika Didapat dengan Mencuri

JAKARTA (voa-islam.com)- Sebuah alat bukti itu dapat dikatakan dengan sah apabila ditemukan dengan cara-cara yang benar.

“Alat bukti itu sangat penting. Dalam pembuktian perkara pidana, alat bukti itu tidak bisa diperoleh sembarangan. Jadi, kalaupun alat bukti itu benar bisa membuktikan sesuatu tetapi alat  bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, ya, tidak sah.

Dan betapapun benarnya mendukung suatu pembuktian tetap saja tidak dapat dijadikan alat bukti,” sampai Prof. Yusril Ihza Mahendra, Jum’at (16/06/2017), di Jakarta.

Yusril menyebut ini sebetulnya sudah cukup lama soal bagaimana mendapatkan alat bukti itu tetapi tetap dijadika alat bukti. “Sebetulnya cara (semacama) ini sudah lama diketahui pengacara pidana. Dan ini pernah menimpat Pak Setya Novanto saat disadap, yang sebetulnya penyadapan itu hanya bisa dilakukan oleh dan bisa dijadikan alat bukti perihal narkoba dan teroris.

Tapi pengaturannya pun mesti diketahui, siapa yang boleh melakukan itu (penyadapan),” katanya lagi.

Namun menurut Yusril, pada dasarnya di UU itu siapa saja bebas berkomunikasi dan penyadapan akan menjadi terlarang dengan ada satu ketentuan tertentu. Pun termasuk tidak bisa hanya kwitansi (curian) lalu dijadikan alat bukti oleh polisi karena alat buktu itu diperoleh dengan cara-cara tidak benar, sehingga tidak sah.

Misalnya saja ada kwitansi2 di rumah saya dijadikan sebuah alat  bukti oleh polisi krn saya dituduh melakukan tindak pidana tapi alat bukti itu didapat dari hasil curian dari orang lain maka alat bukti itu tidak bisa dijadikan sebuah  bukti. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini Cerita Yusril Saat Tanggal 2 Desember 2016 Mendampingi Aktivis lalu Bertemu Firza Husein
• Habis Rizieq Dituduh Hina Pancasila, Yusril: Itu Bukan Lambang Negara
• Soal Ambang Batas, Pemerintah Diminta Tidak Perlu Cari Dalil-dalil Lain
• Pilpres Mendatang Berpotensi Hasilkan Pemimpin Inkonstitusional, Ini Sebabnya
• Inilah Keanehan Pemerintah yang Ngotot Ambang Batas Capres mesti 20 Persen
• Rizal Ramli Sebut Pembelian Pesawat Garuda Indonesia Ada Kongkalikong
• Red Notice Polri Ditolak Interpol, IPW: Bukti Kasus Habib Rizieq Ecek-ecek dan Sarat Kriminalisasi
• HIPMI: Garuda Indonesia Makin Kusut, Perlu Terobosan dan Komitmen Pemerintah