Ada Legalitas Negara dalam Pembantaian yang Terjadi di Myanmar atas Etnis Muslim Rohingya?

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Myanmar atas tindakkan biadabnya ke etnis Rohignya sebagai legal genosida. Negara seperti mendukungnya untuk melakukan genosida tersebut.

“Apa yang terjadi di Myanmar hari ini dan saat ini saya menyebutnya dengan legalicy genoside. Jadi adanya pembantaian legal yang terjadi,” katanya, Selasa (5/09/2017), di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

Akarnya itu menurut dia karena ada permasalahan misalnya konstitusi Myanmar yang sejak awal itu, kemudian tidak mengakui eksistensi  etnis Rohingya sebagai warga negara. “Kemudian dari status itu memicu mereka menjadi tidak adanya kewaganegaraan.

Kemudian mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara sehingga mengalami kerentangan, sebut saja konflik horizontal di sana dalam mengahadapi ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka, baik dilakukan oleh negara di satu sisi atau yang dilakukan pihak lain yang memang tidak welcoming dengan mereka-mereka yang dianggap berbeda,” dia menjelaskan.

Oleh karena itu, kejadian yang sudah berjalan lama ini diminta olehnya untuk dihentikan. Pemerintah pun diapresiasi olehnya karena sudah merespon tragedy tersebut.

“Suasana ini sudah terjadi sejak lama sehingga terjadi legalicy genoside maka kami, saya dan bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu (ingin) mendesak, terutama perhatian dari banyak pihak, dalam hal ini terutama di pihak pemerintah Indonesia yang kami anggap melakukan diplomasi,” tutupnya harap. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Diprediksi Makin Sulit ke depannya jika Rohingya tetap Tak Dianggap bagian dari Myanmar
• Lambat Respon Soal Rohingya, Fadli: Bolehkah Kita Berpendapat Rezim Ini Tak Suka Islam?
• Ikan Tongkol hingga Raisa: Kaos, Sepeda, dan Lawakan Kesejahteraan
• Sertifikat Reklamasi Pulau D: Kejar Tayang yang akan Menyulitkan Anies sebagai Gubernur Baru
• Ini Kejanggalan Paling Nyata Soal Terbitnya Sertifikat Reklamasi Pulau D
• Inilah Kenapa Sertifikat Reklamasi Pulau D mesti Dipersoalkan dan Ditentang
• Keluarnya Sertifikat HGB Reklamasi Pulau D telah Membuat Rusak Hukum Indonesia
• Soal Rohingya, Jokowi Tidak Tunjukkan RI sebagai Negara Besar, Fadli: Apa karena Mereka Muslim?