Sikap GNPF-Ulama Soal TGB

JAKARTA (voa-islam.com), Pernyataan dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang untuk Presiden Joko Widodo melanjutkan pemerintahan hingga dua periode dinilai sudah menyeberang dari pilihan Koalisi Umat yang didukung Ulama.

GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama menyatakan akan menghapusnya dari daftar tokoh dukungan ormas Islam di Pilpres 2019.

“Ya namanya memang masuk nominasi, calon dari Rakornas 212, ya silakan saja dia mau lihat dari sisi lain yang memungkinkan bagi dia, toh kita juga nanti akan ambil satu decision juga. Otomatis (dieliminasi) kalau dia tak bersama kami, pasti dieliminasi." jelas Yusuf di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).

Kendati demikian, GNPF menghargai sikap TGB yang mendukung Jokowi. GNPF memandang setiap orang bisa mencalonkan diri, GNPF mempersilahkan keputusan setiap orang.

"Nanti berpulang kepada dia dan siapa yang bisa berikan hak siapa," ujarnya.

Sebelumnya, tersiar kabar Persaudaraan Alumni (PA) 212 mencoret TGB dari daftar Capres umat. Namun, GNPF membantah hal tersebut, GNPF belum memberi sikap soal TGB.

 "Belum (dicoret), karena kami tidak mau menghakimi seseorang tanpa kita lakukan tabayun dulu," ucap Yusuf.

GNPF mengaku tidak mau ambil pusing dengan putusan TGB, karena menurutnya masih banyak sosok lain yang pantas untuk didukung oleh GNPF dan ormas Islam.

"Kita belum (lakukan klarifikasi), karena kita konsentrasi ke dalam koalisi kita, karena di koalisi kita banyak orang-orang hebat," (bil/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Silaturahim GNPF Ulama-PKS Bahas 2019
• Rupiah Semakin Mengkhawatirkan, Pemerintah Malah Sibuk Copras Capres
• Jangan Halalkan Jalan Setan untuk Dapatkan Pemimpin Sejati
• Dikabarkan sudah Kantongi Nama Cawapres, Ini Nama yang Direstui Megawati untuk Jokowi
• Pesan Amien Rais Menyaksikan Sikap Tokoh yang Inkonsisten untuk Umat
• Rakyat Bisa Tolak Hasil Pilpres 2019 jika PT 20 Persen Tidak Dipenuhi MK
• Tuntutan JR ke MK, Fahri: Warga Negara Tidak Boleh Dibohongi
• Terkait PT 20 Persen, Wakil Ketua DPR Himbau Masyarakat Kawal JR di MK