Tolak Perda Syariah, PSI Disebut Partai Anti-agama

JAKARTA (voa-islam.com)—Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (Ikami) Juju Purwantoro menilai pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie pada ulang tahun keempat PSI beberapa waktu lalu dapat menganggu kerukunan umat beragama.

Seperti diketahui, Grace menyampaikan bahaw PSI menolak perda berbau agama. Dalam siaran pers yang diterima Voa Islam, Kamis (15/11/2018) Juju menegaskan pernyataan Grace menolak perda syariah karena alasan daerah bisa memaksakan kebijakan berbusana pada masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam yang memang menginginkan umatnya memakai busana muslim.

“Pernyataan tersebut jelas sangat tendensius dan bertentangan dengan keyakinan cara berpakaian perempuan penganut mayoritas agama Islam,” ungkap Juju.

Lebih lanjut Juju mengatakan, “Ini menunjukkan adanya indikasi dan patut diduga yang bersangkutan dan partainya adalah tidak memahami makna umat beragama dan agama yang dianut di Indonesia, dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU yang berlaku di Indonesia.”

Juju menduga, pernyataan Grace ini suatu indikasi jika PSI adalah partai anti-agama. “Sepertinya pernyataan PSI melalui Grace Natalie apakah benar ada indikasi ideologis partainya sebagai partai yang anti pada agama? Alasan apapun yang dikemukakannya seperti: intoleransi, diskriminatif yang disebabkan alasan agama adalah pokok  gerakan PSI tersebut, maka cita- cita tersebut dapat berpotensi menggoyahkan kerukunan dan sendi-sendi kehidupan beragama di negeri ini,” demikian Juju memaparkan.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kata Dubes Arab Saudi terkait Izin Tinggal HRS
• HRS bukan Kriminal, Dubes Arab malah Soroti Kasus Ini
• Politisi PBB Sentil Ketum Parpol yang Disebut anti Syariah
• Produk Syariah di Indonesia
• Sebut Buta dan Budek, Ma'ruf Amin Digugat Sejumlah Komunitas Tunanetra
• Genderuwo dan Istana
• Lebih Simpel, Alasan Kemenag Ubah Buku Nikah Jadi Kartu Nikah
• Kebijakan Pemerintah dan Politik Genderuwo