Komnas HAM Sebut Penembakan Laskar FPI Langgar HAM, Polri Bentuk Tim Khusus

JAKARTA (voa-islam.com)--Polri bergerak cepat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek dengan membentuk tim khusus (timsus). 

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, menjelaskan tim khusus terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri dan Divisi Propam Polri.

Menurut Argo, tim khusus tersebut dibentuk untuk menyelidiki temuan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM anggota polisi kepada empat Laskar FPI. 

"Kapolri Jenderal Idham Azis merespons dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM," kata Argo dalam keterangannya, Jumat (8/1). 

Lebih lanjut, Argo menyebut, tim khusus tersebut akan menindaklanjuti temuan Komnas HAM secara profesional dan terbuka kepada masyarakat. 

Tentunya, kata Argo, tim khusus ini akan bekerja maksimal, profesional dan terbuka dalam mengusut oknum anggota polisi terkait kasus itu. Hasil penyelidikan dan investigasi yang disampaikan Komnas HAM bahwa laskar FPI membawa senjata api yang dilarang   UU.  

Bahkan, kata Argo terjadi aksi saling tembak dan benturan fisik karena laskar FPI melawan petugas. Menurut Komnas HAM, lanjut Argo, penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan.  

"Sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana sesuai UU No. 39 tahun 1999 bukan ke Pengadilan HAM menurut UU No 26 tahun 2000,” tutup Argo.*

Sumber: Republika.co.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Legislator Dorong BPOM Independen, Jangan Terbebani Target Penyuntikan Vaksin
• BPJPH: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk Kewenangan MUI
• Setelah PP Kebiri Kimia, Pemerintah Diminta Segera Susun Cetak Biru Perlindungan Anak
• Jokowi Luncurkan Bansos Tunai, HNW: Bagus, Tapi Kenapa Anggarannya Berkurang Rp 27 Triliun?
• Fahri Hamzah Kritik Risma: Bedakan Jadi Mensos dan Wali Kota
• Wakil Ketua FPKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif terkait Vaksin Covid-19
• Harga Kedelai Melonjak, DPR: Catatan Merah Pemerintah di Awal 2021
• Legislator PKS Dukung Pemerintah Gratiskan Biaya Bikin SIM