Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
14.052 views

Golput Dipidana, Arogansi Rezim Pemilu

Oleh : Abu Fikri (Aktivis Gerakan Revivalis di Indonesia)

Dipicu oleh statement Ketua KPU Husni Kamil Manik yang menegaskan, pihaknya akan bersikap tegas bagi pihak manapun yang mengkampanyekan golput dalam pemilu 2014.

Ketegasan tersebut, akan diwujudkan dengan menjerat pelaku kampanye golput dengan pidana, sebagaimana tertera dalam UU Pemilu. Hal senada disampaikan oleh anggota DPR-RI Teras Narang, bahwa dalam RUU Pemilu terdapat pasal yang menyebut ancaman pidana bagi seseorang yang mengajak orang lain agar bersikap golput.

Muncul banyak kontroversi bisakah mereka yang mengkampanyekan golput dijerat pidanakan UU Pemilu. Secara umum beragam parpol terutama yang menjadi kontestan pemilu sangat mendukung pernyataan tersebut. Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap parpol-parpol.

Kecuali PKS sebagai satu-satunya parpol yang menolak pernyataan bahwa kampanye golput bisa dijerat pidana oleh UU Pemilu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Menurut dia, hak politik warga negara tidak boleh diancam dengan hukuman pidana.

"Tingkat partisipasi memilih cenderung menurun karena ketidakpercayaan masyarakat meluas," kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera itu kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).
 
Yang menarik dicermati adalah motivasi di balik pernyataan Husni Kamil Manik sebagai representasi KPU. Pernyataan itu menyiratkan 2 pertanyaan besar.

Pertama, apakah benar-benar sebagai bentuk ekspressi murni berkaitan dengan tanggung jawab sukses penyelenggaraan pemilu.

Kedua, ataukah sebagai wujud arogansi kekuasaan sebagai penterjemahan kerangka legislasi (legal of frame) untuk menekan kelompok-kelompok masyarakat terutama ormas-ormas Islam tertentu yang sejak awal memilih golput karena alasan ideologis.

Karena pemilu dianggap sebagai piranti kufur/thogut dalam sistem pemerintahan kufur/thogut Demokrasi buatan manusia. Sebuah sistem yang menempatkan kewenangan legislasi (baca : membuat aturan/undang-undang) diserahkan pada manusia melalui mekanisme proses politik legislatif.

Meski ada juga yang memahami bahwa pemilu bisa digunakan sebagai instrumen perjuangan islam. Jika pertanyaan kedua itu yang menjadi motivasinya maka KPU harusnya mendorong pemerintah melakukan kajian serius untuk mengidentifikasi sebab rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilu. Lebih didorong oleh faktor ekspresi ketidakpercayaan terhadap parpol-parpol, ataukah koreksi terhadap sistem Demokrasi yang menjadi payung kehidupan politik parpol-parpol.

Identifikasi secara mendalam sebab rendahnya partisipasi politik masyarakat harusnya menjadi bahan rekomendasi merekonstruksi ulang sistem yang mengatur tata cara kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Karena sesungguhnya kehadiran kekuasaan negara adalah untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan umum masyarakat.

Dan trend meningkatnya golput menunjukkan bahwa masyarakat luas menghendaki sebuah perubahan yang mendasar dan komprehensif. Bukan perubahan yang sifatnya lipstik dan diplomatis. Pemidanaan terhadap kampanye golput akan menambah deretan panjang legal of frame yang represif.

Di tengah represifitas regulasi-regulasi yang lain. Ini akan menjadi beban masyarakat di tengah deraan tekanan ekonomi, sosial dan budaya yang kompleks. Ini akan menjadi semacam alat tekanan politis.
 
Tafsir Arogan UU Pemilu
 
Pemidanaan kampanye golput adalah penafsiran secara berlebihan terhadap pasal 292 dan 308 UU 8/2012. Yang pada intinya menyebut tindakan sengaja menghilangkan hak memilih, penggunaan kekerasan, menghalangi serta kegiatan yang mengganggu penggunaan hak pilih orang lain masuk kategori pidana.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti, yang menilai sikap KPU itu salah besar, karena salah menafsirkan.
 
Hal yang sama juga diungkap oleh Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai, tidak tepat pendapat yang mengatakan orang yang tidak memilih atau memilih golongan putih (Golput) dalam pemilu dan mengkampanyekannya, bisa dikenakan pasal pidana Pemilu.

Pendapat tersebut menurutnya harus ditolak, sebab suatu perbuatan baru bisa dikenakan sanksi pidana pemilu jika diatur dalam pasal pidana UU Pemilu.

"Faktanya, dalam UU Pemilu yang mengatur tentang ketentuan pidana pada Bab XXII, mulai pasal 273 sampai pasal 321 (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012), tidak kita temukan adanya ancaman sanksi pidana kepada seseorang yang memilih menjadi golput atau kepada orang yang mengampanyekan golput," kata Said di Jakarta, Senin (17/2).

Menurut Said, Jika rujukannnya pasal 292, ketentuan tersebut menurut Said, lebih ditujukan pada orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Begitu juga pendapat yang mengatakan Golput dapat dipidana dengan menggunakan rujukan pasal 308, Said bahkan menyebutnya lebih ngawur lagi.

Karena pasal tersebut hanya mengatur sanksi pidana kepada seseorang yang menggunakan kekerasan, menghalangi pemilih, mengganggu keamanan dan ketertiban di TPS, atau menggagalkan pemungutan suara. "Jadi kalau ada pemilih yang golput atau mengampanyekan golput, tidak bisa dikenakan pasal ini," katanya.

Said menilai, memilih untuk golput atau menyampaikan pandangan tentang golput berbeda maknanya dengan perbuatan menghalangi atau membatasi orang untuk menggunakan hak pilih. Ia menilai, dalam mengampanyekan golput tidak ada unsur paksaan dan sifatnya tidak mengikat. Setiap orang tetap memiliki kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti kampanye golput tersebut.

"Perlu diingat, dalam ketentuan pidana, seluruh unsur yang disebutkan dalam bunyi pasal itu harus terpenuhi secara kumulatif. Satu saja tidak terpenuhi, sesorang tidak bisa dikenakan sanksi pidana," katanya.

Selain itu, memilih dalam pemilu menurut konstitusi Indonesia, kata Said, adalah hak dan bukan kewajiban. Sehingga tidak boleh orang dihukum karena tidak menggunakan haknya. Demikian pula dengan golput, harus dimaknai sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Bukan hanya Said dan Rangkuti saja yang berpendapat menolak, beberapa pakar hukum menegaskan hal itu sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. ''Kalau pasal itu tetap diberlakukan, akan membahayakan dan membunuh demokrasi di Indonesia. Jadi, itu harus dicabut,'' kata pakar hukum tatanegara dari UGM, Prof Dr Muchsan SH.

Pakar hukum-politik Prof Dr Mahfud MD SH juga menegaskan, golput adalah hak dan bukan merupakan kewajiban. ''Memilih dalam pemilu juga merupakan hak, dan bukan kewajiban. ''Karena itu, keliru kalau hukumnya dimasukkan ke dalam pidana.'' Kalau pasal tentang golput dimasukkan, itu sangat berbahaya, karena berpotensi jadi ''pasal karet''.

Sulit dibedakan antara mengajak dan memberi pengertian tentang golput. Bisa saja orang membicarakan golput sebatas wacana, sedangkan implikasinya tergantung orang yang diajak berbicara: apakah mengambil langkah golput atau tidak, pungkasnya.
 
Fenomena menyeruaknya golput akhirnya harus dilihat dan dikaji secara obyektif dan jernih. Bagi ormas-ormas islam yang menjadi sasaran bidik, hendaknya memahami kerangka legislasi sebagai bagian pemahaman peta perjuangan sebagai sebuah keniscayaan.

Sehingga tidak muncul penafsiran berlebihan atas pengertian serangan balik yang menggigit dan mengancam eksistensi sebuah entitas. Atau terlalu berani tanpa pemahaman yang detil peta medan perjuangan yang dihadapi. Ini seharusnya menjadi momentum penyatuan visi perjuangan seluruh komponen umat dari beragam latar belakang manhaj untuk merumuskan agenda besar bersama menuju ke arah perubahan islam yang mendasar dan komprehensif.

Bagi penguasa, maka responsif arogan dalam bentuk pemidanaan kampanye golput justru memunculkan kesan kuat bahwa benar-benar telah hadir Rezim Tirani Demokratik. Yakni sebuah rezim yang selalu menggunakan pendekatan represif atas nama law of enforcement.

Semakin tingginya ketidak percayaan masyarakat terhadap parpol-parpol adalah wujud tingginya ketidak percayaan masyarakat terhadap institusi negara dan pemerintahan. Yakni institusi negara dan pemerintahan sebagai sebuah entitas rezim. Yang menjalankan sistem negara dan pemerintahan demokratis berbasiskan ideologi kapitalis liberalis.

Perlu perenungan sekaligus tobat nasional untuk merekontruksi ulang sistem ketatanegaraan dan kepemerintahan sesuai dengan aspirasi ideologi mayoritas masyarakat negeri ini -Al Islam-. Dimana Islam memuat ajaran agung dalam kesatuan tidak terpisah syareah, jihad dan khilafah yang teruji secara empiris, historis dan konseptual.

Marilah kita renungkan seruan Alloh Subhanahu Wa Ta'alla :  “Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan Kuridhai Islam sebagai agamamu” (QS Al Maidah 3). Wallahu a'lam bis shawab. [abdullah/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Latest News
Legislator Mengharapkan Pemerintah RI Terjunkan Pasukan Perdamaian di Palestina

Legislator Mengharapkan Pemerintah RI Terjunkan Pasukan Perdamaian di Palestina

Ahad, 16 May 2021 06:55

Sampah Hari Pertama Lebaran di Jakarta Menurun Dibandingkan Tahun Lalu

Sampah Hari Pertama Lebaran di Jakarta Menurun Dibandingkan Tahun Lalu

Ahad, 16 May 2021 06:28

Innalillahi, Ketua Umum MUI Sulsel Berpulang

Innalillahi, Ketua Umum MUI Sulsel Berpulang

Ahad, 16 May 2021 06:18

Studi Buktikan Vegetarian Punya Biomarker Lebih Sehat

Studi Buktikan Vegetarian Punya Biomarker Lebih Sehat

Sabtu, 15 May 2021 23:33

WhatsApp Mulai Pakai Kebijakan Privasi Baru Mulai 15 Mei

WhatsApp Mulai Pakai Kebijakan Privasi Baru Mulai 15 Mei

Sabtu, 15 May 2021 23:22

HNW Desak Kemendikbud Segera Koreksi Seluruh Aturan yang Ditolak MA tentang SKB Seragam

HNW Desak Kemendikbud Segera Koreksi Seluruh Aturan yang Ditolak MA tentang SKB Seragam

Sabtu, 15 May 2021 23:20

Venezuela Minta Komunitas Internasional Hentikan Serangan Israel Di Jalut Gaza

Venezuela Minta Komunitas Internasional Hentikan Serangan Israel Di Jalut Gaza

Sabtu, 15 May 2021 22:06

Roket Hamas hantam Pangkalan Udara Hatzerim Israel

Roket Hamas hantam Pangkalan Udara Hatzerim Israel

Sabtu, 15 May 2021 21:05

Serangan Udara Israel Di Kamp Pengungsi Gaza Tewaskan 8 Anak dan 2 Wanita Dari Keluarga Yang Sama

Serangan Udara Israel Di Kamp Pengungsi Gaza Tewaskan 8 Anak dan 2 Wanita Dari Keluarga Yang Sama

Sabtu, 15 May 2021 20:48

Fraksi PKS: Dunia Harus Segera Menghentikan Kebiadaban Israel!

Fraksi PKS: Dunia Harus Segera Menghentikan Kebiadaban Israel!

Sabtu, 15 May 2021 15:55

Buya Anwar Abbas Serukan Boikot Produk Berafiliasi Israel

Buya Anwar Abbas Serukan Boikot Produk Berafiliasi Israel

Sabtu, 15 May 2021 08:54

Istiqamah Setelah Ramadhan

Istiqamah Setelah Ramadhan

Sabtu, 15 May 2021 08:46

Warga Bekasi Sumbangkan Donasi untuk Rakyat Palestina

Warga Bekasi Sumbangkan Donasi untuk Rakyat Palestina

Sabtu, 15 May 2021 08:27

Band Rock Amerika Rage Against The Machine Kutuk Kekerasan Israel Di Yerusalem Dan Gaza

Band Rock Amerika Rage Against The Machine Kutuk Kekerasan Israel Di Yerusalem Dan Gaza

Jum'at, 14 May 2021 20:35

Cina Tahan 1000 Lebih Imam Dan Pemimpin Agama Islam Di Xinjiang Sejak Penumpasan 2014

Cina Tahan 1000 Lebih Imam Dan Pemimpin Agama Islam Di Xinjiang Sejak Penumpasan 2014

Jum'at, 14 May 2021 19:05

AS Tarik Personil Militer Dan Sipil Dari Israel Karena Meningkatnya Ketegangan Di Wilayah Pendudukan

AS Tarik Personil Militer Dan Sipil Dari Israel Karena Meningkatnya Ketegangan Di Wilayah Pendudukan

Jum'at, 14 May 2021 18:35

Zionis Israel Lanjutkan Kampanye Kematian Dan Penghancuran Di Gaza

Zionis Israel Lanjutkan Kampanye Kematian Dan Penghancuran Di Gaza

Jum'at, 14 May 2021 17:55

Hamas Sebut Targetkan Stasiun Irone Dome Dan Pangkalan Udara Israel Dengan Peluru Kendali

Hamas Sebut Targetkan Stasiun Irone Dome Dan Pangkalan Udara Israel Dengan Peluru Kendali

Jum'at, 14 May 2021 17:25

PAN Minta KPK Pertahankan Novel Baswedan Cs

PAN Minta KPK Pertahankan Novel Baswedan Cs

Jum'at, 14 May 2021 10:19

AHY Kecam Tindakan Anarkis Pasukan Bersenjata Israel di Masjid Al-Aqsa

AHY Kecam Tindakan Anarkis Pasukan Bersenjata Israel di Masjid Al-Aqsa

Jum'at, 14 May 2021 10:07


MUI

Must Read!
X