Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.873 views

Jerat Pajak Memalak Rakyat

Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Hidup bagaikan dikejar pajak. Apapun bisa dikenai pajak. Bahkan ketika kita membeli air mineral di minimarket pasti ada pajak didalamnya. Nampaknya para pelaku jual beli online, youtuber, dan selebgram tak akan bisa bergerak bebas tanpa pajak. Penghasilan pelaku bisnis e-commerce, youtuber, dan selebgram yang meraup puluhan hingga ratusan juta membuat pemerintah membidik mereka untuk dikenai pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, “Kalau mereka mendapatkan pendapatan di bawah Rp 54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajak. Tetapi, bagi selebgram dan YouTuber yang sudah terkenal dan mendapatkan penghasilan sampai Rp 500 juta, maka mereka akan dikenakan pajak.”

Kebijakan itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan ini mulai diberlakukan di bulan April 2019.

 

Pajak, Alat Pemalak Rakyat

Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber utama penerimaan negara diperoleh dari pajak dan utang. Di luar dari kedua sumber penerimaan tersebut, pendapatan negara juga diperoleh dari retribusi (pungutan/semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, pencetakan uang kertas, dan hadiah (hibah).

Secara substansi, pajak dalam sistem kapitalisme diterapkan pada perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga masyarakat, tanah dan bangunan, barang produksi, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat dibebankan pajak secara berganda. Semisal pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi bangunan dan sebagainya. Pajak ini diterapkan dari tingkat pusat hingga daerah dengan berbagai nama dan jenis pajak. Maka tak mengherankan bila bisnis online hingga selebgram menjadi sasaran kena pajak.

Penerapan pajak di berbagai barang dan jasa sangat membebani perekonomian. Akibatnya, pengenaan pajak menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama devisa negara tentu akan berdampak besar bila negara mengalami krisis ekonomi. Sebab, kondisi dilematis akan menggelayuti. Menaikkan pajak akan membebani rakyat, tapi menutupi defisit anggaran negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tapi negara mengalami defisit keuangan. Maka langkah logis yang diambil oleh negara pengemban kapitalisme adalah dengan berhutang. Di samping itu, negara melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.

Di negara berkembang seperti Indonesia, ketidakmampuannya menutupi defisit keuangan adalah dengan melakukan pinjaman utang luar negeri. Bank Indonesia merilis data terbaru utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 5.410 triliun. Angka yang fantastis dan miris. Utang menumpuk di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, kekayaan alam itu tak pernah bisa dirasakan oleh rakyat. Hanya dinikmati para konglomerat. Saat negara sekarat, rakyat dipalak sejadi-jadinya atas nama pajak. Slogan ‘Orang Bijak Taat Pajak’ pun digaungkan agar rakyat ridho dengan penetapan pajak. Rakyat yang baik adalah membayar pajak tepat waktu, begitu katanya.

Sistem ekonomi kapitalis tidak memiliki sumber penerimaan dari pemilikan umum karena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu pemilikan individu (private proverty) dan pemilikan negara (state proverty). Bukan hal aneh bila badan usaha atau sumber-sumber kekayaan milik negara bebas diperjualbelikan dan dimiliki individu yang bermodal besar. Tidak aneh jika kekayaan alam seperti barang tambang, infrastruktur strategis (jalan tol, bandara, pelabuhan dll) boleh dikuasai oleh segelintir pengusaha. Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan perolehan individu yang memiliki pertambangan tersebut.

 

Kebijakan Pajak dalam Islam

Dalam sistem Islam, sumber penerimaan negara yang masuk ke Baitul Mal (kas negara) diperoleh dari:  (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad.

Pajak dalam sistem Islam adalah jalan terakhir apabila Baitul Mal benar – benar kosong dan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka dalam kondisi ini, pajak diberlakukan atas  kaum muslimin saja. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang ma'ruf.

Pajak dipungut berdasarkan kebutuhan Baitul Mal dalam memenuhi kewajibannya. Pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Apabila kebutuhan Baitul Mal sudah terpenuhi dan sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan. Dalam Islam pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak atas kaum muslimin), tanah kharaj, dan cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Jika ekonomi kapitalis hanya memiliki pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, maka hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Masih ada dua sumber penerimaan negara, yaitu bagian kepemilikan umum dan shadaqah. Syeikh An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah:

  1. Fasilitas/ sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri/ komunitas akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk mencarinya, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum.
  2. Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain-lainnya.
  3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.

Sumber penerimaan dari kepemilikan umum inilah yang berpotensi besar memberikan pendapatan terbesar bagi negara. Negara mengelola kepemilikan ini secara mandiri.

Menjadikan pajak sebagai sumber utama devisa negara hanya akan membuat rakyat terbebani. Sudah saatnya negeri ini mengelola kekayaan negara dengan pengelolaan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni, negara menerapkan sistem Islam dan segera mencampakkan kapitalisme yang terbukti merusak. Wallahu a’lam. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Latest News
Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Selasa, 11 Aug 2020 14:10

Mengapa Butuh Waktu 11 Tahun Tangkap Djoko Tjandra?

Mengapa Butuh Waktu 11 Tahun Tangkap Djoko Tjandra?

Selasa, 11 Aug 2020 10:14

Menakar Arah Pendidikan Kita

Menakar Arah Pendidikan Kita

Selasa, 11 Aug 2020 09:46

Menenukan Cahaya di Antara Kegelapan

Menenukan Cahaya di Antara Kegelapan

Selasa, 11 Aug 2020 09:12

Ketuklah dengan Doa

Ketuklah dengan Doa

Selasa, 11 Aug 2020 08:42

Jika Belum Siap 100 Persen, Kepala Daerah di Zona Hijau-Kuning Diharap Jangan Dulu Buka Sekolah

Jika Belum Siap 100 Persen, Kepala Daerah di Zona Hijau-Kuning Diharap Jangan Dulu Buka Sekolah

Selasa, 11 Aug 2020 08:29

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Raih Gelar Guru Besar

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Raih Gelar Guru Besar

Senin, 10 Aug 2020 21:50

BPOM: Ibu Harus Cermat Memilih Makanan untuk Bayi

BPOM: Ibu Harus Cermat Memilih Makanan untuk Bayi

Senin, 10 Aug 2020 21:30

Trump Putuskan Blokir TikTok-WeChat dalam 45 Hari

Trump Putuskan Blokir TikTok-WeChat dalam 45 Hari

Senin, 10 Aug 2020 21:25

Tertunduk Lesu Di Minus 5,32

Tertunduk Lesu Di Minus 5,32

Senin, 10 Aug 2020 21:10

Hamas Tembakan Beberapa Roket Ke Laut, Sebut Sebagai Sebuah 'Pesan' Untuk Israel

Hamas Tembakan Beberapa Roket Ke Laut, Sebut Sebagai Sebuah 'Pesan' Untuk Israel

Senin, 10 Aug 2020 20:15

PKS Kritik Pemerintah yang Kurang Serius Tangani Riset Inovasi

PKS Kritik Pemerintah yang Kurang Serius Tangani Riset Inovasi

Senin, 10 Aug 2020 18:59

Pengamat Medsos: Waspadai Provokasi Pasca Keributan di Mertodranan

Pengamat Medsos: Waspadai Provokasi Pasca Keributan di Mertodranan

Senin, 10 Aug 2020 18:48

Militer Libanon: Harapan Untuk Menemukan Korban Selamat Dalam Ledakan Beirut Telah Memudar

Militer Libanon: Harapan Untuk Menemukan Korban Selamat Dalam Ledakan Beirut Telah Memudar

Senin, 10 Aug 2020 14:45

Saudi Akan Luncurkan Uji Klinis Untuk Vaksin COVID-19 Asal Cina

Saudi Akan Luncurkan Uji Klinis Untuk Vaksin COVID-19 Asal Cina

Senin, 10 Aug 2020 14:00

Dinas Keamanan Kanada Tempatkan Saad Al-Jabri Di Bawah Perlindungan Setelah Ancaman Pembunuhan Baru

Dinas Keamanan Kanada Tempatkan Saad Al-Jabri Di Bawah Perlindungan Setelah Ancaman Pembunuhan Baru

Senin, 10 Aug 2020 13:16

Makruf Amin Akan Diganti?

Makruf Amin Akan Diganti?

Senin, 10 Aug 2020 12:29

Politisi PKS: Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat

Politisi PKS: Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat

Senin, 10 Aug 2020 12:13

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Ahad, 09 Aug 2020 23:04

Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

Ahad, 09 Aug 2020 22:48


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X