Sabtu, 16 Syawwal 1445 H / 23 Maret 2019 15:22 wib
9.277 views
Kala Apel Kebangsaan Lebih Berharga dari Nyawa Rakyat Papua
Oleh:
Yulida Hasanah*
"Nalar publik tercederai! Disaat musibah menimpa bangsa saya, tim Jokowi berpestapora 18 miliar dengan uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang."
Pernyataan Natalius Pigai, salah seorang aktivis kemanusiaan yang pernah menjadi Komisioner Komnas HAM di atas sangatlah sesuai dengan fakta yang terjadi di negeri ini. Ya, nalar publik (rakyat) kembali tercederai. Rakyat hanya bisa menerima walaupun kondisi mereka kian hari kian merana. Bagaimana tidak? 18 M dihambur-hamburkan hanya untuk Apel Kebangsaan Merah Putih. Acara yang digelar pada hari minggu 17 Maret lalu di Simpang Lima Semarang tersebut akhirnya menyedot perhatian publik karena jumlah anggarannya yang fantastis.
Bagi kita yang masih memiliki akal sehat, pasti kritis terhadap fenomena seperti ini. Sebegitu berharganya kepentingan pribadi hingga melalaikan tanggungjawab agung sebagai pemelihara urusan rakyatnya. Jika saja penguasa negeri ini mau berpikir dengan akal sehatnya, pasti mata mereka tidak akan pernah buta untuk sekedar melihat bagaimana kondisi rakyat Papua yang dilanda banjir bandang.
Jika saja penguasa negeri ini mau berpikir dengan akal sehat, pasti hati mereka tak pernah tertutup oleh kepentingan pribadi yang tak pernah berhenti untuk meraih eksistensi.
Namun sayang, hal itu tak pernah terlihat pada penguasa kita hari ini. Sungguh! Mata dan hati mereka telah tertutup, tak mampu melihat derita Sentani. Di mana 89 nyawa tak terselamatkan, dan 74 orang sampai saat ini belum ditemukan. Kondisi yg butuh rehabilitasi dan recoveri, hanya dapat bagian dana 1 miliar saja. Jauh sekali dibandingkan dana untuk Apel Kebangsaan yang mereka gelar.
Padahal, banjir bandang yang melanda Sentani adalah akibat dari lalainya penguasa negeri dalam memberikan lingkungan alam yang aman bagi penduduk yang tinggal di dalamnya.
Sebuah gambaran yang saat ini menjadi biasa dalam sistem demokrasi. Pemimpinnya sibuk untuk mempertahankan diri dalam kekuasaan, alias ingin lebih lama tinggal di istana. Namun, setengah hati untuk melayani rakyatnya.
Hal ini jelas sangat jauh dengan sosok pemimpin dalam Islam. Yang menjadikan kekuasaan adalah amanah yang agung dari Allah, dan nanti akan dimintai pertanggjawaban di sisi-Nya.
Sebagaimana Umar Bin al Khatthab pernah berkata: " Seandainya ada seekor unta yang masuk ke suatu lobang di tengah jalan kota Baghdad, maka aku akan bertanggungjawab dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hati kiamat nanti."
Bayangkan, pemimpin seperti Umar yang mengurusi pemerintahannya dari kota Madinah sampai ke Banghdad takut teledor/lalai dalam memberikan keamanan bagi seekor keledai ketika melewati sebuah jalan. Apalagi bagi rakyat yang notabene adalah manusia(lebih mulia dari pada seekor keledai).
Begitulah keadaan pemimpin muslim yang diatur dengan sistem Islam. Pertanggungjawaban dan khawatir dengan segala amanah yang diterimanya sebagai penguasa negeri menjadikan rasa takut kepada Allah sebagai landasan pertama dalam melayani rakyatnya. Kami rindu pemimpin seperti Umar bin al Khatthab, kami rindu kepemimpinan yang diatur dengan Syari'at Islam. Wallahua'lam.
*Penulis adalah pemerhati sosial masyarakat
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
