Sabtu, 16 Syawwal 1445 H / 28 Juni 2014 11:09 wib
94.384 views
Prabowo Sang Penculik, Pelanggar HAM Nomor Wahid
Tidak heran apabila keputusan dan tindakannya seringkali tidak sejalur dengan atasannya. Penjelasan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Pangab sewaktu itu bahwa penculikan aktivis pro-demokrasi pada Mei 1998 adalah inisiatif pribadi Prabowo adalah satu bukti konkret ketika menjadi sebagai Pangkostrad. Akibat perbuatannya itu, maka Prabowo diganjar pencopotan atas rekomendasi dari DKP. Karena masih kuatnya pengaruh mertuanya, maka putusan Presiden B.J Habibie menambahkan frase ‘dengan hormat’ dalam keputusan pemecatan Prabowo.
Prabowo termasuk tokoh kontroversial di Indonesia. Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat Kapten, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.
Ilustrasi Perintah Penculikan
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia sempat menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Sjahnakrie, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.
Foto : Korban Penculikan Tahun 1998, yang menurut pengakuan Jend TNI (Purn) Wiranto atas Inisiatif pribadi Prabowo
Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 14 orang, termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut. Namun demikian, Prabowo belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Para korban dan keluarga korban juga sama sekali belum memaafkannya dan masih terus melanjutkan upaya hukum. Sebagian berupaya menuntut keadilan dengan mengadakan aksi 'diam hitam kamisan', aksi demonstrasi diam di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, juga tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.
Foto : Cover Salah Satu Koran yang Membahas Penculikan oleh Prabowo
Di samping itu, Prabowo juga diduga kuat mendalangi Kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan, yang mana ternyata ia gagal. Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut. Juga pada Mei 1998, menurut kesaksian Presiden Habibie dan purnawirawan Sintong Panjaitan, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Pangkostrad oleh Wiranto yang dilanjutkan dengan keputusan Presiden BJ Habibie
Foto : Wiranto Mencopot Jabatan Prabowo Subianto
Setelah Mei 1998, untuk menghindari tekanan dari internal terkait insubordinasi tersebut dan menghindari pengusutan hukum terkait kerusuhan Mei dan penculikan para aktivis, ia melarikan diri ke Yordania. Ia mendapat suaka politik dan status kewarganegaraan dari Abdullah II. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo sesama komandan pasukan Khusus. Prabowo kembali ke Indonesia pada 2001 setelah kekuatan Poros Tengah menggulingkan Presiden BJ Habibie dan momentum untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM Orde Baru mulai surut.
Setelah meninggalkan karier militernya ia menjadi pengusaha, mengikuti karier adiknya Hashim Djojohadikusumo, antara lain dia memiliki saham dalam PT Kertas Nusantara. Ia juga mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004 tapi gagal
Foto : Pabrik PT. Kertas Nusantara (dulunya PT. Kiani Kertas)
Ambisi kekuasaan Prabowo membuatnya tidak jengah walaupun sudah pernah gagal selama 2 kali, tatkala kovensi (2004) dan pemilu 2009. Jargon ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo-Hatta dalam Pemilu 2014 ini walau terdengar manis, sejumlah kritik pun dilayangkan pada konsep ekonomi ini. Sebagian menganggapnya sebagai Ekonomi Komando yang otoriter dan gagal, terbukti kenaikan harga dan inflasi 650% per tahun dan kelaparan terjadi di sejumlah tempat. Sebagian lagi menganggap konsep ini sekedar 'Kerakyat-rakyatan', karena 'Ekonomi Kerakyatan' sudah pernah dicoba dua kali, pertama tahun 1993-1998 melalui Bappenas, dan kedua tahun 1998 melalui Kementrian Koperasi dan UKM. Dua-duanya dinilai gagal menyejahterakan rakyat dan justru menyebabkan kredit macet.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
