Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.058 views

Pemerintah Siap Selenggarakan Jaminan Produk Halal

JAKARTA (voa-islam.com)--Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) akan memasuki babak baru. Mulai 17 Oktober 2019, JPH akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. “Sesuai amanah UU, kami sudah melakukan persiapan sejak dua tahun terakhir, persisnya sejak terbentuknya BPJPH tahun 2017. Mulai 17 Oktober 2019, kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal,” tegas Menag usai penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (16/10).

BPJPH Kemenag sebagai stake holder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kata Menag, diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.

MoU ditandatangani oleh sebelas pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terkait dan MUI, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menag menegaskan bahwa pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. “Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” tegas Menag.

Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman.  Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. "Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing," ungkapnya. 

“Namun perlu kami tegaskan bahwa penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku," tegas Menag.

 

Masa Penahapan

 

Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, selama masa penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH Kemenag akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal. Menag juga menegaskan akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

“Selama masa penahapan lebih diutamakan pendekatan secara persuasif bagi pelaku usaha. Segera daftarkan produk mereka yang termasuk wajib bersertifikat halal. Namun perlu disampaikan, selama masa penahapan, bagi produk yang masih beredar dan belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan beredar meskipun tidak mencantumkan label halal di kemasan produk mereka," tegasnya.

“Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Pada periode pertama, kita akan lebih mengedepankan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal," imbuhnya.

 

Sertifikasi Halal Amanat Konstitusi

 

Menag menyatakan dalam sejarah negara bangsa kita, kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU no 33 tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. 

"Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan JPH oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim," jelasnya. 

Mandatori halal, menurut Menag, memiliki implikasi yang tidak sederhana. Banyak pihak yang terlibat. Karenanya, perlu penanganan secara tepat dan bertahap. "Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Konsumen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal. Negara wajib melayani." urainya.  

 

Layanan Sertifikasi Halal

Kepala BPJPH Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. 

"Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota," jelasnya. 

Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. "Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama," ungkapnya. 

BPJPH, menurutnya sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain.

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal.

“Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh  BPJPH,” tegas Sukoso.

Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. 

Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk.

“Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal,” ujar Sukoso.

“Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” sambungnya.

Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk besarannya, kami telah membahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Mushalla berumur 80 tahun ini didirikan Kyai Asmuri pada zaman penjajahan Belanda sebagai markas ibadah dan perjuangan pemuda kampung Mojosari Sragen. Kini kondisinya lapuk, reyot, dan keropos...

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Sejak hijrah dari Kristen, Maria terbuang dari keluarga besar dengan berbagai tuduhan dan fitnah keji. Tanpa dukungan keluarga, mahasiswi kedokteran Universitas Brawijaya ini butuh biaya kuliah...

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Di usia uzurnya Nenek Halimah makin rajin beribadah dan banyak ujian iman. Rumah gubuknya ludes terbakar. Dibutuhkan dana Rp 13 juta, untuk membangun rumah sederhana agar bisa istirahat dan khusyuk...

Keluarga ini Terancam Pemurtadan dan Rentenir, Ayo Bantu Modal Usaha..!!

Keluarga ini Terancam Pemurtadan dan Rentenir, Ayo Bantu Modal Usaha..!!

Berbagai ikhtiar dilakukan pasangan Eddy Saputra dan istrinya untuk mengatasi beratnya himpitan ekonomi, tapi selalu menemui jalan buntu. Bantuan justru datang dari orang yang membahayakan akidah:...

Perut Membesar Sakit Usus dan Sulit BAB, Ulwan Ghazi Harus Dioperasi. Ayo Bantu.!!

Perut Membesar Sakit Usus dan Sulit BAB, Ulwan Ghazi Harus Dioperasi. Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan kelainan usus, Ulwan harus menghabiskan masa kanak-kanak dengan rintih tangis hingga 4 tahun. Butuh biaya operasi, sang ibu hanya penjual kerupuk....

Latest News
Kasus Sukmawati, Polisi Panggil Sekjen GNPF Ulama

Kasus Sukmawati, Polisi Panggil Sekjen GNPF Ulama

Selasa, 21 Jan 2020 23:08

Anggota Parlemen Iran Tawarkan 3 Juta USD untuk Membunuh Trump, Utusan AS: 'Itu Konyol'

Anggota Parlemen Iran Tawarkan 3 Juta USD untuk Membunuh Trump, Utusan AS: 'Itu Konyol'

Selasa, 21 Jan 2020 22:48

PDIP Bisa Tergiring Menjadi Pabrik Korupsi

PDIP Bisa Tergiring Menjadi Pabrik Korupsi

Selasa, 21 Jan 2020 22:24

Pemimpin Hamas Bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia di Doha Qatar

Pemimpin Hamas Bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia di Doha Qatar

Selasa, 21 Jan 2020 22:17

Laporan: Identitas Pemimpin Baru Islamic State Terungkap, Bukan Keturunan Arab Namun Turki Irak

Laporan: Identitas Pemimpin Baru Islamic State Terungkap, Bukan Keturunan Arab Namun Turki Irak

Selasa, 21 Jan 2020 22:05

Kapal Rombongan Wartawan Terbalik di Labuan Bajo, DPR Ingatkan SOP di Kawasan Wisata

Kapal Rombongan Wartawan Terbalik di Labuan Bajo, DPR Ingatkan SOP di Kawasan Wisata

Selasa, 21 Jan 2020 21:12

Fahira Idris: Kegaduhan Tak Pernah Berhenti, Gimana Bangsa Ini Mau Maju

Fahira Idris: Kegaduhan Tak Pernah Berhenti, Gimana Bangsa Ini Mau Maju

Selasa, 21 Jan 2020 20:18

Kalau Mau ke Neraka Sendirian Saja, Tidak Usah Ngajak-ngajak

Kalau Mau ke Neraka Sendirian Saja, Tidak Usah Ngajak-ngajak

Selasa, 21 Jan 2020 19:00

Antara Tipu Daya Wanita dan Tupu Daya Setan

Antara Tipu Daya Wanita dan Tupu Daya Setan

Selasa, 21 Jan 2020 14:59

Kapal Pinisi Rombongan Wartawan Peliput Kegiatan Jokowi Terbalik di Labuan Bajo

Kapal Pinisi Rombongan Wartawan Peliput Kegiatan Jokowi Terbalik di Labuan Bajo

Selasa, 21 Jan 2020 13:22

Garam di Negara Maritim Tak Lagi Asin

Garam di Negara Maritim Tak Lagi Asin

Selasa, 21 Jan 2020 12:54

Sukses Belum Identik Bahagia

Sukses Belum Identik Bahagia

Selasa, 21 Jan 2020 12:01

Ditlantas Polda Aceh Sosialisasi Tertib Lalu Lintas di SMA Adi Darma

Ditlantas Polda Aceh Sosialisasi Tertib Lalu Lintas di SMA Adi Darma

Selasa, 21 Jan 2020 11:49

Hilangkan Trauma Pada Anak, WMI Gelar Trauma Healing di Desa Cilleuksa

Hilangkan Trauma Pada Anak, WMI Gelar Trauma Healing di Desa Cilleuksa

Selasa, 21 Jan 2020 11:46

Menjadi Ibu dan Anak Tangguh di Tengah Gempuran Media Digital

Menjadi Ibu dan Anak Tangguh di Tengah Gempuran Media Digital

Selasa, 21 Jan 2020 10:57

Selamat Jalan ''Mujahidku''

Selamat Jalan ''Mujahidku''

Selasa, 21 Jan 2020 08:51

Soal BPJS, Mufida: Pemerintah Tak Punya Itikad Baik kepada Rakyat Kecil

Soal BPJS, Mufida: Pemerintah Tak Punya Itikad Baik kepada Rakyat Kecil

Selasa, 21 Jan 2020 08:04

Presiden PKS: Natuna Harga Diri Bangsa

Presiden PKS: Natuna Harga Diri Bangsa

Selasa, 21 Jan 2020 01:01

Partai Demokrat: Jiwasraya Kejahatan yang Sempurna

Partai Demokrat: Jiwasraya Kejahatan yang Sempurna

Senin, 20 Jan 2020 23:56

Ketua Ikatan Gay Tulungagung Cabuli 11 Bocah Laki-laki, Wasekjen MUI Minta Hukum Mati atau Kebiri

Ketua Ikatan Gay Tulungagung Cabuli 11 Bocah Laki-laki, Wasekjen MUI Minta Hukum Mati atau Kebiri

Senin, 20 Jan 2020 22:42


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X