Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.259 views

Survei: Saat Pandemi, Muhammadiyah Organisasi Paling Peduli Kepentingan Warga

JAKARTA (voa-islam.com)--Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi. Salah satu temuannya, sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89.90 persen). Sementara yang menyatakan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu penanganan pandemi hanya 7,02%, dan tidak tahu 3,08%.

Ketika ditanya, organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi Covid-19, maka sebagian besar warga menjawab: Muhammadiyah (17,26 persen), Ikatan Dokter Indonesia (16,51 persen), Nahdlatul Ulama (12,55 persen) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47 persen). Lembaga lain yang disebut responden adalah Aksi Cepat Tanggap (6,13 persen), PKPU (5,19 persen), Majelis Ulama Indonesia (4,53 persen), Palang Merah Indonesia (3,21 persen), Gugus Tugas Covid-19 (2,26 persen), Front Pembela Islam (1,51 persen), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1,32persen) dan lainnya (16,13persen).

“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis. Karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” jelas Hafidz Muftisany selaku juru bicara LKSP.

Survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.

Survei LKSP kali ini bertujuan mengukur kesadaran dan kesiapan mas yarakat menghadapi pandemi, serta respon publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi. Hafidz menyebut, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mendapat respon publik, tetapi kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Nasional

Hafidz mengungkap, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 hanya diketahui 51,93 persen responden. Sementara 48,07 persen tidak tahu ada Perppu yang memberi kewenangan sangat besar kepada Pemerintah. Dari 51,93 persen yang tahu, Hafidz menyebut mayoritas (81,24 persen) responden tidak setuju dengan substansi Perppu Corona dibandingkan yang setuju (18,76 persen).

Alasan responden yang menolak Perppu karena: legalisasi korupsi (65,29 persen), mengabaikan hak pengawasan dan anggaran DPR (20,15 persen), mengambil-alih kewenangan yudikatif (11,79 persen), tidak tahu isinya (1,52persen) dan alasan lain (1,24 persen). "Responden yang setuju Perppu beralasan: pemerintah beritikad baik (39,84 persen), jika tak ada jaminan Perppu maka pemerintah tidak bisa kerja (30,21 persen), diskresi pemerintah di masa krisis (25,78 persen), kurang paham isinya (2,34 persen) dan alasan lain (1,82 persen)," terang Hafidz dalam rilisnya di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, survei LKSP menemukan, mayoritas (90,82 persen) responden tidak setuju dengan pembebasan narapidana yang ditetapkan Menkumham RI di masa pandemi. Yang setuju hanya 9,18 persen. Responden yang menolak pembebasan narapidana beralasan: keamanan (62,03 persen) bisa menimbulkan kerawanan baru, alasan politis (18,76 persen) mendorong pembebasan napi koruptor, alasan hukum (17,28 persen) munculnya gejala impunitas, dan lainnya (1,88 persen).

"Hasil survei juga menyimpulkan sebagian besar (68,39 persen) responden menyatakan tidak setuju dengan penindakan hukum terhadap kasus penghinaan pejabat negara, yang setuju (31,61 persen)," terangnya. Penindakan hukum di masa pandemi dipersepsi akan mengancam hak kebebasan berpendapat (43,68%) yang dijamin konstitusi, padahal kritik konstruktif justru membantu penanganan Covid-19 (27,71%), alasan hukum pasal tersebut telah dibatalkan MK (17,90%), penghinaan bukan delik umum tapi aduan (8,29%) dan lainnya (2,43%).

Kebijakan Tenaga Kerja

Di sektor ketenagakerjaan, sebagian besar (57,65 persen) responden tahu RUU Cipta Kerja (Omnbus Law) yang dibahas DPR RI bersama pemerintah. Yang tidak tahu cukup banyak (42,35 persen).

Mayoritas responden (73,14 persen) tidak setuju dengan RUU Ciptaker dan yang setuju (26,87 persen). Responden yang menolak RUU Ciptaker beralasan: hanya menguntungkan pengusaha/investor (28 persen), mengabaikan perlindungan pekerja (24,56 persen), tidak transparan sejak proses perumusan (21,16 persen), dipaksakan pembahasannya dan membatasi partisipasi publik (16,69persen), mengabaikan kelestarian lingkungan (7,22 persen), dan lainnya (2,37 persen).

Sementara responden yang setuju RUU Ciptaker beralasan: menyederhanakan aturan ketenagakerjaan (32,68persen), memberikan perlindungan sosial pekerja (29,66persen), memberi kesempatan UMKM dan koperasi (17,76persen), jaminan kepastian berusaha (12,79persen), mendorong iklim investasi (6,22persen), dan lainnya (0,89persen).

Mayoritas (61,94 persen) responden juga menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Kartu Prakerja, yang setuju 38,06 persen. Responden yang tidak setuju beralasan: warga lebih membutuhkan bantuan tunai/modal kerja (44,33 persen), pelatihan online bisa didapatkan gratis (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 persen), celah korupsi baru (1,62 persen), program tidak tepat sasaran (1,18persen), pemborosan anggaran (1,03 persen), dan lainnya (3,76 persen).

Sedangkan responden yang setuju Kartu Prakerja beralasan: membantu korban PHK/pengangguran (46,46 persen), meningkatkan keterampilan/peluang karir (32,07 persen), melatih warga yang baru mau cari kerja (20,33 persen), dan lainnya (1,14 persen).

Masalah sensitif yang direspon warga adalah masuknya TKA di beberapa daerah. Sebagian besar (81,20persen) responden tahu kebijakan pemerintah yang mengizinkan TKA dari China masuk ke wilayah Indonesia, meskipun di masa pandemi. Ada sekitar 18,80 persen yang tidak tahu. Sebagian besar (96,92 persen) responden tidak setuju dengan masuknya TKA China ke Indonesia di masa pandemi, yang setuju (3,08 persen).

Kenaikan Iuran BPJS dan Tetapnya Harga BBM

Beban masyarakat bertambah di masa pandemi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hampir seluruh responden (95,66 persen) tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Yang tidak setuju hanya 4,34 persen. Responden yang tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena: sudah seharusnya kewajiban pemerintah memberi jaminan kesehatan (34,05persen), membebani masyarakat yang terkena dampak Covid-19 (32,12 persen), melanggar putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membataslkan kenaikan iuran BPJS (32,04 persen), dan lainnya (1,79 persen).

Responden yang setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan beralasan: sesuai dengan kemampuan masyarakat (49,09 persen), masih ada subsidi untuk masyarakat bawah/miskin (30,91 persen), meringankan beban anggaran negara yang sedang defisit (18,18 persen), dan lainnya (1,82 persen).

Dari kebijakan energi, sebagian besar (89,42 persen) responden setuju bila harga BBM diturunkan di masa pandemi, sementara yang tidak setuju (10,58 persen). Responden yang setuju penurunan harga BBM karena: sesuai perkembangan harga minyak dunia yang juga tururn (46,29persen), sesuai dengan kondisi masyarakat yang tertekan ekonominya akibat Covid-19 (40,98 persen), Pertamina tidak akan rugi bila harga BBM diturunkan (11,35 persen), dan lainnya (1,39 persen).

Responden yang tidak setuju harga BBM diturunkan karena: kelebihan dana Pertamina bisa dimanfaatkan untuk jaring pengaman sosial (46,67persen), harga BBM selama ini juga sudah disubsidi (34,07 persen), mengurangi pendapatan negara/Pertamina (13,33 persen), antisipasi kenaikan harga minyak dunia (2,22 persen), harga BBM menyesuaikan ongkos pembelian (1,48 persen) dan lainnya (2,22persen).

Survei nasional LKSP menangkap organisasi masyarakat dan partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di saat pandemi. Partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di masa pandemi adalah: PKS (39,91 persen), Gerindra (22,23 persen), PDIP (11,33 persen), Partai Demokrat (9,38 persen), PKB (4,30 persen), PAN (4,15 persen), Golkar (2,05 persen), Nasdem (1,71 persen), dan PPP (0,78 persen), yang menjawab tidak tahu (4,15 persen).

Profil responden sangat majemuk, mewakili masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Dari segi pendidikan: sebanyak 42,79 persen responden berpendidikan sarjana, yang lain tamat diploma (19,44 persen), tamat SMA (32,73 persen), tamat SMP (4,10 persen) dan tamat SD (0,93 persen).

Sementara pekerjaan responden: pegawai swasta (32,05 persen), wirausaha/pedagang (18,27 persen), ibu rumah tangga (13,63 persen), pegawai negeri sipil/TNI/Polri (12,46 persen), buruh/pekerja lepas (11,38 persen), pelajar/mahasiswa (6,20 persen), dan petani/nelayan/peternak (6,01 persen).* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
ATSI Dukung Pemerintah Beri Bantuan Kuota Internet untuk PJJ

ATSI Dukung Pemerintah Beri Bantuan Kuota Internet untuk PJJ

Ahad, 27 Sep 2020 21:07

Ilham Aliyev: Azerbaijan Hancurkan Peralatan Militer Armenia Sebagai Pembalasan Serangan Armenia

Ilham Aliyev: Azerbaijan Hancurkan Peralatan Militer Armenia Sebagai Pembalasan Serangan Armenia

Ahad, 27 Sep 2020 21:05

UEA Tandatangani Nota Kesepahaman Jadikan Dubai Sebagai Pusat Penting Bagi Bisnis Israel

UEA Tandatangani Nota Kesepahaman Jadikan Dubai Sebagai Pusat Penting Bagi Bisnis Israel

Ahad, 27 Sep 2020 20:45

Kasihan Pak Prabowo

Kasihan Pak Prabowo

Ahad, 27 Sep 2020 20:20

Pemerintah Yaman dan Pemberontak Syi'ah Houtsi Setujui Pertukaran 1000 Lebih Tahanan

Pemerintah Yaman dan Pemberontak Syi'ah Houtsi Setujui Pertukaran 1000 Lebih Tahanan

Ahad, 27 Sep 2020 20:00

Militer AS Gunakan Rudal 'Ninja' Rahasia Untuk Bunuh Target Penting di Suriah

Militer AS Gunakan Rudal 'Ninja' Rahasia Untuk Bunuh Target Penting di Suriah

Ahad, 27 Sep 2020 17:34

Demo Sejuta Umat Menolak Rencana Paroki Bunda Theresia Bekasi

Demo Sejuta Umat Menolak Rencana Paroki Bunda Theresia Bekasi

Ahad, 27 Sep 2020 09:39

Kalau Bukan PKI Nyatakan PKI Jahat dan Penghianat

Kalau Bukan PKI Nyatakan PKI Jahat dan Penghianat

Sabtu, 26 Sep 2020 23:36

Kanada Tangkap 'Mantan' Anggota IS Karena Diduga Berbohong Tentang Membunuh Orang di Podcast NYT

Kanada Tangkap 'Mantan' Anggota IS Karena Diduga Berbohong Tentang Membunuh Orang di Podcast NYT

Sabtu, 26 Sep 2020 21:45

7 Orang Ditahan di Prancis Setelah Penikaman Terkait Surat Kabar Satir Charlie Hebdo

7 Orang Ditahan di Prancis Setelah Penikaman Terkait Surat Kabar Satir Charlie Hebdo

Sabtu, 26 Sep 2020 21:05

AS Lipat Gandakan Hadiah Untuk Penangkapan Pemimpin Tertinggi Islamic State

AS Lipat Gandakan Hadiah Untuk Penangkapan Pemimpin Tertinggi Islamic State

Sabtu, 26 Sep 2020 20:35

Dokter: Saat Ini yang Terbaik Tetap Belajar dari Rumah

Dokter: Saat Ini yang Terbaik Tetap Belajar dari Rumah

Sabtu, 26 Sep 2020 20:35

Tragedi 21-22 Mei Jangan Dilupakan

Tragedi 21-22 Mei Jangan Dilupakan

Sabtu, 26 Sep 2020 20:20

Laporan: Oman dan Sudan Akan Umumkan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Pekan Depan

Laporan: Oman dan Sudan Akan Umumkan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Pekan Depan

Sabtu, 26 Sep 2020 19:30

Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sabtu, 26 Sep 2020 11:43

Korean Wave Inspirasi Halu

Korean Wave Inspirasi Halu

Sabtu, 26 Sep 2020 09:37

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Sabtu, 26 Sep 2020 08:49

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Sabtu, 26 Sep 2020 05:37

Rezim Nekad dan Tuli

Rezim Nekad dan Tuli

Jum'at, 25 Sep 2020 23:34

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

Jum'at, 25 Sep 2020 22:33


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X