Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.068 views

Survei: Saat Pandemi, Muhammadiyah Organisasi Paling Peduli Kepentingan Warga

JAKARTA (voa-islam.com)--Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi. Salah satu temuannya, sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89.90 persen). Sementara yang menyatakan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu penanganan pandemi hanya 7,02%, dan tidak tahu 3,08%.

Ketika ditanya, organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi Covid-19, maka sebagian besar warga menjawab: Muhammadiyah (17,26 persen), Ikatan Dokter Indonesia (16,51 persen), Nahdlatul Ulama (12,55 persen) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47 persen). Lembaga lain yang disebut responden adalah Aksi Cepat Tanggap (6,13 persen), PKPU (5,19 persen), Majelis Ulama Indonesia (4,53 persen), Palang Merah Indonesia (3,21 persen), Gugus Tugas Covid-19 (2,26 persen), Front Pembela Islam (1,51 persen), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1,32persen) dan lainnya (16,13persen).

“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis. Karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” jelas Hafidz Muftisany selaku juru bicara LKSP.

Survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.

Survei LKSP kali ini bertujuan mengukur kesadaran dan kesiapan mas yarakat menghadapi pandemi, serta respon publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi. Hafidz menyebut, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mendapat respon publik, tetapi kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Nasional

Hafidz mengungkap, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 hanya diketahui 51,93 persen responden. Sementara 48,07 persen tidak tahu ada Perppu yang memberi kewenangan sangat besar kepada Pemerintah. Dari 51,93 persen yang tahu, Hafidz menyebut mayoritas (81,24 persen) responden tidak setuju dengan substansi Perppu Corona dibandingkan yang setuju (18,76 persen).

Alasan responden yang menolak Perppu karena: legalisasi korupsi (65,29 persen), mengabaikan hak pengawasan dan anggaran DPR (20,15 persen), mengambil-alih kewenangan yudikatif (11,79 persen), tidak tahu isinya (1,52persen) dan alasan lain (1,24 persen). "Responden yang setuju Perppu beralasan: pemerintah beritikad baik (39,84 persen), jika tak ada jaminan Perppu maka pemerintah tidak bisa kerja (30,21 persen), diskresi pemerintah di masa krisis (25,78 persen), kurang paham isinya (2,34 persen) dan alasan lain (1,82 persen)," terang Hafidz dalam rilisnya di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Dalam bidang keamanan dan ketertiban, survei LKSP menemukan, mayoritas (90,82 persen) responden tidak setuju dengan pembebasan narapidana yang ditetapkan Menkumham RI di masa pandemi. Yang setuju hanya 9,18 persen. Responden yang menolak pembebasan narapidana beralasan: keamanan (62,03 persen) bisa menimbulkan kerawanan baru, alasan politis (18,76 persen) mendorong pembebasan napi koruptor, alasan hukum (17,28 persen) munculnya gejala impunitas, dan lainnya (1,88 persen).

"Hasil survei juga menyimpulkan sebagian besar (68,39 persen) responden menyatakan tidak setuju dengan penindakan hukum terhadap kasus penghinaan pejabat negara, yang setuju (31,61 persen)," terangnya. Penindakan hukum di masa pandemi dipersepsi akan mengancam hak kebebasan berpendapat (43,68%) yang dijamin konstitusi, padahal kritik konstruktif justru membantu penanganan Covid-19 (27,71%), alasan hukum pasal tersebut telah dibatalkan MK (17,90%), penghinaan bukan delik umum tapi aduan (8,29%) dan lainnya (2,43%).

Kebijakan Tenaga Kerja

Di sektor ketenagakerjaan, sebagian besar (57,65 persen) responden tahu RUU Cipta Kerja (Omnbus Law) yang dibahas DPR RI bersama pemerintah. Yang tidak tahu cukup banyak (42,35 persen).

Mayoritas responden (73,14 persen) tidak setuju dengan RUU Ciptaker dan yang setuju (26,87 persen). Responden yang menolak RUU Ciptaker beralasan: hanya menguntungkan pengusaha/investor (28 persen), mengabaikan perlindungan pekerja (24,56 persen), tidak transparan sejak proses perumusan (21,16 persen), dipaksakan pembahasannya dan membatasi partisipasi publik (16,69persen), mengabaikan kelestarian lingkungan (7,22 persen), dan lainnya (2,37 persen).

Sementara responden yang setuju RUU Ciptaker beralasan: menyederhanakan aturan ketenagakerjaan (32,68persen), memberikan perlindungan sosial pekerja (29,66persen), memberi kesempatan UMKM dan koperasi (17,76persen), jaminan kepastian berusaha (12,79persen), mendorong iklim investasi (6,22persen), dan lainnya (0,89persen).

Mayoritas (61,94 persen) responden juga menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Kartu Prakerja, yang setuju 38,06 persen. Responden yang tidak setuju beralasan: warga lebih membutuhkan bantuan tunai/modal kerja (44,33 persen), pelatihan online bisa didapatkan gratis (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 persen), celah korupsi baru (1,62 persen), program tidak tepat sasaran (1,18persen), pemborosan anggaran (1,03 persen), dan lainnya (3,76 persen).

Sedangkan responden yang setuju Kartu Prakerja beralasan: membantu korban PHK/pengangguran (46,46 persen), meningkatkan keterampilan/peluang karir (32,07 persen), melatih warga yang baru mau cari kerja (20,33 persen), dan lainnya (1,14 persen).

Masalah sensitif yang direspon warga adalah masuknya TKA di beberapa daerah. Sebagian besar (81,20persen) responden tahu kebijakan pemerintah yang mengizinkan TKA dari China masuk ke wilayah Indonesia, meskipun di masa pandemi. Ada sekitar 18,80 persen yang tidak tahu. Sebagian besar (96,92 persen) responden tidak setuju dengan masuknya TKA China ke Indonesia di masa pandemi, yang setuju (3,08 persen).

Kenaikan Iuran BPJS dan Tetapnya Harga BBM

Beban masyarakat bertambah di masa pandemi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hampir seluruh responden (95,66 persen) tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Yang tidak setuju hanya 4,34 persen. Responden yang tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena: sudah seharusnya kewajiban pemerintah memberi jaminan kesehatan (34,05persen), membebani masyarakat yang terkena dampak Covid-19 (32,12 persen), melanggar putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membataslkan kenaikan iuran BPJS (32,04 persen), dan lainnya (1,79 persen).

Responden yang setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan beralasan: sesuai dengan kemampuan masyarakat (49,09 persen), masih ada subsidi untuk masyarakat bawah/miskin (30,91 persen), meringankan beban anggaran negara yang sedang defisit (18,18 persen), dan lainnya (1,82 persen).

Dari kebijakan energi, sebagian besar (89,42 persen) responden setuju bila harga BBM diturunkan di masa pandemi, sementara yang tidak setuju (10,58 persen). Responden yang setuju penurunan harga BBM karena: sesuai perkembangan harga minyak dunia yang juga tururn (46,29persen), sesuai dengan kondisi masyarakat yang tertekan ekonominya akibat Covid-19 (40,98 persen), Pertamina tidak akan rugi bila harga BBM diturunkan (11,35 persen), dan lainnya (1,39 persen).

Responden yang tidak setuju harga BBM diturunkan karena: kelebihan dana Pertamina bisa dimanfaatkan untuk jaring pengaman sosial (46,67persen), harga BBM selama ini juga sudah disubsidi (34,07 persen), mengurangi pendapatan negara/Pertamina (13,33 persen), antisipasi kenaikan harga minyak dunia (2,22 persen), harga BBM menyesuaikan ongkos pembelian (1,48 persen) dan lainnya (2,22persen).

Survei nasional LKSP menangkap organisasi masyarakat dan partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di saat pandemi. Partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di masa pandemi adalah: PKS (39,91 persen), Gerindra (22,23 persen), PDIP (11,33 persen), Partai Demokrat (9,38 persen), PKB (4,30 persen), PAN (4,15 persen), Golkar (2,05 persen), Nasdem (1,71 persen), dan PPP (0,78 persen), yang menjawab tidak tahu (4,15 persen).

Profil responden sangat majemuk, mewakili masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Dari segi pendidikan: sebanyak 42,79 persen responden berpendidikan sarjana, yang lain tamat diploma (19,44 persen), tamat SMA (32,73 persen), tamat SMP (4,10 persen) dan tamat SD (0,93 persen).

Sementara pekerjaan responden: pegawai swasta (32,05 persen), wirausaha/pedagang (18,27 persen), ibu rumah tangga (13,63 persen), pegawai negeri sipil/TNI/Polri (12,46 persen), buruh/pekerja lepas (11,38 persen), pelajar/mahasiswa (6,20 persen), dan petani/nelayan/peternak (6,01 persen).* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Syafani Azzahra, bocah yatim sejak usia tujuh tahun ini bercita-cita ingin menjadi dokter penghafal Al-Qur'an. Setamat SD ia ingin melanjutkan sekolah ke pesantren, tapi terkendala biaya. Ayo...

Mushalla Reyot di Pelosok Garut Terancam Roboh, Ayo Bantu.!!!

Mushalla Reyot di Pelosok Garut Terancam Roboh, Ayo Bantu.!!!

Mushalla kayu di pelosok Garut ini menyedihkan. Dindingnya reyot, rapuh, dan keropos bisa roboh setiap saat. Dibutuhkan dana 50 juta rupiah untuk renovasi total bangunan permanen dan diperluas....

Wakaf Air: IDC Salurkan 11 Juta untuk Tandon Air & Perlengkapan Sumur PTQ Az Zuman Klaten

Wakaf Air: IDC Salurkan 11 Juta untuk Tandon Air & Perlengkapan Sumur PTQ Az Zuman Klaten

Program Wakaf Sumur IDC telah menyalurkan dana 11 Juta rupiah untuk kebutuhan tandon air, pompa air dan perlengkapan sumur di Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Az Zuman, Jambu Kulon, Ceper, Klaten....

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Di tengah pandemi Covid-19, permintaan layanan ambulans untuk pasien dan jenazah terus meningkat. Mobil baru IDC akan disulap jadi ambulans, butuh dana 39 juta rupiah untuk biaya modifikasi....

Wakaf Sumur: IDC Salurkan Tandon Air 2200 Liter dan Pipanisasi ke Masjid Al-Huda Plupuh Sragen

Wakaf Sumur: IDC Salurkan Tandon Air 2200 Liter dan Pipanisasi ke Masjid Al-Huda Plupuh Sragen

Mari berlomba-lomba dalam kebaikan dan wakaf. Semoga menjadi pahala yang berlipat-lipat dan terus mengalir tak terbatas umur, seiring banyaknya warga yang memanfaatkan wakaf tersebut untuk kemaslahatan...

Latest News
Bertemu Dubes Saudi, Plt Dirjen Lobi Jemaah Umrah Indonesia Bisa Diberangkatkan

Bertemu Dubes Saudi, Plt Dirjen Lobi Jemaah Umrah Indonesia Bisa Diberangkatkan

Jum'at, 24 Sep 2021 13:12

Selamatkan Lembaga Pendidikan dari Framing Terkait Radikalisme

Selamatkan Lembaga Pendidikan dari Framing Terkait Radikalisme

Jum'at, 24 Sep 2021 10:29

Anies Dituding Pembohong, Senator: Mungkin karena Hasil Survei Selalu Bagus

Anies Dituding Pembohong, Senator: Mungkin karena Hasil Survei Selalu Bagus

Jum'at, 24 Sep 2021 10:28

Dua Tim Robotic MAN 2 Kota Makassar Juara Asean Robotic Day 2021

Dua Tim Robotic MAN 2 Kota Makassar Juara Asean Robotic Day 2021

Jum'at, 24 Sep 2021 08:18

Islamic Center PERSIS Resmi Dibangun, KH. Aceng Zakaria: Representasi PERSIS di Ibu Kota Jakarta

Islamic Center PERSIS Resmi Dibangun, KH. Aceng Zakaria: Representasi PERSIS di Ibu Kota Jakarta

Kamis, 23 Sep 2021 23:53

Komunis Itu Radikal dan Intoleran

Komunis Itu Radikal dan Intoleran

Kamis, 23 Sep 2021 22:35

NB Bak Pembuka Kran yang Tersumbat

NB Bak Pembuka Kran yang Tersumbat

Kamis, 23 Sep 2021 22:25

MIUMI Aceh: Pernyataan Semua Agama Benar Sesat dan Menyesatkan

MIUMI Aceh: Pernyataan Semua Agama Benar Sesat dan Menyesatkan

Kamis, 23 Sep 2021 21:50

Estonia Ancam Tarik Pasukan Jika Mali Lanjutkan Kesepakatan Dengan Tentara Bayaran Rusia

Estonia Ancam Tarik Pasukan Jika Mali Lanjutkan Kesepakatan Dengan Tentara Bayaran Rusia

Kamis, 23 Sep 2021 20:16

Anis Matta: Indonesia Harus Punya Skenario Hadapi Perang Supremasi AS-China di  Laut China Selatan

Anis Matta: Indonesia Harus Punya Skenario Hadapi Perang Supremasi AS-China di Laut China Selatan

Kamis, 23 Sep 2021 20:11

Bahas Arah Perjuangan, MPUII Gelar Silaturahim Ulama dan Tokoh Umat

Bahas Arah Perjuangan, MPUII Gelar Silaturahim Ulama dan Tokoh Umat

Kamis, 23 Sep 2021 19:37

62 Anak Tewas Tahun Ini Di Kamp Al-Hol Suriah Yang Dikelola Teroris YPG

62 Anak Tewas Tahun Ini Di Kamp Al-Hol Suriah Yang Dikelola Teroris YPG

Kamis, 23 Sep 2021 19:30

Aktivis Desak Pihak Berwenang Tangkap Mantan Presiden George W. Bush Atas Kejahatan Perang Di Irak

Aktivis Desak Pihak Berwenang Tangkap Mantan Presiden George W. Bush Atas Kejahatan Perang Di Irak

Kamis, 23 Sep 2021 18:30

Mayoritas Orang Eropa Percaya AS Telah Terlibat Perang Dingin Dengan Cina Dan Rusia

Mayoritas Orang Eropa Percaya AS Telah Terlibat Perang Dingin Dengan Cina Dan Rusia

Kamis, 23 Sep 2021 12:05

Hukum Tak Tegas Dinilai Jadi Penyebab Kasus Teror kepada Tokoh Agama Kembali Terulang

Hukum Tak Tegas Dinilai Jadi Penyebab Kasus Teror kepada Tokoh Agama Kembali Terulang

Kamis, 23 Sep 2021 09:18

Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

Kamis, 23 Sep 2021 08:47

Brigjen Tumilaar “Mempertahankan Bangsa”, di Mana Salahnya?

Brigjen Tumilaar “Mempertahankan Bangsa”, di Mana Salahnya?

Kamis, 23 Sep 2021 08:39

Dihapusnya BOS, Dilema Pendidikan Indonesia

Dihapusnya BOS, Dilema Pendidikan Indonesia

Kamis, 23 Sep 2021 08:37

Media Sosial, Wadah Propaganda Halal Lifestyle

Media Sosial, Wadah Propaganda Halal Lifestyle

Kamis, 23 Sep 2021 08:21

Ketika Makanan Menjauhkan dari SurgaNya

Ketika Makanan Menjauhkan dari SurgaNya

Kamis, 23 Sep 2021 07:59


MUI

Must Read!
X

Rabu, 22/09/2021 17:23

BPIP Makin Boros: Bubarkan!