Kepala BPJH Sebut Sertifikasi Halal Jadi Standar Wajib di Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA (voa-islam.com) - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin kehalalan setiap makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa sertifikasi halal menjadi prioritas utama, mengingat panjangnya rantai pasok dari hulu ke hilir dalam penyediaan makanan MBG.

“Pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas. Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Selain itu, Haikal mengatakan upaya ini juga selaras dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

“Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” ujar dia.

Sementara itu, penguatan komitmen pemerintah terkait program MBG juga dilakukan melalui kerja sama antara kementerian dan lembaga.

Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi penyelenggaraan jaminan produk halal dalam MBG antara BPJPH dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Pemenuhan gizi bukan hanya tentang ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat. Sinergi ini akan memperkuat kualitas gizi sekaligus memberi kepastian halal bagi layanan MBG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana.

Saat ini, tercatat 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bagian dari implementasi Program MBG.

Implementasi nota kesepahaman ini, memastikan 7.475 dapur layanan memiliki penyelia halal tersertifikasi dan seluruh menu bersertifikat halal melalui mekanisme sertifikasi halal, sehingga layanan gizi yang diberikan tidak hanya bergizi dan sehat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia.

“Komitmen bersama ini menuntut integrasi dan kolaborasi seluruh kementerian/lembaga, agar standar halal diterapkan secara menyeluruh,” ujarnya pula

“Sertifikasi halal MBG adalah bagian dari penguatan sistem. Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” kata Rachmat. (ANT)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• UBN Laporkan Serangan Drone dan Kondisi Memprihatinkan Relawan GSF di Tunisia
• Jelang Keberangkatan GSF, UBN Ungkap Euforia Solidaritas Palestina Masyarakat Global di Tunisia
• Ahad Malam Senin Terjadi Gerhana Bulan Total, Ini Tatacara Shalat Khusuf
• Wasekjen MUI: Rumah Rakyat Tidak Semestinya Berpagar Tinggi dan Digembok
• Nampan MBG Gunakan Minyak Babi, IHW Desak Tegakkan UU Jaminan Produk Halal
• Dr. Wendi Zarman: Worldview Of Islam Adalah Landasan dalam Bertindak
• Ketua MUI Serukan Hentikan Penjarahan: Aspirasi Jangan Disalurkan dengan Kekerasan
• STIM Surakarta Menuju Institut Islam: Cetak Generasi Berilmu dan Beradab, Perkuat Jaringan Internasi