Debat Syariat Islam Kembali Sengit di Malaysia

Kuala Lumpur, muslimdaily.net - Hudud kembali menjadi perdebatan sengit di Malaysia setelah anggota dari koalisi yang berkuasa telah mengkritik rencana oleh partai Islam terbesar negara itu untuk menerapkan hukuman Islam di negara yang mayoritasnya Muslim tersebut.

"Hudud tidak hanya akan berlaku untuk umat Islam, tetapi untuk non-Muslim juga," kata Lim Choon dengan resah, anggota Asosiasi Cina Malaysia (MCA), kepada New Straits Times pada Senin, Oktober 22, sebagaimana dilansir onislam.net.

Pelaksanaan Hudud mendominasi diskusi dalam rapat tahunan partai Asosiasi Cina Malaysia (MCA) ke-59, di mana memutuskan menolak rencana oleh pihak partai PAS yang Islami untuk menerapkan hukuman syariah itu.

"Presiden kami telah menyebutkan di masa lalu bahwa jika Anda mulai rajam penjahat atau memotong tangan mereka, tindakan seperti itu akan menghadapi pukulan telak bagi perekonomian negara kita dan merusak norma-norma sosial negara kita," kata seorang delegasi Khoo Ai Laa.

Pemimpin PAS Abdul Hadi Awang menyatakan pada bulan Mei bahwa ia akan berusaha untuk mengamandemen konstitusi untuk menerapkan hudud jika partainya memenangkan pemilu. Namun rencana ini telah ditentang dengan kuat dari mitra koalisinya, termasuk partai sekuler yakni Partai Aksi Demokratik (DAP).

Dukung syariah Islam

Perdebatan itu muncul di tengah kondisi politik yang berubah di negara mayoritas Muslim itu saat sebuah jajak pendapat telah menunjukkan bahwa warga Malaysia bersedia untuk menerapkan syariah Islam.

Sebuah survei terbaru dari pemuda Muslim Malaysia menunjukkan bahwa hampir tiga perempat warga mendukung ide Al-Qur'an untuk menggantikan Konstitusi Federal sebagai hukum tertinggi negara itu. Jajak pendapat oleh survei independen Merdeka Center menunjukkan bahwa sekitar 72 persen dari Muslim Malaysia berusia 15 sampai 25 mendukung kitab suci umat Islam itu sebagai hukum tertinggi, sementara 25 persen tidak setuju.

Dengan 800.000 anggota, PAS merupakan saingan utama dari partai Perdana Menteri Najib Razak yakni Partai Organisasi Melayu Nasional Bersatu (UMNO). Hudud adalah bagian dari agenda politik PAS dan telah menjadi salah satu pilar kebijakan partai.

Beberapa tahun yang lalu, PAS memberlakukan hukum hudud di wilayah yang merupakan basisnya yakni di negara bagian Kelantan untuk dikenakan hanya pada umat Islam, yang mewakili sekitar 90 persen dari 1,5 juta penduduk negara bagian tersebut. Undang-undang hudud diterapkan untuk pencurian, perampokan, perzinahan, konsumsi minuman keras dan kemurtadan.

Pemilihan parlemen Malaysia akan dilaksanakan pada tahun 2013, tetapi harapan tinggi bahwa pemilu bisa dilaksanakan lebih awal. Muslim Melayu membentuk sekitar 60 persen dari 26 juta penduduk Malaysia, sedangkan orang Kristen membentuk sekitar 9,1 persen. Buddha merupakan 19,2 persen, Hindu 6,3 persen sementara lainnya adalah agama tradisional Cina. [rah]