Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.164 views

Tim Independen Diberikan Mandat untuk Menguak Terbunuhnya 6 Anggota FPI

PERNYATAAN PERS
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik

  1. Kasus meninggalnya 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) ditengah persoalan bangsa yang masih dilanda Pandemi Covid 19, disaat yang hampir bersamaan peristiwa tertangkapnya dua Menteri dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berjalan dan berpotensi koruptif apabila tidak disusun dengan benar, juga akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang pelaksanaannya terasa pincang disana-sini terkait protokol kesehatan; menjadikan catatan penegakan hukum di Negara ini terasa kelam. Karenanya, saat ini perlu disikapi secara sungguh-sungguh oleh para pengemban kepentingan khususnya para penegak hukum guna menjaga pola penanganan perkara yang menghindari khususnya penggunaan kekerasan senjata api yang hanya sebagai upaya terakhir, secara terkukur sesuai SOP dan tepat sasaran, sebagaimana hukum yang berlaku.

  2. Kasus meninggalnya 6 anggota FPI akibat tembakan oleh petugas kepolisian pada dinihari Senin 7 Desember 2020; seolah pengulangan terhadap berbagai peristiwa meninggalnya warga negara akibat kekerasan dengan senjata api oleh petugas negara diluar proses hukum yang seharusnya dan melalui pengadilan seperti pada beberapa peristiwa kematian akibat senjata api misalnya terhadap Pendeta Yeremias Zanambani di Papua, kematian Qidam di Poso, dan lainnya. Pengungkapan kematian warganegara tersebut tanpa melalui proses hukum yang lengkap perlu dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Tim Independen yang sebaiknya dibentuk khusus oleh Presiden untuk mengungkap secara jelas duduk perkara kejadian sebenarnya.

  3. Pembentukan Tim Independen seyogyanya diberikan mandat untuk menguak semua peristiwa di Indonesia dengan melakukan investigasi dan pengungkapan seluruh penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparat penegak hukum, polisi dan atau Tentara Nasional Indonesia diluar tugas selain perang, dan bukan hanya untuk kasus meninggalnya 6 Anggota FPI itu saja sehingga dapat menjadi evaluasi terhadap kepatutan penggunaan senjata api oleh petugas keamanan terhadap warganera di luar ketentuan hukum yang berlaku. Tim Independen diharapkan beranggotakan unsur lembaga negara seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, unsur masyarakat, unsur profesi dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia.

  4. Pernyataan kepolisan tentang penembakan anggota FPI bahwa petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait informasi pengerahan masa, terhadap pemanggilan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh kepolisian perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP-nya secara terbuka dan transparan kepada publik yang akan lebih baik bila disertai penyerahan seluruh dokumen tersebut kepada Komnas HAM atau Tim Independen guna ditimbang apakah penerapan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya itu sudah benar, tepat dan terukur sesuai SOP yang berlaku dalam penugasan semacam itu. Dengan diketahuinya bahwa anggota Kepolisian yang terlibat peristiwa itu dalam keadaan operasi tertutup atau tanpa seragam dan tanda pengenal maka perlu dijelaskan jenis kegiatan itu masuk kategori penyelidikan atau kegiatan intelejen yang diluar proses penegakan hukum yang benar. Perbedaan jenis kegiatan penyelidikan dan kegiatan operasi intelejen menjadi penting untuk bisa menilai ketepatan penggunaan kekuatan senjata api dalam perkara ini sekaligus untuk mengukur kejelasan hasil pengamatan intelejen yang diperoleh oleh kepolisian.

  1. Merujuk pada peristiwa penembakan dimaksud, perlu diadakan evaluasi terhadap pola penangan penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sangat disayangkan seolah tidak terdapat upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengolahan dan pengamanan TKP. Apabila peristiwa terjadi kemarin karena polisi sedang melaksanakan penyelidikan, seharusnya mengikuti prosedur dalam penyelidikan dan bila mendapatkan hambatan, apalagi hambatan tersebut merupakan bentuk kekerasan, maka penyelidik melaporkan kejadian tersebut, dan sesuai prosesur melakukan pengamanan TKP, sehingga peristiwa tersebut menjadi langkah awal pembuktian adanya tindak pidana penyerangan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Peristiwa ini telah mengabaikan prinsip penanganan perkara sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap 6 petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan beserta atasan yang bertanggung jawab. Pemeriksaan terhadap petugas kepolisian tersebut menjadi jelas maksud dari adanya penyerangan dan batasan yang dibenarkan oleh hukum untuk mencegah serangan tersebut termasuk bila perlu melakukan beladiri. Penjelasan Kapolda Metro Jaya melalui media atas peristiwa itu menunjukkan sikap defensif dan sepihak dari Kepolisian yang mirip dan merupakan pengulangan terhadap berbagai persitiwa penembakan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana dimasa lalu.

  2. Penetapan TKP dan Barang Bukti serta pemeriksaan saksi-saksi segera dilakukan oleh kepolisian yang berbeda divisi atau diambil alih oleh Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim Polri. Apabila penggunaan kekerasan dengan senjata api dilakukan diluar prosedur yang telah ditetapkan maka pertanggung-jawaban hukum harus dilakukan tidak hanya secara etik tetapi juga secara hukum pidana, untuk disidangkan di pengadilan secara terbuka.

  3. Fakta adanya 6 anggota FPI yang meninggal akibat peristiwa ini, demi hukum perlu dilakukan otopsi dan olah TKP oleh tim Forensik Independen untuk mendapatkan keterangan ilmiah sebab kematian, waktu kematian dan arah peluru atau benda yang menyebabkan kematian.

  4. Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak Kepolisian, hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan yang berarti TNI telah keluar dari fungi dan tugas utama TNI.

  5. Kami berharap masyarakat mendapatkan seluruh informasi sebagai perwujudan hak keterbukaan informasi terhadap segala proses yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani perkara ini dan tim yang telah bekerja dari Komnas HAM, begitu pula bila dibentuk Tim Independen oleh Presiden.

  6. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya apapun guna menjaga ketertiban dan keamanan bersama sambil menanti langkah-langkah yang pasti dari semua yang berkepentingan dengan penegakan hukum.

Yogyakarta, 08 Desember 2020

 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik

Dr Busyro Muqqodas, S.H. M.Hum

 

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah

Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum

 

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah,

Dr. Yono Reksoprodjo

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Belum genap berusia 2 tahun, bocah imut mungil ini harus menjalani hidup dengan dahsyatnya penyakit tumor ganas di. Hari-harinya dipenuhi tangis bersimbah darah yang mengucur dari luka matanya...

Latest News
Panggilan Jihad

Panggilan Jihad

Ahad, 18 Apr 2021 15:14

Fraksi PKS: Listrik Indonesia Sudah Mahal, Jangan Dinaikan Lagi!

Fraksi PKS: Listrik Indonesia Sudah Mahal, Jangan Dinaikan Lagi!

Ahad, 18 Apr 2021 13:53

Legislator: Penamaan Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed Kurang Tepat

Legislator: Penamaan Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed Kurang Tepat

Ahad, 18 Apr 2021 12:55

Apa Sebab Jurubicara Prabowo Melecehkan Habib Rizieq

Apa Sebab Jurubicara Prabowo Melecehkan Habib Rizieq

Ahad, 18 Apr 2021 11:54

Shalat Tarawih

Shalat Tarawih

Ahad, 18 Apr 2021 11:40

Dubai Izinkan Wanita Menyusui Untuk Menggunakan Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech

Dubai Izinkan Wanita Menyusui Untuk Menggunakan Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech

Sabtu, 17 Apr 2021 21:34

Iran Klaim Tersangka Penyerang Fasilitas Nuklir Natanz Tela Melarikan Diri

Iran Klaim Tersangka Penyerang Fasilitas Nuklir Natanz Tela Melarikan Diri

Sabtu, 17 Apr 2021 21:15

Jumlah Kematian Akibat Virus Corona Global Mencapai Tiga Juta Orang

Jumlah Kematian Akibat Virus Corona Global Mencapai Tiga Juta Orang

Sabtu, 17 Apr 2021 20:46

Benteng Ummat Islam

Benteng Ummat Islam

Sabtu, 17 Apr 2021 13:14

Berharap kepada Allah

Berharap kepada Allah

Sabtu, 17 Apr 2021 12:59

Hari-hari yang Diharamkan Berpuasa dan Rukun Puasa

Hari-hari yang Diharamkan Berpuasa dan Rukun Puasa

Sabtu, 17 Apr 2021 12:44

Hal-hal yang Tidak Merusak Puasa

Hal-hal yang Tidak Merusak Puasa

Sabtu, 17 Apr 2021 12:27

MUI dan PKS Disebut Miliki Kesamaaan Ruh Perjuangan dalam Melayani Umat

MUI dan PKS Disebut Miliki Kesamaaan Ruh Perjuangan dalam Melayani Umat

Sabtu, 17 Apr 2021 12:02

Ramadhan, Momentum Pas Berhenti Merokok

Ramadhan, Momentum Pas Berhenti Merokok

Sabtu, 17 Apr 2021 11:40

Silaturahim Kebangsaan PKS dan PPP Hasilkan 7 Poin Kesepahaman Bersama

Silaturahim Kebangsaan PKS dan PPP Hasilkan 7 Poin Kesepahaman Bersama

Sabtu, 17 Apr 2021 11:35

Percepat Layanan Halal, BPJPH-LPPOM MUI Siapkan Integrasi SIHALAL-CEROL

Percepat Layanan Halal, BPJPH-LPPOM MUI Siapkan Integrasi SIHALAL-CEROL

Sabtu, 17 Apr 2021 11:25

Muktamar XIII Pemuda Persis, Semangat Baru Peradaban

Muktamar XIII Pemuda Persis, Semangat Baru Peradaban

Sabtu, 17 Apr 2021 06:28

Dewan Dakwah Jabar Lepas 12 Dai Kafilah

Dewan Dakwah Jabar Lepas 12 Dai Kafilah

Jum'at, 16 Apr 2021 23:56

Reshuffle Kabinet Tak Berguna

Reshuffle Kabinet Tak Berguna

Jum'at, 16 Apr 2021 23:10

Turki Kritik Pelarangan Kursus Al-Qur'an Di Siprus Utara

Turki Kritik Pelarangan Kursus Al-Qur'an Di Siprus Utara

Jum'at, 16 Apr 2021 22:05


MUI

Must Read!
X