Komnas HAM Tolak Perppu Hukuman Keberi, Ini Alasannya

JAKARTA (voa-islam.com)-- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk menjatuhkan hukuman kebiri secara kimiawi (chemical castration) kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Bahkan bukan hanya menolak, Komnas HAM sendiri meminta kepada pemerintah untuk membatalkan Perppu kebiri yang tertuang dalam pasal 81 tersebut.

“Jadi Komnas HAM itu meminta kepada pemerintah untuk membatalkan perpu terkait dengan perubahan undang-undang tentang perlindungan anak pada pasal 81 dan 82 dimana, pasal 81 akan menerapkan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual,” ujar Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Siti Noor Laila saat Konferensi Pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2/2015) siang.

Komnas HAM menilia mengebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat menjatuhkkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak azazi manusia.

“Pertimbangannya bahwa peratama, hukuman kebiri dengan cara apapun itu menjatuhkan martabat manusia dan merendahkan martabat manusia. Itu tentu bertentangan denga hak azazi manusia,” tegas Laila.

Kemudian alasan yang lain adalah karena Komnas HAM menganggap bahwa pengebirian termasuk dalam bentuk tindak kekerasan.

“Yang kedua, penghukuman itu tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan. Dan pengebirian dengan cara kimia itu juga adalah bagian dari kekerasan,” tambah Laila.* [Nizar/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• LGBT Itu Drakula yang Mencari Pengikut dan Korban
• Kelompok LGBT Berkembang karena Mendapat Kucuran Dana PBB
• Diduga Dukung LGBT, Seruan Boikot Kompas Menggema di Media Sosial
• Partai Pendukung Revisi UU KPK Terancam Dijauhi Masyarakat
• Dewan Pengawas KPK Hanya Akan Membuat KPK Dikontrol
• Celah KPK Bermain: Adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?
• Revisi UU KPK: Izin Penyadapan ke Pengadilan Buat Kerja Penyidik Tersendat
• Janji Jokowi Itu Poros Maritim, Bukan Kereta Cepat