Ahok! Jangan Coba-coba Gusur Luar Batang, Itu Tanah Rakyat, Bukan Tanah Cina!

JAKARTA (voa-islam.com)- Puluhan massa yang diketahui perwakilan ormas-ormas tetap menginginkan DPRD DKI menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kita tagih janji tanggal 26 Mei 2016! DPRD saat itu berjanji ingin gunakan HMP untuk Ahok. DPRD berjanji saat itu dalam masa 7 hari kerja. Maka dari itu kita menagihnya. Menagihnya pun kita dengan baik-baik. Dan bisa saja jika kami kerahkan massa lebih banyak datang dari Luar Batang, Muara Angke, dan sekitarnya untuk ke sini. Tapi rasanya tidak perlu untuk sementara ini," kata Faisal, salah satu orator/massa aksi di depan gedung DPRD DKI, Jakarta.

Dalam orasinya, ia juga tidak lupa mengingatkan aparat kepolisian di depan DPRD. Faisal menyatakan bahwa lebih baik kepolisian tidak berprilaku membela Ahok. "Jangan mau seharusnya kita diadu domba oleh Ahok. Yang ada justru kita-kita yang rugi. Ahok atau mereka para pendukungnya yang tepuk tangan. Ahok itu kan biang kerok. Dan buat apa bela manusia macam Ahok yang telah banyak sengsarakan warga, khsususnya Luar Batang dan sekitar," tambahnya.

Untuk Ahok, ia juga telah berkali-kali mengingatkan agar mantan Bupati Bangka Belitung tersebut jangan pernah sewenang-wenang ambil hak rakyat. "Ahok! Anda jangan jangan coba-coba mengambil sejengkal tanah Luar Batang. Itu tanah nenek moyang kami, bukan punya Cina (Aseng)," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tipikal Ahok Tukang Adu Domba Buat Sengsara Warga DKI Jakarta
• Pengangguran Meningkat Tajam Semenjak Jokowi menjadi Presiden
• Inikah Janji Jokowi yang Dinilai Tidak Mungkin Terealisasi?
• Akhirnya, Terbuka Sudah Kedok Pemerintah yang Pro Neolib dan Kapitalis
• Ini Cara Mafia Negeri Hancurkan Pertamina
• Bahaya! Ada Wacana Pertamina Akan Dikuasai Asing/Swasta
• Omong Kosong jika Simbol PKI Tidak Mempunyai Makna dan Tujuan!
• Ulama Kharismatik Ini Dukung Acara untuk Hadang Kebangkitan PKI di Indonesia