Revolusi Mental Rezim Jokowi justru Dianggap Merusak Nalar

JAKARTA (voa-islam.com)- Soal Presidential Threshold (PT), Joko widodo menurut politisi Demokrat harusnya memahami bahwa inti permasalahan utamanya bukan pada 20 persennya. Akan tetapi menurutnya terletak pada logika apa yang digunakan untuk memilih hasil pemilu 2014 sebagai dasar PT itu yang tidak masuk akal, karena itu sudah digunakan pada Pemilu 2014 lalu dan sudah kadaluarsa.

“Siapa yang bisa menjamin suara PDIP dan Golkar 2019 nanti masih sama dengan 2014? Bagaimana kalau ternyata PDIP dan Golkar cuma dapat 3 peren total? Lantas apakah presidensil jadi kuat? Ahh logika pak Jokowi tidak masuk akal.

Pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh pemerintah atas PT 20 persen adalah,  atas dasar apa dan aturan mana yang mengatur dan membenarkan PT 20 persen diambil dari Pemilu 2014? Mengapa bukan Pemilu 2009? Bukankah siklus pemilu kita 5 tahunan dan bukan 10 tahun?”

Belum lagi menurutnya ditambah bahwa dulu pemilu bertahap antara pileg dan pilpres, sementara 2019 adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres. Perbedaan ini saja seharusnya menutup pintu menggunakan pemilu dulu sebagai argumen pembenaran dari lelucon politik yang menipu rakyat tersebut (meminjam istilah Prabowo).

“Cukuplah hal ini yang saya bahas sebagai ungkapan perasaan saya yang merasa nalar saya sedang ditabrak oleh pemerintah. Meski masih banyak kejadian dan argumen yang justru merusak nalar bangsa seperti sosok Prabowo yang diungkit ungkit masa lalunya pasca pertemuan diplomasi nasi goreng di Cikeas.

Saya sangat berharap agar Pak Presiden menjaga nalar bangsa agar tidak rusak. Mestinya Revolusi Mental sejatinya mengubah nalar rusak jadi baik, bukan justru mengubah nalar baik jadi rusak.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Rakyat Dihimbau Jeli agar Nalar Tetap Sehat Menanggapi Masalah di Pemerintahan Jokowi
• Ini yang akan Dilakukan Alumni 212 jika Keberatan dengan Rekomendasi Komnas HAM atas Kriminalisasi
• Rekomendasi Dugaan Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Sudah Dikeluarkan Komnas HAM, Ini Isinya
• Jokowi Ingin jadi Presiden tanpa Utang, Ferdinand? Bangun Saja Negara (Bangsa) Sendiri
• Dinamika Manusiawi: KPK dan Novel dapat Saja Melakukan Tindak Pidana
• Fahri Meyakini Ada Tindak Pidana Korupsi dan Abuse of Power di Tubuh KPK
• KPK Dibentuk untuk Kuatkan Lembaga Lain, maka Jangan Menuhankannya
• KPK Bukan Lembaga Otorotarian, jadi Harus Mau Diawasi