Jum'at, 10 Syawwal 1445 H / 17 Agutus 2018 11:43 wib
5.722 views
Adu Kuat Capres-Cawapres dan Potensi Kemenangan Prabowo-Sandi
JAKARTA (voa-islam.com)- Peneliti dari NSEAS, Muchtar Effendi Harahap menilai sekarang ini kecenderungan/tren ekonomi global membaik, tetapi ekonomi Indonesia terutama di era Pemerintahan Jokowi (2015-2018) relatif stagnan (mandek). Belum lagi, fasilitas kredit yang belum ditarik naik. Pada 2017, kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) sebesar Rp104 triliun atau 28 persen dari penyaluran kredit selama setahun. Artinya, penyaluran kredit sangat kecil untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Kemudian tren undisbursed loan ini meningkat sejak 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017). Undisbursed loan mencerminkan sejauh mana aktivitas sektor riil pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi undisbursed loan, maka semakin rendah aktivitas sektor rill sehingga kredit yang sudah disetujui tidak ditarik," demikian kataya, belum lama ini melalui siaran persnya yang diterima voa-islam.com.
Menurunnya pertumbuhan komponen-komponen penyediaan barang modal di dalam PMTB menurut dia mengindikasikan adanya perlambatan terjadinya pada Triwulan III hingga IV. Investasi wait and see atau takut produksi? Perubahan inventor tumbuh tinggi 44.07 persen (yoy) dan 18,5 persen (qtq) yang menggambarkan bahwa produksi yang berlebihan ketika menghadapi lebaran tidak tercapai karena permintaan masyarakat dipenuhi oleh impor ketimbang dari produksi domestik.
"Deindustrialisasi semakin dalam. Gejala deindustrialisasi semakin terasa menandakan kebijakan industri jangka panjang tidak hadir menyelesaikannya. Meskipun dinilai masih besar, namun trend kontribusi industri terhadap PDB semakin kecil. Pada triwulan I-2000 sebesar 23,03 persen, pada triwulan II-2018 tinggal 19,83 persen."
Perdagangan neningkat, industri sekarat. Dari lima industri prioritas pemerintah, industri tekstil dan pakaian jadi mengalami trend kenaikan, sisanya cenderung stagnan, tumbuh melambat dan menurun. Industri farmasi dan elektronik mengalami penurunan yang dalam. Ketergantungan dua industri ini terhadap impor masih tinggi sehingga depresiasi rupiah mampu menekan pertumbuhan terhadap PDB.
Selain itu, tekanan defisit semakin dalam. Aliran dolar melambat pada Semester I- 2018. Aliran Valas dari ekspor didominasi oleh US$ (95 persen), Euro dan Jepang rata-rata di bawah 1 persen. Karena US$ digunakan kembali untuk impor 90 persen, Euro 5 persen, Yen 3,5 persen, dan Dollar Singapura 1,5 persen. Selama 2012-2016, aliran US$ lewat ekspor rata-rata tumbuh minus 5,53 persen, sementara US$ untuk impor juga turun rata-rata 2,3 persen.
"Beruntung pada 2017 US$ dari ekspor meningkat 17,8 persen, sedangkan US$ untuk impor tumbuh lebih rendah sekitar 16,6 persen. Sayang selama Januari-Mei 2018 suplus aliran US$ turun sekitar 54 persen dibanding Januari-Mei 2017."
Rata-rata, lanjutnya, belum lagi upah buruh dan karyawan menurun dalam Rupiah. Lapangan Pekerjaan Utama berdasarkan perbandingan Februari 2017 dan Februari 2018, akan ditemukan perubahan penurunan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rata-rata upah buruh Rp1,752,549 (Feb. 2017), Rp1,761,849 (Feb. 2018) dengan perubahan 0.59 persen.
Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan speda motor rata-rata Rp2,181,110 (Feb. 2017), Rp2,160,642 (Feb. 2018) dengan perubahan -94 persen. Sektor industri pengolahan rata-rata Rp2,473,120 (Feb.2017), Rp2,478,868 (Feb. 2018) dengan perubahan 0.23 persen. Sektor konstruksi rata-rata Rp2,485,373 (Feb.2017), Rp2,628,165 (Feb. 2018) dengan perubahan 5.75 persen.
"Sektor transportasi dan pergudangan rata-rata Rp3,260,482 (Feb 2017) dan Rp3,172,077 (Feb 2018) dengan perubahan -2, 71 persen. Sektor pengadaan listrik dan gas rata-rata Rp4,431, (Feb. 2017), Rp3,426,517 (Feb. 2018) dengan perubahan -22.9 persen. Sektor pertambangan dan penggalian rata-rata Rp4,424,703 (Feb.2017), Rp4,127,245 (Feb. 2018) dengan perubahan -6,72 persen. Sektor jasa keuangan dan asuransi rata-rata Rp3,721,787 (Feb 2017), Rp4,134,866 (Feb. 2018) dengan perubahan 11, 10 persen."
Pun dengan tambahan utang Pemerintah Pusat selalu lebih tinggi dari anggaran infrastruktur. Utang pemerintah yang meroket selama beberapa tahun terakhir, tidak seluruhnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Dana desa ternyata tidak efektif. Hal ini terlihat dari penyerapan dana desa yang tidak pernah mencapai target atau 100 persen. Realisasi dana desa (triliun Rupiah) pada 2015 hanya Rp20,77 trilun; 2016 meningkat Rp46,68 triliun; 2017 menjadi Rp59,77 trilun dan 2018 hanya Rp60,00 triliun. Pertumbuhan (persen, yoy) 2016 hanya 1,25 persen, 2017 menurun 0,28 persen dan 2018 terus menurun 0,004 persen. Sementara itu, kondisi Indeks Gini Perdesaan pada 2015 sebesar 0,334 persen; 2016 mencapai 0,327 persen; 2017 menurun 0,32 persen dan 2018 menaik 0,324 persen."
Pada intinya tidak ada perubahan berarti, rata-rata masih di atas 0,32 persen. Penduduk miskin di perdesaan masing-masing 17.94 juta jiwa (2015); 17,67 juta jiwa (2016); 17,1 juta jiwa (2017) dan 15, 81 juta jiwa (2018). (Robi/voa-islam.com)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
