Setelah Tolak Perda Syariah, Kini PSI Tolak Praktik Poligami

SURABAYA (voa-islam.com) - Setelah sebelumnya menolak adanya Perda bernuansya syariah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kali ini menolak praktik poligami.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan partai yang dipimpinnya tidak akan pernah mentolerir apalagi mendukung praktik poligami.

Beliau dengan tegas melarang seluruh kader, pengurus dan anggota legislatif yang berasal dari PSI untuk praktik poligami.

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," kata Grace dalam pidato politiknya di Festival 11, di Jatim Expo International Surabaya, Selasa malam lalu.

Grace menyampaikan, berdasarkan riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, yang mengakibatkan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan.

PSI menurutnya percaya memperjuangkan keadilan dan penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga dan rumah. Maka, untuk mewujudkan hal itu, pihaknya menentang praktik poligami.

Kedepannya, PSI akan memperjuangkan pemberlakuan larangan poligami bagi pejabat publik di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tutur Grace, seperti dilansir CNN Indonesia.

Grace melanjutkan, dengan perjuangan itu PSI tidak ingin negara secara tidak langsung melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan.

"Apakah kalian akan rela jika ibu kalian diduakan? Apakah Bro and Sis rela jika kakak atau adik Bro and Sis dimadu? Apakah Bro and Sis rela jika anak Bro and Sis menjadi istri kedua atau ketiga? Tidak, kita pasti tidak rela," tutupnya.[fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kenapa e-KTP Kelebihan Cetak? Ada Penggelembungan Data?
• Berkali-kali Kasus Tercecernya e-KTP
• Dapat Remisi Natal, Ahok Sang Penista Agama akan Bebas pada 24 Januari 2019
• Pemindahan BPN ke Jateng, Fadli: Kita Berusaha Kuasai Basis Lawan
• Strategi Sandi untuk Pemerataan Ekonomi
• Pemilu tidak Perlu Dilanjutkan
• BPN Prabowo-Sandi akan Ambil Langkah Hukum Soal 31 Juta Pemilih Tambahan
• Keadilan Ekonomi dan Kebebasan Sipil Alami Kemunduran