Pemerintah yang Harus Diganti, bukan Rakyat yang Diminta Diam

JAKARTA (voa-islam.com)- Kalau pemerintah kawalahan memimpin secara demokratis, bukan rakyat yang harus disuruh diam. Tapi pemerintahan yang harusnya diganti. 

Jangan terbalik! Mari kita jaga apa yang sudah kita capai. Demokrasi dan reformasi kita harus terus berjalan ke depan,” demikian kata Fahri Hamzah, baru-baru ini.

Lain kalau hal itu di negara komunis atau totaliter lainnya, ada kesempatan untuk menyebut diri “negara adalah aku”. Karena rezim tidak berganti. Mereka tidak diberi batas waktu. 

“INDONESIA bukan negara komunis atau totaliter. Ini negara demokrasi. Tolong singkirkan paham totaliter dari sini!” cuitannya.

Pemerintah menurut Wakil Ketua DPR RI ini datang dan pergi, setiap 5 tahun berganti. Dan itu biasa dalam demokrasi.

“Kesementaraan itu membuat pemerintah harus sadar bahwa waktu mereka terbatas. Tidak boleh ada pikiran seolah, ‘negara adalah aku dan aku adalah negara’. Itu bukan paham demokrasi.”

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Singkirkan Paham Komunis dan Totaliter di Sini
• Ka’ban Sorot Tajam Petugas Pemilu yang Meninggal
• Tim IT BPN Tagih Hadiah Rp 100 Miliar, Relawan Jokowi: Uangnya Masih di 17 Pengusaha
• “Manipulasi” dan Dugaan Kecurangan Mendarat di Bawaslu
• Prabowo-Sandi Menang Telak di Kampung Asal SBY
• Bongkar Semua Jenazah Korban Petugas Pemilu 2019
• Kata IT 02 ke Penantang Pemberi 100 Miliar jika Temukan Kecurangan
• Sandiaga Uno Laporkan Langsung Dana Kampanye ke KPU, BPN Kumpulkan Rp213,2 Miliar