Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.881 views

KontraS Sayangkan Indonesia Terpilih Jadi Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

JAKARTA (voa-islam.com)—Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB di tengah kemunduruan penegakan HAM di dalam negeri.

KontraS dalam website resminya yang dikutip Voa Islam, Senin (21/10/2019) mencatat beberapa poin yang mengacu pada penegakan hukum dan HAM di Indonesia saat ini.

Pertama, pemerintah tidak juga mengambil langkah konkret untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan. Justru sebaliknya, pemerintah berupaya untuk mencuci tangan melalui kebijakan yang cenderung lebih berpihak kepada terduga pelaku.

“Seperti belum lama ini, pada Februari 2019. Pemerintah secara sepihak dan tanpa melibatkan partisipasi korban mencetuskan Deklarasi Damai terhadap kasus Talangsari, Lampung, yang berisikan bahwa kasus Talangsari tidak akan dibuka kembali. Keengganan Pemerintah ini tercetus pada tidak diterimanya rekomendasi dari beberapa negara untuk segera melakukan investigasi dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk di antaranya kasus Talangsari,” ungkap Koordinator KontraS Yati Andriyani.

Kedua, soal hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat yang saat ini semakin dipersempit. Kondisi tersebut tercermin dari penanganan aksi massa pada 21-23 Mei dan 23-30 September 2019 yang cenderung koersif ketimbang persuasif. Tindakan represif dari aparat keamanan terlihat jelas ketika aparat melakukan pendekatan kekerasan tetapi juga penangkapan sampai pada pascaaksi.

Hasil investigasi KontraS menunjukkan fakta bahwa aparat terbukti melakukan penganiayaan, pengeroyokan, bahkan penggunaan senjata api yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Pembatasan terhadap hak atas informasi oleh Pemerintah Indonesia juga tercermin ketika Menkominfo secara sepihak melakukan pembatasan akses internet di wilayah Jakarta pasca-pengumuman pemenang Pilpres 2019 – 2024 pada 21-23 Mei lalu.

“Pembatasan serupa juga terjadi pada saat peristiwa kerusuhan di Papua yang dipicu akibat adanya peristiwa rasisme terhadap sejumlah mahasiswa Papua di asrama Papua di Surabaya pada Agustus 2019 lalu. Pembatasan akses internet ini tidak pernah dievaluasi sehingga sangat rentan dilakukan secara sewenang-wenang,” jelas Yati.

Kemudian, KontraS menyoroti masa depan penegakan hukum di berbagai sektor yang dinilai mengalami kemunduran. Hal ini tercermin dari inisiasi DPR RI untuk mengesahkan sejumlah peraturan yang masih bermasalah, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Revisi Undang – Undang KPK (RUU KPK), hingga RUU Pertanahan. Berbagai peraturan bermasalah ini dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, justru menguntungkan bagi para penguasa dan melanggengkan impunitas.

Selanjutnya, soal ratifikasi peraturan internasional masih belum direalisasikan pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, komitmen Indonesia di depan negara-negara lain untuk melakukan ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol of Convention Against Torture) serta Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention on Protection of All People Against Enforced Disappearances) masih belum direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia.  Selain itu, pendekatan militeristik masih diterapkan di Papua dan Papua Barat, kondisi ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menjalankan rekomendasi 139.67 dari Selandia Baru tentang pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Papua. Bahkan, pada pertengahan tahun 2018, Ketua Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Zeid Ra’ad Al Hussein membuat pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia tidak kunjung memberikan akses kunjungan ke Papua bagi OHCHR.

Selain itu, dalam isu kebijakan HAM Luar Negeri Indonesia, negara masih belum menunjukkan tindakan konkret terhadap beberapa isu HAM di level global, di antaranya: 1) isu Rohingya dan penanganan pengungsi. Indonesia cenderung masih bermain aman dan tidak menjadikan isu pengungsi yang telah menjadi krisis internasional sebagai salah satu isu yang dijadikan komitmen bagi Pemerintah.

Indonesia masih enggan meratifikasi Konvensi 1951 dan mendukung repatriasi masyarakat Rohingya tanpa didukung dengan jaminan kewarganegaraan dan pemulihan bagi para masyarakat Rohingya apabila mereka kembali ke tanah air mereka. 2) Indonesia tidak menjadi negara pendukung dalam isu Suriah berbeda dengan semangat Indonesia dalam mendukung dan menjadi garda depan pada isu Palestina. Hal ini tercermin pada catatan voting Indonesia di PBB yang selalu abstain terkait dengan permasalahan dan penyelesaian isu di Suriah. Walaupun Indonesia mengklaim telah meluncurkan begitu banyak Peacekeeper untuk negara-negara konflik, hal ini tidak berjalan selaras dengan sikap di forum internasional maupun resolusi konflik di level domestik seperti Papua.

“Berbagai permasalahan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah masih enggan untuk memperbaiki situasi dan kondisi pemenuhan maupun pemajuan hak asasi manusia sehingga patut dipertanyakan apabila Indonesia terpilih sebagai Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya tanpa dibarengi dengan langkah konkret Pemerintah untuk memajukan penegakan dan perlindungan HAM bagi rakyatnya,” demikian keterangan akhir KontraS.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Semakin Berkah, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

IDC menerima zakat fitrah Rp 40.000 hingga 51.000 per-jiwa, disalurkan kepada Mustahiq dengan prioritas Muallaf dan Fakir Miskin dari kalangan yatim, aktivis Islam, dan dhuafa terdampak pandemi...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Hijrah memeluk Islam, Rudy Chow tinggalkan bisnis peralatan sembahyang Vihara. Ia jadi pengangguran dan ekonominya ambruk....

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

Alhamdulillah, kini Maria muallaf mahasiswi Universitas Brawijaya bisa bernafas lega. Yayasan IDC menyalurkan amanah dari para donatur, sebesar Rp 66.648.300 untuk membantu beasiswa pendidikan...

Latest News
Pihak Berwenang Dubai Perbaharui Peraturan Penggunaan Masker Wajah di Depen Umum

Pihak Berwenang Dubai Perbaharui Peraturan Penggunaan Masker Wajah di Depen Umum

Senin, 01 Jun 2020 21:30

Mengapa Pesantren Kurang Siap Saat New Normal?

Mengapa Pesantren Kurang Siap Saat New Normal?

Senin, 01 Jun 2020 21:30

Kluster Baru Jika New Normal Dipaksakan Berlaku

Kluster Baru Jika New Normal Dipaksakan Berlaku

Senin, 01 Jun 2020 21:27

Amnesty Internasional: Pasukan Israel Latih Polisi AS dalam Skala Besar

Amnesty Internasional: Pasukan Israel Latih Polisi AS dalam Skala Besar

Senin, 01 Jun 2020 21:15

Legislator PKS Nilai Luhur Pancasila Kunci Indonesia Kesejahteraan, Adil dan Bermartabat

Legislator PKS Nilai Luhur Pancasila Kunci Indonesia Kesejahteraan, Adil dan Bermartabat

Senin, 01 Jun 2020 20:56

Militer Somalia Klaim Tewaskan 18 Pejuang Al-Shabaab dalam Operasi di Selatan Shabelle

Militer Somalia Klaim Tewaskan 18 Pejuang Al-Shabaab dalam Operasi di Selatan Shabelle

Senin, 01 Jun 2020 20:30

Saudi Buka Kembali Bandara King Abdulaziz Setelah 2 Bulan Ditutup Akibat Pembatasan COVID-19

Saudi Buka Kembali Bandara King Abdulaziz Setelah 2 Bulan Ditutup Akibat Pembatasan COVID-19

Senin, 01 Jun 2020 19:30

Pejabat Fatah: Palestina Akan Hadapi Rencana Pencaplokan Tepi Barat Oleh Israel dengan Intifada

Pejabat Fatah: Palestina Akan Hadapi Rencana Pencaplokan Tepi Barat Oleh Israel dengan Intifada

Senin, 01 Jun 2020 18:30

Protes Atas Pembunuhan Pria Kulit Hitam oleh Opsir Kulit Putih Menyebar ke Negara di Luar AS

Protes Atas Pembunuhan Pria Kulit Hitam oleh Opsir Kulit Putih Menyebar ke Negara di Luar AS

Senin, 01 Jun 2020 17:00

Politisi PPP Minta Polisi Tidak Asal Tangkap Ruslan Buton

Politisi PPP Minta Polisi Tidak Asal Tangkap Ruslan Buton

Senin, 01 Jun 2020 11:24

Idul Fitri, Makna Takwa dan Kemenangan Kala Pandemi Corona

Idul Fitri, Makna Takwa dan Kemenangan Kala Pandemi Corona

Senin, 01 Jun 2020 10:39

Covid-19, Menguji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Publik

Covid-19, Menguji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Publik

Senin, 01 Jun 2020 06:55

Heboh, Tatkala Mobil BSL-2 Jadi Rebutan di Jatim

Heboh, Tatkala Mobil BSL-2 Jadi Rebutan di Jatim

Senin, 01 Jun 2020 00:14

Polisi Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Wartawan dan Panitia Diskusi UGM

Polisi Harus Usut Tuntas Pelaku Teror Wartawan dan Panitia Diskusi UGM

Ahad, 31 May 2020 23:29

Jadilah Umat Rabbani Bukan Umat 'Ramadhani'

Jadilah Umat Rabbani Bukan Umat 'Ramadhani'

Ahad, 31 May 2020 23:09

AS Siapkan Militernya untuk Dikirim ke Kota Dilanda Kerusuhan Minneapolis Jika Diminta

AS Siapkan Militernya untuk Dikirim ke Kota Dilanda Kerusuhan Minneapolis Jika Diminta

Ahad, 31 May 2020 22:45

Patroli Garda Nasional AS Tembaki Penduduk di Lingkungan Minneapolis dengan Peluru Cat

Patroli Garda Nasional AS Tembaki Penduduk di Lingkungan Minneapolis dengan Peluru Cat

Ahad, 31 May 2020 22:30

Pakistan Tembak Jatuh Drone Mata-mata India di Perbatasan yang Disengketakan

Pakistan Tembak Jatuh Drone Mata-mata India di Perbatasan yang Disengketakan

Ahad, 31 May 2020 22:16

IPW Minta Polri Tidak Terlalu Parno dan Segera Bebaskan Ruslan Buton

IPW Minta Polri Tidak Terlalu Parno dan Segera Bebaskan Ruslan Buton

Ahad, 31 May 2020 22:09

Update 31 Mei 2020: Kasus Positif COVID-19 Naik 700, Pasien Sembuh 293, Meninggal 40

Update 31 Mei 2020: Kasus Positif COVID-19 Naik 700, Pasien Sembuh 293, Meninggal 40

Ahad, 31 May 2020 21:26


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X

Sabtu, 30/05/2020 22:19

Perlawanan Politik Ruslan Buton