Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.192 views

Legislator: RUU Ciptaker Dorong Sentralisasi

 
JAKARTA (voa-islam.com)--Salah satu ketentuan kontroversial RUU Cipta Kerja adalah bahwa RUU setebal lebih dari 1.000 halaman itu sangat sentralistik, mencabut kewenangan Pemerintah Daerah secara drastis. 
 
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menilai RUU Omnibus Law ini membuka jalan diberlakukan kembali sistem sentralisasi kekuasaan dimana semua kewenangan diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sedang Pemerintah Daerah hanya menjadi pelaksana teknis. 
 
Ketentuan ini dinilai Mulyanto bertentangan dengan semangat reformasi yang menginginkan adanya pembagian kekuasaan atau kewenangan secara harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan itu, Pemerintah Daerah didorong untuk lebih otonom dalam menentukan program pembangunan wilayah secara mandiri berdasarkan potensi yang ada.
 
"PKS mendesak Pemerintah tidak kembali memutar jarum sejarah ke era sentralistik. Melalui RUU Omnibus Law Ciptaker berbagai bentuk perizinan yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah seluruhnya akan ditarik menjadi kewenangan Pusat," kata Mulyanto.
 
Mulyanto melihat sedikitnya ada 2 isu penting terkait peran pemerintah daerah yang diatur dalam RUU Ciptaker ini.
 
Pertama, terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Kedua terkait dengan kewenangan perijinan berusaha.
 
Terkait tugas pokok dan fungsi Pemda, RUU Ciptaker ini akan memangkas peran pemda berupa: Dihapusnya tupoksi pemda dalam penyelenggaraan Urusan Konkuren; Hilangnya kewenangan pemda dalam penyelenggaraan tata ruang daerah. Padahal kedua ketentuan ini menjadi jantung dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan di daerah.
 
Sementara kewenangan Pemda dalam pembangunan sektor di daerah habis terpangkas, karena ditariknya penyelenggaraan: kegiatan minerba; pengelolaan kepariwisataan; pengelolaan wilayah pesisir; pembinaan, pengelolaan data terintegrasi usaha perkebunan; pengelolaan transporasi; sumber daya air; jasa konstruksi; perumahan dan kawasan pemukiman, rumah susun; penyelenggaraan pasar rakyat, pasar swalayan, perkulakan dll; serta penyelenggaraan kelistrikan; dll.
 
Terkait dengan kewenangan perizinan, RUU Ciptaker ini, menghapus kewenangan pemda hampir di seluruh sektor dalam 11 klaster, antara lain: perizinan pemanfaatan ruang; Izin Mendirikan Bangunan (IMB); transportasi; Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); pengelolaan limbah B3; penanaman modal; usaha perkebunan; pertambangan minerba, dll.
 
"Terkait dengan perizinan di daerah, ternyata juga dikritisi oleh Bank Dunia.
 
Dalam laporan perekonomian Indonesia yang dirilis Juli ini dengan judul Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery, Bank Dunia menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Ciptaker yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah ketentuan tentang perijinan.
 
Dalam aspek perizinan, World Bank menyorot klausul yang tidak lagi mengkategorikan usaha farmasi, rumah sakit, pendirian bangunan sebagai kegiatan berisiko tinggi, termasuk juga relaksasi syarat-syarat perlindungan lingkungan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat.
 
Secara umum, World Bank menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan, sesungguhnya bukanlah dalam aspek regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan," imbuh Mulyanto.
 
"Jadi terkait perizinan ini yang utama bukanlah sekedar memindahkan kembali kewenangan dari daerah ke pusat, tetapi membangun budaya birokrasi yang efisien; sistem yang transparan,  akutabel, dan berbasis merit; serta SDM yang amanah dan profesional," jelas Mulyanto. 
 
Anggota Komisi VII DPR RI ini berpendapat dengan dicabutnya seluruh kewenangan daerah, maka RUU Omnibus Law ini berpotensi merusak tatanan demokratisasi serta prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. 
 
Kondisi ini bertentangan dengan ruh konstitusi dalam pasal 18 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
 
"Ini adalah soal serius, yang tidak boleh disepelekan. Apakah pemerintah pusat dapat mengurus semua kewenangan dan perijian yang disentralisasikan? 
 
Lalu, bagaimana dengan pemungsian SDM daerah? Ketika pendapatan daerah berkurang, apakah akan dikompensasi dengan DAU atau DAK atau dana bagi hasil sumber daya alam? 
 
Jangan sampai nanti setelah RUU ini disetujui, Pemda mogok, tidak menjalankannya di lapangan, terjadi kekosongan regulasi di daerah, serta berbagai program pembangunan berakhir dengan kemandegan," seru Mulyanto.
 
Mulyanto mengingatkan eksperimentasi bernegara sejak Era Reformasi salah satunya adalah terkait dengan penataan format hubungan pusat-daerah, pasca runtuhnya pemerintahan sentralistik Orde Baru melalui beberapa kali revisi UU Pemda (UU No. 23 tahun 2014). 
 
Karena itu upaya untuk menjaga keseimbangan harmonis hubungan pusat-daerah adalah sebuah langkah penting dan strategis dalam mengelola demokrasi di negeri Nusantara dengan spent of controll yang luas ini.*[Syaf/voa-islam.com]
 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Menjaga Pelita Kehidupan

Menjaga Pelita Kehidupan

Selasa, 29 Sep 2020 13:37

Tegas! Langgar PSBB, 19 Perusahaan di Jakarta Selatan Ditutup

Tegas! Langgar PSBB, 19 Perusahaan di Jakarta Selatan Ditutup

Selasa, 29 Sep 2020 13:27

Angka Kematian Covid-19 Indonesia Lebih Tinggi dari Dunia, Netty: Akibat Sistem Kesehatan Buruk

Angka Kematian Covid-19 Indonesia Lebih Tinggi dari Dunia, Netty: Akibat Sistem Kesehatan Buruk

Selasa, 29 Sep 2020 12:33

Komisi E Apresiasi Penambahan Fasilitas Isolasi Terkendali Milik Pemprov DKI

Komisi E Apresiasi Penambahan Fasilitas Isolasi Terkendali Milik Pemprov DKI

Selasa, 29 Sep 2020 12:21

Please, Bikin Kreatif atau Adiktif ya?

Please, Bikin Kreatif atau Adiktif ya?

Selasa, 29 Sep 2020 11:45

Berhenti Menyakiti Ulama

Berhenti Menyakiti Ulama

Selasa, 29 Sep 2020 11:18

Legislator: Program JKP dalam RUU Cipta Kerja Hanya Menguntungkan Pengusaha

Legislator: Program JKP dalam RUU Cipta Kerja Hanya Menguntungkan Pengusaha

Selasa, 29 Sep 2020 11:05

Waspadai 'Jualan Revolusi Islam' ala Syiah

Waspadai 'Jualan Revolusi Islam' ala Syiah

Senin, 28 Sep 2020 23:55

Azerbaijan Bantah Klaim Dubes Armenia Bahwa Turki Kirim 4000 Pejuang Asal Suriah

Azerbaijan Bantah Klaim Dubes Armenia Bahwa Turki Kirim 4000 Pejuang Asal Suriah

Senin, 28 Sep 2020 20:50

Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

Senin, 28 Sep 2020 18:46

FDP Gelar Pengajian Bulanan di Daerah Perbatasan Aceh

FDP Gelar Pengajian Bulanan di Daerah Perbatasan Aceh

Senin, 28 Sep 2020 18:35

PM Maroko: Tidak Ada Perdamaian Tanpa Negara Merdeka Bagi Palestina

PM Maroko: Tidak Ada Perdamaian Tanpa Negara Merdeka Bagi Palestina

Senin, 28 Sep 2020 15:00

Negara Timur Tengah dan Asia Khawatir Atas Konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh

Negara Timur Tengah dan Asia Khawatir Atas Konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh

Senin, 28 Sep 2020 14:00

AS Ancam Tutup Kedutaan Besar di Irak Jika Serangan Roket Terus Berlanjut

AS Ancam Tutup Kedutaan Besar di Irak Jika Serangan Roket Terus Berlanjut

Senin, 28 Sep 2020 11:50

Kesetaraan Upah, Ilusi Kapitalis bagi Perempuan

Kesetaraan Upah, Ilusi Kapitalis bagi Perempuan

Ahad, 27 Sep 2020 22:53

Menjawab Pak Wapres: Layakkah Korean Wave Dijadikan Panutan?

Menjawab Pak Wapres: Layakkah Korean Wave Dijadikan Panutan?

Ahad, 27 Sep 2020 22:28

Ulama Pewaris Nabi, Harusnya Dilindungi

Ulama Pewaris Nabi, Harusnya Dilindungi

Ahad, 27 Sep 2020 21:56

Sekularisasi di Kampus Yes, Islamisasi No?

Sekularisasi di Kampus Yes, Islamisasi No?

Ahad, 27 Sep 2020 21:39

Ketua Satgas Penanganan Covid-19: Penular Orang Terdekat, OTG Itu Silent Killer

Ketua Satgas Penanganan Covid-19: Penular Orang Terdekat, OTG Itu Silent Killer

Ahad, 27 Sep 2020 21:15

ATSI Dukung Pemerintah Beri Bantuan Kuota Internet untuk PJJ

ATSI Dukung Pemerintah Beri Bantuan Kuota Internet untuk PJJ

Ahad, 27 Sep 2020 21:07


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X