Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.179 views

Yusril: Presiden dan Mendagri Tidak Berwenang Mencopot Kepala Daerah

JAKARTA (voa-islam.com)--Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jadi sorotan karena instruksinya tentang penegakan protokol kesehatan COVID-19 dengan bisa mencopot kepala daerah yang melanggar. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pun ikut memberi pandangannya terkait instruksi Mendagri Tito Karnavian.

Yusril menjelaskan, instruksi Mendagri Tito Karnavian tersebut tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah. 

 “Yang perlu dijelaskan adalah apakah instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 itu dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Jawabannya, tentu saja tidak,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2020.

Menurut Yusril, instruksi presiden, instruksi menteri dan sejenisnya, pada hakikatnya hanya perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dia menjelaskan itu dengan merujuk proses penyusunan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 2003. Saat itu, Yusril selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia bilang, dalam prosesnya, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu kemudian menjadi UU Nomor 10 Tahun 2004. Pun, selanjutnya diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Dan, telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, sudah tidak mencantumkan lagi inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ini untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto,” jelasnya.

Yusril menambahkan, instruksi Tito terkait ancaman bagi kepala daerah pelanggar protokol bisa saja terjadi. Namun, proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah itu tetap harus merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sebagaimana kita maklum UU Pemerintahan Daerah sekarang menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU di daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. 

Dalam konstitusi, ia menekankan, posisi KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan pemenang dalam pilkada. Meski kadang KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Presiden atau mendagri tinggal menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pasangan Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dan melantiknya. 

“Dengan demikian, presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya,” jelasnya.

Pun, ia menyampaikan proses pemberhentian kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD. 

“Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” ujarnya.

Yusrul mengatakan, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan. Namun, untuk keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan MA untuk membela diri.

“Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun mungkin pula lebih. Apa yang jelas bagi kita adalah presiden maupun mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepada daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya. 

Kata dia, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah terjerat kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Hal ini seperti dakwaan kasus korupsi, makar, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara.

“Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kepala daerah demi menekan penularan COVID-19. Instruksi ini sebagai respons pemerintah terkait adanya kerumunan akhir-akhir ini seperti acara di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Terkait kerumunan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun diperiksa polisi. Begitupun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Anies sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito Karnavian.

Eks Kapolri itu meminta seluruh kepala daerah agar menaati instruksinya dan segala peraturan perundang-undangan. Imbauan ini dengan mengingatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," jelas Tito.

Sumber: Viva.co.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Belum genap berusia 2 tahun, bocah imut mungil ini harus menjalani hidup dengan dahsyatnya penyakit tumor ganas di. Hari-harinya dipenuhi tangis bersimbah darah yang mengucur dari luka matanya...

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Sungguh prihatin kondisi rumah Ustadz Ahmad Sukarman ini. Rumah tinggal yang difungsikan sebagai markas pengajian ini sangat tidak layak, rapuh dan reyot terancam roboh....

Hidup Sebatang Kara, Muallaf  Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hidup Sebatang Kara, Muallaf Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hijrah menjadi Muslimah, mantan Kristen Pantekosta ini ditimpa banyak ujian mulai dari keluarga hingga kerasnya pekerjaan. Hidup sebatang kara, ia bekerja keras sebagai buruh pembuat batu bata. ...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Latest News
Ganasnya Sakit Qalbu (2): Ini Penyebab 350 Penyakit dari Hatimu (1-350)

Ganasnya Sakit Qalbu (2): Ini Penyebab 350 Penyakit dari Hatimu (1-350)

Sabtu, 27 Feb 2021 10:30

Quranic Quantum Food: Tips Jadikan masakan sehat & Anti Sihir

Quranic Quantum Food: Tips Jadikan masakan sehat & Anti Sihir

Sabtu, 27 Feb 2021 10:29

Kajian Ilmu FUUI: Tunduk dan Patuh Kepada Selain Allah dengan Menentang Syariat-Nya

Kajian Ilmu FUUI: Tunduk dan Patuh Kepada Selain Allah dengan Menentang Syariat-Nya

Sabtu, 27 Feb 2021 01:20

Parlemen Belanda: Perlakuan Cina Terhadap Muslim Uighur Genosia

Parlemen Belanda: Perlakuan Cina Terhadap Muslim Uighur Genosia

Jum'at, 26 Feb 2021 20:30

Mahkamah Agung Inggris Putuskan Shamima Beghum Tidak Bisa Kembali Ke Inggris

Mahkamah Agung Inggris Putuskan Shamima Beghum Tidak Bisa Kembali Ke Inggris

Jum'at, 26 Feb 2021 19:35

Sri Lanka Cabut Larangan Kontroversial Penguburan Jenazah COVID-19 Dengan Cara Dibakar

Sri Lanka Cabut Larangan Kontroversial Penguburan Jenazah COVID-19 Dengan Cara Dibakar

Jum'at, 26 Feb 2021 18:14

AS Bombardir Fasilitas Milisi Syi'ah Dukungan Iran Dekat Perbatasan Irak-Suriah

AS Bombardir Fasilitas Milisi Syi'ah Dukungan Iran Dekat Perbatasan Irak-Suriah

Jum'at, 26 Feb 2021 15:00

Syakir Daulay Didaulat Jadi Duta Wakaf

Syakir Daulay Didaulat Jadi Duta Wakaf

Jum'at, 26 Feb 2021 11:47

Soal Izin Investasi Industri Miras, Harusnya Tunggu RUU Miras Disahkan Dulu

Soal Izin Investasi Industri Miras, Harusnya Tunggu RUU Miras Disahkan Dulu

Jum'at, 26 Feb 2021 06:54

PKS Bersama Melayani Rakyat bukan Sekadar Tagline, Tapi Jadi Ruh dan Sistem

PKS Bersama Melayani Rakyat bukan Sekadar Tagline, Tapi Jadi Ruh dan Sistem

Jum'at, 26 Feb 2021 06:49

Pak Jokowi, Akui Saja Kesalahan Kerumunan di Maumere Itu

Pak Jokowi, Akui Saja Kesalahan Kerumunan di Maumere Itu

Jum'at, 26 Feb 2021 06:36

Kontroversi Jilbab, Islam Intoleran?

Kontroversi Jilbab, Islam Intoleran?

Jum'at, 26 Feb 2021 06:25

Hari Jum’at Tiba, Rasulullah Menunggu Shalawat Kita!

Hari Jum’at Tiba, Rasulullah Menunggu Shalawat Kita!

Kamis, 25 Feb 2021 22:26

Jeratan Pornografi Kian Mencengkeram Dunia Remaja

Jeratan Pornografi Kian Mencengkeram Dunia Remaja

Kamis, 25 Feb 2021 21:43

Keunggulan Vaksin Nusantara, Layakkah Kita Berharap?

Keunggulan Vaksin Nusantara, Layakkah Kita Berharap?

Kamis, 25 Feb 2021 21:27

Doa Agar Amal Ibadah Diterima

Doa Agar Amal Ibadah Diterima

Kamis, 25 Feb 2021 21:10

Rakyat Tuban, Dulu Ditolak Kini Kaya Mendadak

Rakyat Tuban, Dulu Ditolak Kini Kaya Mendadak

Kamis, 25 Feb 2021 20:35

Turki Akan Balas Dendam Atas Pembantaian 13 Warga Turki Ditangan Teroris PKK

Turki Akan Balas Dendam Atas Pembantaian 13 Warga Turki Ditangan Teroris PKK

Kamis, 25 Feb 2021 20:05

Militer Armenia Serukan Pengunduran Diri PM Nikol Pashinyan

Militer Armenia Serukan Pengunduran Diri PM Nikol Pashinyan

Kamis, 25 Feb 2021 19:45

Laporan: Regu Pembunuh Jamal Khashoggi Terbang Ke Turki Dengan Jet Pribadi Sitaan MBS

Laporan: Regu Pembunuh Jamal Khashoggi Terbang Ke Turki Dengan Jet Pribadi Sitaan MBS

Kamis, 25 Feb 2021 19:15


MUI

Must Read!
X