Anis Byarwati Legislator Perempuan PKS Dilantik sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI

JAKARTA (voa-islam.com)--Senin, 8/3/2021. Dr Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) - Komisi XI, ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI periode 2019 - 2024, di ruang BAKN DPR RI Gedung Nusantara 1 , menggantikan Ahmad Syaikhu.

Anggota Legislatif (ALEG) dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI 1 Jakarta Timur ini, menjadi perempuan pertama yang duduk sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota BAKN DPR RI hingga saat ini.

BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 t, pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G . Dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara, berfungsi untuk melakukan penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksaanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat terhadap DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Ditemui usai pelantikan, Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga Surabaya ini mengatakan bahwa, “BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara," paparnya.

Anis juga berharap, "Pengelolaan keuangan negara dapat lebih transparan dan akuntabel, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia," tegasnya.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Impor Beras Menandakan Tidak Peduli Terhadap Petani Indonesia
• Varian Baru Covid-19, Strateginya Makin Disiplin 5M, Tingkatkan 3T dan Percepat Vaksinasi
• Kembali Terjadi Kasus Suap, Kinerja Perpajakan Harus Dievaluasi Besar-Besaran
• Sejalan dengan Muhammadiyah, Fraksi PKS Tegaskan Agama Jadi Bagian Integral Visi Pendidikan Nasional
• Pemerintah Rencana Impor 1 Juta Ton Beras, Legislator Pertanyakan Food Estate
• Fahri: Elit Politik di Indonesia tidak Tunjukkan Keseriusan Berdemokrasi
• Kasus Suap Pajak di Tengah Pandemi, Anis: Rapor Merah Pemerintah
• HNW: Penting Presiden Jokowi Buat Perpres Baru Pencabutan Investasi Miras