PBB Desak Bangladesh Hentikan Rencana Pemulangan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Ketua Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada hari Selasa (13/11/2018) mendesak pemerintah Bangladesh untuk menghentikan rencana pemulangan lebih dari 2.200 pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Bachelet memperingatkan pemulangan itu akan melanggar hukum internasional dan menempatkan hidup dan kebebasan mereka pada risiko serius.

"Para pengungsi di Cox's Bazar adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di tengah-tengah kekerasan yang meletus pada Agustus 2017, yang menyebabkan kaburnya lebih dari 725.000 orang. Banyak yang menyaksikan pembunuhan anggota keluarga mereka dan rumah-rumah dan desa mereka dibakar habis.

"Para pengungsi telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak ingin kembali dalam kondisi saat ini. Beberapa keluarga pengungsi yang tampaknya terdaftar untuk kembali dipimpin oleh perempuan atau anak-anak," katanya.

Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga terus menerima laporan pelanggaran yang sedang berlangsung atas hak-hak Rohingya yang tersisa di Rakhine utara yang termasuk tuduhan pembunuhan, Bachelet mengingatkan.

"Kami menyaksikan teror dan kepanikan di antara para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar yang berada dalam risiko segera dikembalikan ke Myanmar yang bertentangan dengan keinginan mereka," katanya.

“Pengusiran paksa atau pengembalian paksa para pengungsi dan pencari suaka ke negara asal mereka akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap prinsip hukum inti dari non-refoulement, yang melarang pemulangan di mana ada ancaman penganiayaan atau risiko serius terhadap kehidupan dan integritas fisik atau kebebasan dari individu, "tambah Bachelet.

Komisioner itu menyerukan kepada Pemerintah Myanmar untuk menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan kondisi untuk kembali dengan mengatasi akar penyebab krisis di negara bagian Rakhine, khususnya diskriminasi sistematis dan penganiayaan terhadap Rohingya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira."

Sekitar 18.000 wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak, dan perempuan, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas pada bulan Agustus 2017.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (st/aa)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Jubir Hamas: 'Kami Mengajari Israel Sebuah Pelajaran Serius'
• Surat Kabar Arab Sebut Israel Sensor Sepenuhnya Rincian Operasi Militer Gagal di Gaza
• Foto: Serangan Udara dan Artileri Zionis Israel di Jalur Gaza
• Anggota Tim Pembunuh Jamal Khashoggi Telepon Atasan: 'Beri Tahu Bos Anda Misi Telah Selesai'
• Hamas Ancam Serang Ashdod dan Beersheba Jika Israel Terus Targetkan Bangunan Sipil di Gaza
• Menteri Syi'ah Houtsi Sebut Pemberontak Dukungan Iran Lakukan 'Kejahatan Keji' Pada Rakyat Yaman
• Penyelidikan Al-Khaleej Online Ungkap Intelijen Mesir Siksa Para Pejuang Perlawanan Palestina
• Pasukan Khusus Israel Menyusup ke Gaza, Bunuh Komandan Senior Militer Hamas Nour Baraka