Selasa, 9 Syawwal 1445 H / 19 November 2019 09:15 wib
2.922 views
AS Nyatakan Pemukiman Israel di Tepi Barat yang Diduduki Sekarang 'Legal'
AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Amerika Serikat tidak lagi percaya bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan pada hari Senin (18/11/2019), dalam perubahan pro-Israel terbaru oleh Washington.
Pernyataan itu membuat Amerika Serikat berselisih dengan hampir semua negara dan resolusi Dewan Keamanan PBB dan datang tepat ketika Benny Gantz berlomba untuk membentuk pemerintahan untuk menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sekutu dekat Presiden Donald Trump.
"Setelah mempelajari dengan seksama semua sisi dari debat hukum," kata Pompeo kepada wartawan, Amerika Serikat telah menyimpulkan bahwa "pembentukan permukiman sipil Israel di Tepi Barat, pada dasarnya, tidak konsisten dengan hukum internasional."
"Menyebut pendirian permukiman sipil yang tidak konsisten dengan hukum internasional tidak berhasil. Itu belum memajukan tujuan perdamaian," kata Pompeo.
Hingga saat ini, kebijakan AS didasarkan, setidaknya secara teori, pada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri pada tahun 1978 yang mengatakan bahwa pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diambil satu dekade sebelumnya oleh Israel bertentangan dengan hukum internasional.
Konvensi Jenewa Keempat tentang hukum perang secara eksplisit melarang memindahkan warga sipil ke wilayah pendudukan.
Sementara Amerika Serikat secara umum memveto langkah-langkah Dewan Keamanan yang kritis terhadap Israel, presiden sebelumnya Barack Obama, jengkel dengan Netanyahu, dalam minggu-minggu terakhirnya di kantor mengizinkan berlakunya Resolusi 2334 yang menyebut permukiman Israel sebagai "pelanggaran mencolok" hukum internasional.
Pompeo mengatakan bahwa Amerika Serikat menolak pendekatan pemerintahan Obama, meskipun ia membantah bahwa langkah itu memberi lampu hijau kepada Israel untuk membangun lebih banyak permukiman.
Langkah ini tentu akan ditafsirkan sebagai dorongan untuk Netanyahu, yang berjuang untuk tetap berkuasa setelah gagal membentuk pemerintah koalisi
Pompeo menyangkal motivasi semacam itu, dengan mengatakan: "Pengaturan waktu ini tidak terkait dengan apa pun yang berkaitan dengan politik domestik di mana pun di Israel atau sebaliknya."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin mengatakan sebuah pernyataan AS yang menganggap penyelesaian Israel tidak ilegal "hak kesalahan sejarah".
Namun Otoritas Palestina mengecam perubahan kebijakan AS sebagai "sepenuhnya menentang hukum internasional".
Kedua belah pihak menanggapi pengumuman oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang mengatakan bahwa Washington "tidak lagi menganggap permukiman Israel sebagai" tidak konsisten dengan hukum internasional ".
"Kebijakan ini mencerminkan kebenaran historis - bahwa orang-orang Yahudi bukanlah penjajah asing di Yudea dan Samaria," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, menggunakan istilah alkitabiah untuk Tepi Barat.
"Sebenarnya, kita disebut orang Yahudi karena kita adalah orang-orang Yudea," katanya.
Juru bicara presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa masih ada posisi di bawah hukum internasional.
Washington "tidak memenuhi syarat atau berwenang untuk membatalkan resolusi hukum internasional, dan tidak memiliki hak untuk memberikan legalitas pada pemukiman Israel," kata juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeinah dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan Pompeo muncul ketika Netanyahu berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya setelah dua pemilihan yang tidak meyakinkan tahun ini dan dengan prospek yang ketiga yang menjulang.
Menjelang jajak pendapat April di Israel, Trump membuat langkah kontroversial yang dipandang mendukung Netanyahu, termasuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Pemukim Israel, bagian dari konstituensi sayap kanan Netanyahu, mengatakan perubahan kebijakan AS membuka jalan bagi pencaplokan Israel atas pemukiman.
"Kami memuji pemerintahan Trump karena mengungkapkan kebenaran tentang kedudukan komunitas Israel di Yudea, Samaria, dan Lembah Yordania," tulis dewan permukiman Yesha dalam pernyataan bahasa Ibrani.
"Setelah pengakuan Amerika, kita harus pindah ke tahap berikutnya - menerapkan kedaulatan untuk penyelesaian Israel."
Menteri luar negeri Israel Israel Katz juga ikut mengucapan selamat.
"Hak orang-orang Yahudi untuk tanah Israel tidak dapat disangkal," katanya. (TNA)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
