DHAKA (Arrahmah.com) - Taliban memperingatkan pemerintah Bangladesh jika tetap berkontribusi untuk mendukung penjajahan yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan.
Peringatan itu datang setelah AS meminta Dhaka untuk mengirimkan pasukan tempur untuk membantu pasukan koalisi asing di negara yang dilanda perang, lapor AFP mengutip SITE, agen AS yang bertugas untuk memantau dan mengumpulkan informasi mengenai 'terorisme' internasional.
Situs SITE pada Senin (27/9/2010) menerbitkan sebuah laporan berjudul "Taliban Afghanistan bereaksi terhadap AS yang meminta bala tentara dari Bangladesh".
Richard Holbrooke, utusan khusus AS ke Afghanistan dan Pakistan, membuat permohonan ini pada pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Dipu Moni, di New York pekan lalu.
Holbrooke menjilat Bangladesh dengan mengatakan bahwa pasukan negara Asia Selatan itu dapat membantu menjamin keamanan dan stabilitas di Afghanistan yang sedang dilanda perang.
Moni meyakinkan Holbrooke bahwa pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut tentang masalah ini.
SITE mengatakan Taliban telah merespon dengan memuat sejumlah pesan dalam bahasa Arab dan bahasa Pashto di situs dan forum jihad menyeru Dhaka untuk menolak mentah-mentah desakan berkedok permintaan AS, lapor AFP.
"Kami percaya bahwa pemimpin Bangladesh memiliki cukup pengetahuan Islam dan kecerdasan politik untuk tidak melibatkan rakyatnya dalam perang melawan Islam dan terhadap orang-orang Afghanistan dengan mengirimkan ratusan tentara ke Afghanistan," membaca pesan tersebut.
"Dengan asumsi bahwa pemimpin akan melakukan semacam kesalahan bersejarah, muslim Bangladesh tidak akan membiarkan para pemimpin mereka membantu musuh abadi umat Islam terhadap sebuah negara tetangga Islam."
Di Dhaka, pemimpin politik dan warga negara terkemuka mengatakan dengan atau tanpa peringatan dari Taliban, Bangladesh memang tidak seharusnya mengirim pasukan ke Afghanistan, karena merupakan isu sensitif yang melibatkan kepentingan nasional negara itu.
Berbicara kepada Daily Star kemarin (29/9), mereka mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosio-politik dan realitas sebelum mengambil keputusan tentang masalah tersebut.
Obaidul Quader, presidium anggota Liga Awami yang saat ini berkuasa, mengatakan karena ini adalah masalah kebijakan, pemerintah akan memutuskan setelah melakukan diskusi di parlemen.
"AS bisa saja membuat permintaan, tapi kita sendirilah yang memiliki realitas dan mengetahui keterbatasan sendiri," katanya.
Letnan Jenderal Mahbubur Rahman, anggota komite tetap BNP, mengatakan tidak akan bijaksana untuk mengirim pasukan ke Afghanistan tanpa mandat dari PBB.
"Sebelumnya, kami tidak mengirim pasukan ke Irak meski Amerika Serikat juga meminta kami. Kami [Bangladesh] harus mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan," tambahnya.
Jurnalis Shahriar Kabir, mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mempedulikan ancaman Taliban, tetapi ia tetap berpendapat bahwa Bangladesh harus menolak desakan AS tersebut.
"Masalah yang dihadapi Afghanistan harus diselesaikan oleh orang-orang demokratis di negara itu. Bangladesh harus mendukung kekuatan demokratis dan sekuler negara tersebut. Mengirim pasukan dan membunuh orang tak bersalah bukanlah solusi," katanya. (althaf/arrahmah.com)
