Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.009 views

Jerat Pajak Memalak Rakyat

Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Hidup bagaikan dikejar pajak. Apapun bisa dikenai pajak. Bahkan ketika kita membeli air mineral di minimarket pasti ada pajak didalamnya. Nampaknya para pelaku jual beli online, youtuber, dan selebgram tak akan bisa bergerak bebas tanpa pajak. Penghasilan pelaku bisnis e-commerce, youtuber, dan selebgram yang meraup puluhan hingga ratusan juta membuat pemerintah membidik mereka untuk dikenai pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, “Kalau mereka mendapatkan pendapatan di bawah Rp 54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajak. Tetapi, bagi selebgram dan YouTuber yang sudah terkenal dan mendapatkan penghasilan sampai Rp 500 juta, maka mereka akan dikenakan pajak.”

Kebijakan itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan ini mulai diberlakukan di bulan April 2019.

 

Pajak, Alat Pemalak Rakyat

Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber utama penerimaan negara diperoleh dari pajak dan utang. Di luar dari kedua sumber penerimaan tersebut, pendapatan negara juga diperoleh dari retribusi (pungutan/semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, pencetakan uang kertas, dan hadiah (hibah).

Secara substansi, pajak dalam sistem kapitalisme diterapkan pada perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga masyarakat, tanah dan bangunan, barang produksi, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat dibebankan pajak secara berganda. Semisal pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi bangunan dan sebagainya. Pajak ini diterapkan dari tingkat pusat hingga daerah dengan berbagai nama dan jenis pajak. Maka tak mengherankan bila bisnis online hingga selebgram menjadi sasaran kena pajak.

Penerapan pajak di berbagai barang dan jasa sangat membebani perekonomian. Akibatnya, pengenaan pajak menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama devisa negara tentu akan berdampak besar bila negara mengalami krisis ekonomi. Sebab, kondisi dilematis akan menggelayuti. Menaikkan pajak akan membebani rakyat, tapi menutupi defisit anggaran negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tapi negara mengalami defisit keuangan. Maka langkah logis yang diambil oleh negara pengemban kapitalisme adalah dengan berhutang. Di samping itu, negara melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.

Di negara berkembang seperti Indonesia, ketidakmampuannya menutupi defisit keuangan adalah dengan melakukan pinjaman utang luar negeri. Bank Indonesia merilis data terbaru utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 5.410 triliun. Angka yang fantastis dan miris. Utang menumpuk di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, kekayaan alam itu tak pernah bisa dirasakan oleh rakyat. Hanya dinikmati para konglomerat. Saat negara sekarat, rakyat dipalak sejadi-jadinya atas nama pajak. Slogan ‘Orang Bijak Taat Pajak’ pun digaungkan agar rakyat ridho dengan penetapan pajak. Rakyat yang baik adalah membayar pajak tepat waktu, begitu katanya.

Sistem ekonomi kapitalis tidak memiliki sumber penerimaan dari pemilikan umum karena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu pemilikan individu (private proverty) dan pemilikan negara (state proverty). Bukan hal aneh bila badan usaha atau sumber-sumber kekayaan milik negara bebas diperjualbelikan dan dimiliki individu yang bermodal besar. Tidak aneh jika kekayaan alam seperti barang tambang, infrastruktur strategis (jalan tol, bandara, pelabuhan dll) boleh dikuasai oleh segelintir pengusaha. Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan perolehan individu yang memiliki pertambangan tersebut.

 

Kebijakan Pajak dalam Islam

Dalam sistem Islam, sumber penerimaan negara yang masuk ke Baitul Mal (kas negara) diperoleh dari:  (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad.

Pajak dalam sistem Islam adalah jalan terakhir apabila Baitul Mal benar – benar kosong dan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka dalam kondisi ini, pajak diberlakukan atas  kaum muslimin saja. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang ma'ruf.

Pajak dipungut berdasarkan kebutuhan Baitul Mal dalam memenuhi kewajibannya. Pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Apabila kebutuhan Baitul Mal sudah terpenuhi dan sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan. Dalam Islam pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak atas kaum muslimin), tanah kharaj, dan cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Jika ekonomi kapitalis hanya memiliki pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, maka hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Masih ada dua sumber penerimaan negara, yaitu bagian kepemilikan umum dan shadaqah. Syeikh An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah:

  1. Fasilitas/ sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri/ komunitas akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk mencarinya, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum.
  2. Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain-lainnya.
  3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.

Sumber penerimaan dari kepemilikan umum inilah yang berpotensi besar memberikan pendapatan terbesar bagi negara. Negara mengelola kepemilikan ini secara mandiri.

Menjadikan pajak sebagai sumber utama devisa negara hanya akan membuat rakyat terbebani. Sudah saatnya negeri ini mengelola kekayaan negara dengan pengelolaan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni, negara menerapkan sistem Islam dan segera mencampakkan kapitalisme yang terbukti merusak. Wallahu a’lam. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

IDC Distribusikan Ratusan Kilogram Paket Tebar Kurma Ramadhan

IDC Distribusikan Ratusan Kilogram Paket Tebar Kurma Ramadhan

Alhamdulillah, Relawan IDC telah memulai distribusi Program Tebar Kurma Semarak Ramadhan 1440 H....

Menunggak 3 Tahun, Dua Santri Yatim ini Tidak Bisa Ikut Ujian, Ayo Bantu..!!

Menunggak 3 Tahun, Dua Santri Yatim ini Tidak Bisa Ikut Ujian, Ayo Bantu..!!

Bercita-cita ngin jadi Dai hafiz Quran, Gasyim & Julaibib tak bisa ikut Ujian Nasional karena menunggak biaya selama 3 tahun (Rp 32 juta). Sang ibu tidak bekerja krn uzur sakit-sakitan....

Nafisa Zahra, Bayi 9 Bulan ini Menderita Kanker Pembuluh Darah. Ayo Bantu..!!!

Nafisa Zahra, Bayi 9 Bulan ini Menderita Kanker Pembuluh Darah. Ayo Bantu..!!!

Baru berusia 9 bulan, bayi ini diuji dengan penyakit Kanker Pembuluh Darah. Kedua pipinya tumbuh dua benjolan sebesar kepal tangan orang dewasa. Ia harus segera dioperasi dan minum susu khusus...

Pasaribu: Disabilitas Kaki yang Ahli Ibadah ini Jadi Incaran Misionaris. Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Pasaribu: Disabilitas Kaki yang Ahli Ibadah ini Jadi Incaran Misionaris. Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Hidup dengan satu kaki, pria asal Sibolga Tapanuli ini tak kenal putus asa. Setelah kakinya diamputasi karena tertabrak truk, ia justru makin rajin beribadah di masjid. Pria Batak ini butuh bantuan...

Ismail Abdurrahman: Anak Aktivis Dakwah Opname di RS PKU Solo. Ayo Bantu..!!

Ismail Abdurrahman: Anak Aktivis Dakwah Opname di RS PKU Solo. Ayo Bantu..!!

Musibah muntaber tak henti-hentinya menimpa Ismail, anak aktivis dakwah Solo Raya. Sang ayah, Muhammad Arif adalah pekerja serabutan yang saat ini sedang mendapat ujian yang bertubi-tubi. ...

Latest News
Defisit Keadilan, Surplus Teriak ‘Saya Pancasila’

Defisit Keadilan, Surplus Teriak ‘Saya Pancasila’

Ahad, 19 May 2019 16:09

Tak Sabar Hadir di KPU Tanggal 22 Mei 2019

Tak Sabar Hadir di KPU Tanggal 22 Mei 2019

Ahad, 19 May 2019 14:09

Menkopolhukam Dinilai Melanggar Hak Warga Negara

Menkopolhukam Dinilai Melanggar Hak Warga Negara

Ahad, 19 May 2019 12:09

Habib Rizieq dan Amien Rais Ditantang Mubahalah Relawan Jokowi

Habib Rizieq dan Amien Rais Ditantang Mubahalah Relawan Jokowi

Ahad, 19 May 2019 11:43

People Power, Barang Halal yang Diharamkan

People Power, Barang Halal yang Diharamkan

Ahad, 19 May 2019 10:47

"Terorisme" Belakangan Ini Makin Lucu Saja

Ahad, 19 May 2019 10:09

Ganti Sistem Aja Kalau Gak Mau Ada Demo

Ganti Sistem Aja Kalau Gak Mau Ada Demo

Ahad, 19 May 2019 08:09

Tiga Orang Ini Kritisi Razia Massa yang Ingin ke Jakarta 22 Mei

Tiga Orang Ini Kritisi Razia Massa yang Ingin ke Jakarta 22 Mei

Ahad, 19 May 2019 06:09

“Surat” Untuk “Teroris”

“Surat” Untuk “Teroris”

Sabtu, 18 May 2019 22:41

Situs Ini Dinilai Penebar Hoax ke Prabowo, dan Kebal Hukum?

Situs Ini Dinilai Penebar Hoax ke Prabowo, dan Kebal Hukum?

Sabtu, 18 May 2019 20:41

Kapal Perang AL Australia di Tanjung Priok, Ada Apa?

Kapal Perang AL Australia di Tanjung Priok, Ada Apa?

Sabtu, 18 May 2019 20:41

Ramadhan Foodie Festival: Merasakan Sensasi Berbuka Puasa dengan Latar Taman Hutan Kota Bekasi

Ramadhan Foodie Festival: Merasakan Sensasi Berbuka Puasa dengan Latar Taman Hutan Kota Bekasi

Sabtu, 18 May 2019 19:00

Ribuan Massa di Bogor Ikuti Aksi Damai Lawan Kecurangan Pemilu 2019

Ribuan Massa di Bogor Ikuti Aksi Damai Lawan Kecurangan Pemilu 2019

Sabtu, 18 May 2019 16:27

Prabowo Takkan Halangi Rakyat yang Ingin Perubahan

Prabowo Takkan Halangi Rakyat yang Ingin Perubahan

Sabtu, 18 May 2019 15:21

Sempat Ditagih Tim IT BPN, Akhirnya Relawan Jokowi Tutup Sayembara Rp 100 Miliar

Sempat Ditagih Tim IT BPN, Akhirnya Relawan Jokowi Tutup Sayembara Rp 100 Miliar

Sabtu, 18 May 2019 14:05

Otokrasi dalam Demokrasi

Otokrasi dalam Demokrasi

Sabtu, 18 May 2019 14:02

KPU Hancur-hancuran

KPU Hancur-hancuran

Sabtu, 18 May 2019 14:00

Sambil Singgung Orba, Ini Kritik Keras Fahri ke Wiranto

Sambil Singgung Orba, Ini Kritik Keras Fahri ke Wiranto

Sabtu, 18 May 2019 13:21

Bisa-bisa Semua Profesional Dipolisikan

Bisa-bisa Semua Profesional Dipolisikan

Sabtu, 18 May 2019 11:21

Ketua GNPF Ulama Bogor Raya Ditetapkan Tersangka

Ketua GNPF Ulama Bogor Raya Ditetapkan Tersangka

Sabtu, 18 May 2019 07:12


Gamis Syari Cantik Murah Terbaru

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X