Di Balik Istilah People Power

Oleh:

Aufa Adzkiya*

ISTILAH people power kini menjadi sorotan publik di Indonesia hingga menuai pro dan kontra. Istilah tersebut dilontarkan Amien Rais dalam orasinya di aksi 313 yang dihadiri oleh sejumlah ormas seperti FUI, FPI dan Persaudaraan Alumni 212.

Amien mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai aksi pengingat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mereka tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019. "Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi), enggak ada gunanya tapi kita langsung people power" serunya.

Menurut Nicholas Henry, 2011 dalam “People Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in Burma and the Philippines” mendefinisikan people power sebagai frasa yang membangkitkan citra perubahan politik yang tiba-tiba dan dramatis. Seperti demonstrasi massa di jalan-jalan kota besar dan para pemimpin oposisi berbicara kepada massa mengenai keruntuhan rezim sebelumnya yang selama ini tampak kokoh tak tergoyahkan.

People Power menurut Wikipedia, merupakan istilah politik yang menunjukkan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter. People power di Indonesia pernah terjadi pada era reformasi dengan tergulingnya rezim Soeharto yang dipicu oleh demo besar mahasiswa dan rakyat pada Mei 1998.

People Power juga terjadi di beberapa daerah yang rezimnya telah melakukan kediktatoran nan korupsi, salah satu contohnya Filipina pada 1986. Sekitar dua juta orang turun ke jalan menuntut berakhirnya pemerintahan Ferdinand Marcos yang sudah berkuasa selama 21 tahun.

Kediktatoran, korupsi, pelanggaran HAM. Tiga faktor itulah yang mengakumulasi sebagian kejenuhan rakyat Filipina. Apabila kita amati apa yang disampaikan Pak Amien Rais adalah sebuah kekhawatiran terdapat sebuah kecurangan, dikarenakan ketika menjelang pemilu beberapa kali terbukti beberapa pejabat Negara mendapatkan isu tidak netral bahkan menjadikan jabatannya sebagai alat kampanye. ASN tidak netral, yang kontra rezim ditindak, kepala daerah digerakkan untuk dukung rezim, aparat hukum yang memihak rezim, perangkat pemilu dari kardus yang rawan, kertas suara berceceran, e KTP berceceran WNA punya e KTP, TKA China menyerbu, dsb (Indonesiainside.id).

Peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad mengatakan, people power muncul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap netralitas aparat negara. Gerakan kekuatan rakyat itu hanya bisa dicegah dengan aparat negara yang berlaku netral, tidak ikut serta dalam mengkampanyekan paslon tertentu.

“People power tidak akan terjadi kalau TNI, Polri, KPU dan ASN netral,” katanya di Jakarta, Sabtu (6/4)-Suryamalang.com.

Presiden EM UB Azzam Izzudin memberikan keterangan setelah M Nasir selesai memberikan kuliah umum di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya dengan topik “Kebijakan Kementerian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” ada dugaan kampanye terlihat jelas terdapat tagar 2019 Pilih Jikowi. “ada juga kata kurang baik, cenderung unsur kampanye Jokowi. Bukan ke keberhasilan pemerintah tapi Jokowinya,” katanya.

Dan masih terdapat isu tidak netral yang lain melekat pada para Pejabat Negara, sehingga menyebabkan kemarahan publik. Keadaan politik yang seperti inilah dibalik People Power yang di sampaikan oleh Amien Rais, sebagai peringatan dini agar otoritas pemilu untuk adil.

Politik dalam demokrasi kapitalis menjadikan kekuasaan nomor utama, sehingga cara apapun akan dicoba untuk ditempuh demi tercapainya kekuasaan tersebut. Mawas diri karena diawasi oleh Allah SWT pun tidak menjadi prioritas lagi karena tujuannya hanyalah materi yang ingin dicapai.

Hal ini tentu jauh berbeda pada masa para Sahabat dan ciri sebagai seorang muslim. Ketika para sahabat ditunjuk sebagai seorang pemimpin kekhawatiran mendapatkan amanah tersebut terlihat dalam setiap aktivitasnya yang senantiasa berhati-hati dalam memutuskan perkara, karena pemimpin pertanggungjawabannya besar dihadapan Allah SWT.* ktivis dakwah kampus dan member Pena Langit

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Zone lainnya:

• Asal Ngoceh
• Penggantian Istilah Kafir, Mendangkalkan Akidah Islam
• Islamofobia Kian Merajalela
• Pengurus Umat, Itu Tanggung Jawab Pejabat
• Jokowi Wajar Kalah
• Natsir, Apa Pesanmu untuk Pemilu 2019?
• Pikiran Gila Hendro
• Damai atau Jurdil?