PPKM = Pemimpin Pekok Kapan Mundur?

Oleh: Dian F. Hasibuan

“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari– 6015)

Apa yang terjadi jika orang awam berpura-pura menjadi dokter untuk merawat orang sakit? Fenomena ini mengingatkan saya pada cuplikan film yang dibintangi grup komedi Warkop DKI. Ada salah satu scene ketika Dono dirawat oleh pasien ODGJ yang menyamar menjadi dokter di rumah sakit setempat.

Bisa ditebak, bukannya sembuh, Dono lari pontang panting ketakutan dikejar dokter jadi-jadian. Hikmah apa yang bisa kita petik dari cuplikan tersebut? Pertama, setiap profesi ada tata caranya maka serahkan kepada ahlinya. Kedua, kita bisa saja tertipu oleh kostum dan pencitraan, tetapi kita tidak akan tahan dengan konsekuensinya.

Sebuah kepemimpinan pun demikian. Jika wilayah dan program yang dia pimpin mengalami krisis bahkan rakyatnya kelaparan, pasti ada kejanggalan. Bisa jadi selama ini sang pemimpin tidak menyadari apa yang sedang dipimpinnya. Pemimpin tersebut tidak kompeten atau dikelilingi orang-orang yang tidak becus dalam bertindak.

Kita tidak perlu mengomentari baju apa yang dia pakai, apakah dia tersenyum atau tidak, di mana dia tidur hari ini, atau berapa lama waktu yang dia habiskan di istana. Kepemimpinannya terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan, lalu bagaimana respon rakyat terhadap dirinya. Jika sebentar-sebentar molor, sedikit-sedikit revisi, lembek terhadap korupter namun ketat pada rakyat kecil, dari sini saja kita bisa menilai “keluguannya”.

Narasi kritis hingga kebencian kemudian muncul. Ada yang murni mengkritisi, tak sedikit yang memang kontra sedari awal. Pro dan kontra ini, seandainya pun dicari-cari motifnya, tetap tidak mengubah fakta pemimpin tersebut yakni gagal mengurusi urusannya.

Fenomena pemimpin yang mundur dari jabatan terjadi dari masa ke masa. Presiden Soeharto sendiri mundur secara terhormat meski sempat memicu pergolakan di tanah air. Kita mungkin pernah mendengar proses pengunduran diri Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Ia memilih mundur setelah menganggap dirinya tak akan mampu mengemban amanah sebagai pemimpin di Jepang. Abe yang berusia 65 tahun mengalami radang sistem pencernaan selama bertahun-tahun, namun kondisinya semakin memburuk. "Saya telah memutuskan untuk mundur dari jabatan perdana menteri," kata Abe dalam konferensi pers, dikutip Channel News Asia.

Pemimpin Pekok dan Bahayanya

Istilah PPM yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah dinamika perkembangan penanganan pandemi di Indonesia. Sebelum PPKM, pemerintah mengenalkan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Warganet memang jado bikin akronim dan kepanjangan-kepanjangan yang terdengar canggih. Akronik PPKM kemudian diplesetkan menjadi Pemerintah Pekok Kapan Turun dan semacamnya. Sungguh lucu orang Indonesia, biar susah tetap mampu tertawa.

Pekok berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti “bodoh”. Kata pekok kini diadopsi dalam kamus pergaulan dan semakin sering kita jumpai dalam percakapan warganet. Pemimpin yang pekok artinya pemimpin bodoh, pandir, tidak paham, tidak kompeten dan segala sifat seperti pembahasan yang sudah disampaikan di atas.

Ada catatan khusus yang disampaikan Rasulullah Saw tentang bahaya pemimpin yang bodoh. As-Sufahâ‘ bentuk jamak dari safîh. Maknanya orang bodoh, kurang akal dan keahlian, ahlu al-hawa (memperturutkan hawa nafsu), sembrono/gegabah, buruk tindakan dan penilaian. Di dalam Islam, as-sufahâ‘ adalah orang yang tidak boleh diberi kepercayaan untuk mengelola hartanya sendiri (QS an-Nisa’ [4]: 5). Jika demikian fakta as-sufahâ‘, lalu bagaimana mungkin dia bisa dipercaya mengelola harta orang lain, apalagi harta publik, dan malah dipercaya mengurusi nasib orang banyak? Kerusakan dan kehancuranlah yang akan terjadi. (Yahya Abdurahhman/al-waie.id).

Pemimpin bodoh rela menukar sesuatu yang berharga, yakni kepercayaan rakyat, dengan dagelan politik yang semakin menampakkan kebodohannya. Pemimpin model ini cenderung mencari kambing hitam atas kesalahannya sendiri, atau para menteri sibuk pasang badan demi menutupi kebobrokan yang sebenarnya. Akhirnya, marwah pemimpin selaku perisai akan lenyap.

Sebaliknya, orang-orang mempertahankan manuver dan solusi yang tidak logis demi kepentingan pribadi meskipun harus mengobarkan rakyat. Alih-alih menyelamatkan umat manusia, pemimpin bodoh juga dikhawatirkan melahirkan sesuatu yang disebut safku ad-dimâ‘ atau penumpahan darah, baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya pertumpahan darah, tidak harus diakibatnya perang tetapi bisa juga hilangnya nyawa atau tingginya angka kesakitan.

Perihal ini mengingatkan kita pada kasus corona di Indonesia yang mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, sembuh, maupun yang meninggal dunia. Hingga Senin (2/8/2021) pukul 12.00 WIB, kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 22.404. Sehingga jumlahnya saat ini menjadi 3.462.800 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh, pemerintah Indonesia melaporkan adanya penambahan sebanyak 32.807 orang. (Kompas.com)

Fenomena pemimpin pekok tidak bisa disikapi dengan amarah membabi buta yang sarat ditunggangi politik kekuasaan semata. Kalau hanya meresmikan jabatan untuk kemudian menjadi the king of silent, alias duduk-duduk diam tidak bekerja, sudah pasti kekuasaan akan dikuasai orang-orang jahat. Jabatan harus dipangku orang yang kuat secara mental dan spiritual. Pergerakan rakyat memerlukan langkah strategis dan ideologis yang tidak hanya “menurunkan orang pekok” tetapi juga kepemimpinan pekok.

Artinya, kita tidak boleh hanya berfokus kepada orang, tetapi juga mandat dan sistem kepemimpinannya. “Buat apa keluar dari kandang singa, jika tercebur ke danau yang penuh dengan buaya-buaya yang kelaparan”, maksudnya janganlah sampai kita menukar satu bahaya dengan masuk ke dalam bahaya berikutnya. Kejenuhan rakyat yang sering dikibuli politikus busuk bisa mamatikan hati dan memunculkan sikap apatisme.

Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam narasi-narasi pragmatis yang ditunggangi kepentingan segelintir orang. Jika visi misi bukan demi kepentingan rakyat dan keluar ajaran al-Qur’an dan As Sunnah, maka kita tak ubahnya tercebur ke dalam bahaya yang sama. Bersabarlah memahamkan manusia kepada hukum-hukum Allah yang selayaknya ditegakkan.

Saat ini, orang islam sendiri sering malu jika harus membawa “agamanya”. Apalagi dalam kepemimpinan politik, seolah ada terdengar kolot jika terlihat religius apalagi serius ingin menjalankan hukum-hukum syariah. Wajarlah kepemimpinan negeri kita jauh dari keberkahan. Karena boleh jadi banyak pemimpin yang memiliki agama tetapi malu terhadap ajaran agamanya sendiri. Ini terlihat dari apa yang ia tegakkan bukan sebatas pencitraan semata. Wallahu’alam. (rf/voa-islam.com)

ILustrasi: Google