Jadi Ganti Presiden?

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Kapan Umat bergerak? Begitulah "kira-kira" pertanyaan yang ada di benak Abdullah Hehamahuwa, mantan penasehat KPK.  Pertanyaan yang menghentak. mengagetkan! Kalau sedikit dipanjangkan pertanyaannya begini: bagaimana anda mau ganti presiden jika hanya ramai di medsos? Sementara di sepanjang jalan yang ada hanya baliho dan spanduk incumben. Nyaris tak ada baliho Prabowo-Sandi.

Yang penting bukan baliho dan spanduk. Yang dibutuhkan itu ketemu pemilih, dan yakinkan mereka betapa pentingnya ganti presiden. Oh ya? Anda sudah lakukan itu? Berapa banyak orang yang anda sudah temui? Kapan anda temui mereka? Bukankah waktu anda sudah habis di medsos?

Betul juga! Pertarungan pilpres tidak hanya di medsos. Para pemilih tidak semuanya punya Facebook dan ikut gabung di group WA. Para petani padi, jagung, cabai, kedelai, yang sengsara akibat liberalisme impor yang gila-gilaan, mereka tak punya HP. Kalau toh ada, HP-nya juga jadul. Tak ada aplikasi medsosnya. Jadi, teriakan anda tidak akan sampai ke telinga mereka.

Yang sampai ke telinga mereka adalah bagi-bagi sertifikat dan sepeda. Uang seratus ribu rupiah untuk nyanyikan yel-yel dan kampanye. Bingkisan dan amplop yang dilempar dari atas mobil. Mereka juga mendengar 73 triliunan yang akan dibagi-bagikan sebagai dana desa. Lalu dibilang: ini dari si anu! Bukannya itu uang negara? Inilah yang terus menerus diberitakan oleh TV.

Kalau TV, mereka punya. Menonton televisi adalah satu-satunya hiburan setelah lelah mengambil karet di hutan dan memanen sawit milik pabrik-pabrik kapitalis. Para pemilik pabrik bukan tetangga mereka. Bukan warga setempat. Hampir semua kapitalis itu warga keturunan. Dari TV inilah mereka dapat informasi. Satu-satunya referensi mereka. Suara medsos anda gak terdengar di telinga mereka.

Pesan penasehat KPK itu, kalau anda ingin ganti presiden, turun ke masyarakat. Temui mereka di mushalla, masjid, di ladang-ladang, di persawahan, di perkebunan, di pasar-pasar, masuk kampung ke kampung, kasih tahu mereka atas apa yang terjadi di negeri ini. Jujurlah kepada mereka apa yang menimpa bangsa ini. Suarakan kebenaran kepada mereka. Pastikan apa yang anda bilang sampai ke telinga dan bisa diterima oleh otak mereka  yang polos dan lugu. Beritahu mereka bahwa berita TV itu timpang, tak adil, dikendalikan, dan hanya untuk kampanye pihak tertentu.

Gak punya uang! Gak ada logistik! Anda mau berjuang atau cari pekerjaan? Mau ganti presiden kok itung-itungan! Kalau mau ganti, gimana kek caranya. Jangan mengeluh soal logistik dan uang. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau yakin benar apa yang anda lakukan, niatkan sedekah untuk perjuangan. Perjuangan untuk siapa? Prabowo? Bukan! Sandi? Bukan! Bodoh kalau anda berjuang untuk seseorang. Pertama, berjuanglah untuk keyakinanmu. Kedua, berjuanglah untuk bangsa dan negeri ini. Jangan mikir Prabowonya. Jangan mikir Sandinya. Mikir bangsa yang kau yakini akan hancur jika tidak ganti presiden. Begitulah kira-kira tafsir dari tulisan cukup panjang yang dibuat mantan penasehat KPK itu.

Memang benar, pertarungan politik riil ada di lapangan. Tempat dimana para pemilih itu tinggal. Di pelosok-pelosok kampung. Bukan hanya di medsos. Tapi juga di TV. Di media mainstream.

Untuk memenangkan pilpres 2019 ini, Prabowo-Sandi mengandalkan mesin politik umat. Sebagaimana di Pilgub DKI, tanpa mesin Umat, berat untuk mengalahkan Ahok yang full back up penguasa dengan logistik berlimpah dan akses kekuasaan.

Di pilpres 2019, umat berhadapan dengan mesin-mesin kekuasaan yang bekerja luar biasa. Mulai dari aturan, aparatur negara, kucuran dana desa yang timingnya disesuaikan dengan masa kampanye, pressure hukum dan seterusnya. Kasat mata, terang-terangan, mudah dibaca dengan logika publik. Belum lagi peran KPU dan Bawaslu yang banyak menuai kritik karena dianggap berat sebelah. Ini tak cukup imbang jika "hanya" dilawan dengan teriakan medsos. Para pendukung Prabowo-Sandi, terutama Umat yang berada di gerbong "2019GantiPresiden" mesti membuktikan kinerjanya yang terukur di lapangan. Tidak cukup dengan berkumpul di alun-alun atau di Monas. Tak cukup juga dengan massa yang datang di masjid dan aula pengajian.

Kalau saja kelompok ini bisa mengkonsolidasikan umat di setiap kelurahan sebagai relawan yang militan dan terukur kinerja politiknya, tentu akan lebih bisa memberikan harapan bagi kemenangan Prabowo-Sandi dari pada sekedar gaduh di medsos.

Berarti medsos tidak perlu? Sangat perlu! Tapi, jauh dari cukup. Sebab, medsos tak menjangkau para pemilih yang ada di pelosok desa yang masih menganggap HP itu barang mewah dan mahal.

Problem yang hingga ini dihadapi oleh para pendukung Prabowo-Sandi adalah keterbatasan logistik. Dan ini hanya bisa diatasi dengan "semangat" ganti presiden. Militansi inilah satu-satunya motivasi bagi mereka yang menginginkan terjadinya suksesi di negeri ini.

Ketika Soekarno bilang: di kamar ini nasib bangsa akan ditentukan, maka Umat saat ini akan bilang: di tangan umat, nasib masa depan bangsa ini akan dipertaruhkan. Bagi umat, jalan dharurat yang harus ditempuh saat ini adalah "ganti presiden". Cara pandang ini seolah sudah menjadi semacam "ideologi temporer" bagi mereka.

Konsolidasi dan kerja mesin politik umat jelang pilpres akan diuji kesungguhannya untuk menjawab satu pertanyaan: 2019 jadi ganti presiden?

Jakarta, 13/2/2019

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Editorial Insight lainnya:

• Ahmad Dhani, Pilpres dan Ledakan Dahsyat
• Awas, Virus Hipersensi!
• Anies, Bawaslu dan People Power
• Mencari Dosa Anies
• BUNUH DIRI PERS (4): Rocky Gerung Sebut Pers Bak Brosur Rezim
• Ada Tuhan Diantara Anies dan Marbot Masjid
• Pembakaran Bendera Tauhid, Persekusi HTI, dan Pilpres 2019
• Untuk ‘’Wong Cilik’’ Anies Menata Jakarta