Masyarakat Inggris Setuju Blair Diperiksa Sebagai Penjahat Perang Irak

Penyelidikan publik atas keterlibatan pemerintah Inggris dalam perang di Irak terus bergulir. Warga Inggris menginginkan mantan Perdana Menteri Tony Blair yang memegang pucuk pimpinan di Inggris ketika itu juga diperiksa sebagai penjahat perang dalam kasus keterlibatan Inggris dalam perang di Irak.

Keinginan warga Inggris itu tercermin dari hasil polling lembaga YouGov untuk surat kabar The Sunday Times. Polling dilakukan secara online mulai hari Kamis hingga Jumat pekan kemarin dengan jumlah peserta polling sebanyak 2.033 orang. Dan hasil polling yang dipublikasikan Minggu (17/1) menunjukkan, 52 persen responden meyakini bahwa Blair sudah menyesatkan negara Inggris dalam keputusannya ikut serta bersama AS untuk menginvasi negara Irak tahun 2003.

Sebanyak 23 persen responden menyatakan bahwa Blair layak dikenai dakwaan sebagai penjahat perang. Selain itu, hanya 32 persen responden yang bisa menerima alasan Blair soal keyakinannya bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan menjadi ancaman bagi keamanan dunia. Selebihnya percaya, bahwa Blair sebenarnya tahu bahwa penguasa Irak Saddam Hussein tidak memiliki senjata pemusnah massal apapun.

Invasi ke Irak yang dipimpin AS berawal dari propaganda AS bahwa penguasa Irak Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang tidak pernah terbukti kebenarannya hingga invasi itu berubah menjadi penjajahan AS di Negeri 1001 malam itu hingga sekarang. Agresi yang dilakukan AS ke Irak tahun 2003 pun akhirnya dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional karena invasi tersebut mengakibatkan kekacauan dan perang saudara di Irak. Invasi AS ke Irak menyebabkan 1,3 juta rakyat Irak tewas dan jutaan orang mengungsi ke luar Irak.

Surat Rahasia Jack Straw

Salah satu pejabat pemerintahan Blair yang juga akan dimintai keterangannya dalam penyelidikan publik soal keterlibatan Inggris dalam perang di Irak adalah Jack Straw, mantan menteri luar negeri Inggris. Namun sebelum Straw bersaksi, surat rahasia yang ditulisnya untuk Blair terkait invasi militer ke Irak, tercium oleh publik.

Surat "pribadi dan rahasia" itu pertamakali dipublikasikan hari Minggu kemarin. Surat itu dikirim Straw pada Blair, setahun sebelum Blair akhirnya memutuskan ikut bergabung dengan AS untuk menginvasi Irak. Dalam suratnya, Straw mengingatkan bahwa keputusan invasi akan berbuntut tuntutan hukum bagi Blair. Surat tersebut juga membeberkan keraguan pemerintah Inggris apakah invasi akan meningkatkan citra negara di masa depan, meski jika Saddam Hussein berhasil ditumbangkan.

Straw dijadwalkan akan dimintai keterangannya pekan ini, termasuk penjelasannya soal surat tersebut yang dnilai akan menjadi bukti penting dalam penyelidikan. Tanggal surat menguatkan fakta bahwa pemerintahan Blair tetap menyiapkan militernya meski publik selama satu tahun menyatakan menolak keikutsertaan Inggris dalam perang ke Irak

Sejauh ini, hanya Alastair Campbell-mantan kepala bidang komunikasi Blair-yang memberikan kesaksikan yang membela keputusan Blair melibatkan Inggris dalam invasi ke Irak. Campbell menyatakan bahwa sebagai perdana menteri Blair sudah melakukan yang terbaik untuk mengakhiri isu senjata pemusnah massal Irak tanpa tindakan militer.

Setelah sejumlah pejabat pada masa pemerintahan Blair dimintai keterangannya dalam penyelidikan, puncaknya adalah pemanggilan Tony Blair sendiri untuk menjelaskan kebijakannya terkait perang di Irak. Pemanggilan Blair yang dijadwalkan akan dilakukan bulan ini juga, ditunggu-tunggu oleh keluarga tentara Inggris yang tewas di Irak. Mereka ingin mendengar langsung apa sesungguhnya alasan Blair melibatkan negara Inggris dalam perang itu. (ln/prtv/mol)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Eramuslim lainnya:

• Erdogan: Pemimpin Negara-Negara Arab Menyedihkan
• Jamaah Masjid di Tepi Barat Bela Syaikh Qardhawi
• Anggota Parlemen Eropa Ramai-Ramai ke Gaza
• Sulitnya Menikah di Saudi
• Mau Kemana Afghanistan, Ki-Moon?
• Melecehkan Al-Quran dan Islam Cuma Dipenjara Satu Tahun ?
• Mahalnya Rokok di UAE
• Pagar Perlindungan Israel Memblokade Palestina