Perjuangan dan persaingan antara kekuatan-kekuatan politik di Mesir bisa menyebabkan runtuhnya negara,. Kepala Angkatan Bersenjata peringatkan pada hari Selasa kemarin.

“Kelanjutan perjuangan kekuatan politik yang berbeda  untuk perebutan alih kuasa  pengelolaan urusan negara dapat menyebabkan runtuhnya negara, “tulis Jenderal Abdel Fattah al-Sissi pada halaman Facebook militer Mesir

Jenderal Sissi, yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan, mengatakan bahwa tantangan politik dan ekonomi  saat ini merupakan “ancaman nyata” bagi keamanan Mesir, dan perlindungan keamanan kanal Suez adalah alasan penting untuk kirimkan militer sebagai pengamanan.

Pada hari Senin, demonstran Mesir menentang adanya jam malam di seluruh kota-kota yang bergolak di sepanjang Terusan Suez, menyerang kantor polisi , setelah Presiden Mohammed Mursi memberlakukan keadaan darurat untuk mengakhiri  bentrokan yang telah menewaskan sedikitnya 52 orang tewas.

Lawan-lawan politiknya menolak undangan Mursi untuk melakukan pembicaraan pada Senin kemarin , dimana undangan tersebut bermaksud adakan diskusi untuk mencoba akhiri kekerasan. Sebaliknya, bukan diskusi yang didapati tetapi kerumunan besar pengunjuk rasa turun ke jalan di Kairo dan Alexandria, dan dalam tiga kota Terusan Suez – Port Said, Ismailia dan Suez – dimana daerah tersebut Mursi memberlakukan keadaan darurat dan jam malam pada hari Minggu.

“Turun, turun Mohamed Mursi! Turun, batalkan keadaan darurat “teriak kerumunan di Ismailia. Di Kairo, api menerangi langit malam  karena demonstran membakar kendaraan.

Partai-partai oposisi utama dimotori Front Keselamatan Nasional, yang dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian  Mohamed ElBardei, berusaha untuk memanfaatkan kekacauan yang bergolak untuk melepaskan dominasi  para Islamis ‘pada kekuasaan dan kekuatan Mursi .

ElBardei dan pemimpin oposisi lainnya ,  mengatakan mereka hanya akan menerima undangan untuk bergabung dengan dialog nasional untuk menyelesaikan krisis jika ia setuju  untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dan dibentuk sebuah komisi untuk menulis ulang apa yang mereka lihat sebagai bagian dari penolakan  konstitusi Islam yang didukung dan diadopsi di referendum bulan lalu. (Dz-Al Arabiya)