Sekolah Dibuka di Tengah Pandemi, Orangtua Ketar-ketir

Oleh:

Dwi Indah Lestari, S.TP

PEMERINTAH nampaknya serius untuk memulai kebijakan new normal life yang dimulai bulan juni ini, terrmasuk sektor pendidikan. Rencananya Tahun Ajaran Baru akan dimulai 13 Juli 2020. Meski Indonesia sedang menghadapi pandemi, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, menegaskan pihaknya tidak akan memundurkan kalender pendidikan ke bulan januari (kumparan.com, 1 juni 2020). 

Hal ini ternyata membuat para orangtua ketar-ketir. Betapa tidak. Tercatat dari data Kementerian Kesehatan terdapat sekira 831 anak yang terinfeksi Covid-19 (data 23 Mei 2020). Usia anak yang tertular itu berkisar 0-14 tahun. (nasional.okezone.com, 27 Mei 2020).  Lebih lanjut, data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan 129 orang anak meninggal dunia dnegan status PDP. Yang menyedihkan, 14 orang anak telah meninggal  dengan statur positif Covid-19. 

Banyak kalangan yang kemudian meminta agar pemerintah menimbangulang rencana membuka kembali sekolah pertengahan tahun ini. Diantaranya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyartimeminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) terus mengkaji langkah pembukaan sekolah pada 13 Juli 2020. (nasional.okezone.com, 27 Mei 2020). Hal ini disebabkan angka kasus positif covid di Indonesia yang masih sangat tinggi. Bahkan kasus covid 19 pada anak di Indonesia cukup besar dibandingkan di negara lain. 

Wajar rasanya, bila banyak pihak yang mengkhawatirkan langkah pemerintah membuka kembali sekolah di tengah wabah yang belum mereda. Sebab hal ini justru akan membahayakan keselamatan guru dan  anak-anak. Penularan virus pada anak-anak diduga rentan melalui orangtua dan keluarga dekat. Karenanya pemerintah diminta untuk merencanakan dan mempersiapkan matang-matang hal ini. 

Meskipun pemerintah sendiri telah mempersiapkan protokol kesehatan yang harus diikuti ketika sekolah benar-benar dimulai, namun pelaksanaannya sangat meragukan akan bisa berjalan dengan benar. Pasalnya, siapa yang akan menjamin anak-anak mempu menjalankan hal itu dnegan sempurna. Justru hal ini menambah resiko mereka akan terpapar virus.

Solusi yang tidak solutif

Tak dapat disangkal, virus corona yang berukuran super kecil ini, ternyata mampu memberikan dampak yang besar di semua sektor kehidupan. Ekonomi mengalami goncangan cukup hebat karenanya. Begitu juga sektor pendidikan merasakan dampak berupa kesimpangsiuran arah yang akan dicapai. 

Sementara itu, hingga saat ini belum ada satu negarapun yang mampu mengatasi pandemi ini seratus persen. Padahal kerugian ekonomi akibat pandemi ini harus segera ditalangi. Inilah yang kemudian mendorong banyak negara memberlakukan new normal life. Meski dengan berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan. Semua dalam rangka mengatasi kolapsnya ekonomi. 

Namun pada kenyataannya, beberapa negara yang sudah mulai membuka kembali sekolah, ternyata terpaksa menutupnya kembali akibat munculnya lonjakan kasus-kasus baru covid. Sebut saja, Perancis, Inggris, Finlandia dan Korea Selatan. Padahal negara-negara ini, memiliki semua fasilitas yang  baik dalam penanganan covid 19 dan sebelumnya telah mengalami penurunan jumlah kasus positif covid. 

Sedangkan Indonesia, keadaannya masih jauh dari hal itu. Penambahan kasus positif masih tinggi dan belum menunjukkan tanda akan menurun. Banyak yang memprediksi Indonesia masih belum mencapai puncaknya. Sehingga kebijakan membuka kembali sekolah di tengah pandemi bisa mengancam keselamatan tidak hanya anak-anak tapi juga guru. Sementara itu, penanganan wabah masih saja dilakukan setengah hati dan tidak kunjung mengalami perbaikan. Pantas saja bila wabah ini tak kunjung sirna di bumi pertiwi.

Islam Problem Solver

Penanganan ala kapitalistik terhadap wabah covid, ditengarai menjadi biang kerok mengapa pandemi tak segera bisa diatasi. Pertimbangan materialistik yang mengukur dari untung rugi, membuat kebijakan-kebijakan yang digulirkan tak mampu menyelesaikan kasus-kasus covid yang terus muncul tanpa jeda. 

Sebagai contoh, pelaksanaan PSBB belum juga tuntas dijalankan, pemerintah malah mewacanakan akan memberlakukan new normal life. Hal ini membuat program-program yang sebelumnya dicanangkan untuk penanggulangan wabah menjadi tak berjalan efektif. Akibatnya lonjakan kasus positif covid terjadi lagi. Lagi-lagi faktor ekonomi menjadi alasan dibalik mencla-menclenya kebijakan-kebijakan itu. 

Berbeda dengan Itu, Islam tidak menjadikan materi sebagai acuan dalam menanggulangi pandemi. Islam menjadikan syariat Allah sebagai sandaran dalam menyelesaikan segala sesuatu, termasuk dalam menangani wabah. Islam membuat kebijakan yang menyegerakan penanganan wabah, yakni menghentikan penularan sehingga pemulihan kondisi bisa dilakukan setelah situasi terkendali.

Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu saat terjadi wabah kusta. Ketika itu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar tidak dekat dengan penderita kusta sampai kepada tidak perlu melihat para penderita kusta tersebut. Beliau bersabda: Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta (HR al-Bukhari). Begitu juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dimana terjadi wabah menular di daerah Syam. 

Metode penanganannya adalah dengan melakukan karantina wilayah. Pada saat terjadi wabah kusta, Rasulullah bahkan memastikan agar wabah ini tidak menjangkiti wilayah lain, dengan membangun tembok di sekitar wilayah yang terkena wabah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Jauhilah orang yang terkena kusta, seperti kamu menjauhi singa.” (HR al-Bukhari).

Rasulullah saw juga memerintahkan untuk tidak mendekati daerah yang terkena wabah dan orang yang berada di wilayah yang terjangkit wabah tidak diperbolehkan keluar. "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu" (HR al-Bukhari). 

Para penderita akan didata dan diisolasi di tempat khusus yang jauh dari pemukiman warga. Mereka diperiksa secara detil dan diobati dengan pengobatan terbaik. Semua itu akan dibiayai oleh negara dengan mengambilnya dari baitul maal. Penduduk yang dikarantina juga akan mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan pokoknya, sehingga mereka tidak perlu khawatir kelaparan. 

Dengan cara ini, pandemi akan bisa segera diselesaikan dengan tuntas dan tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini hanya bisa dilakukan bila negara menggunakan syariat Allah yang aturannya sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia. Kepemimpinan dalam Islam meniscayakan negara akan menjadi yang terdepan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Ia tidak akan menjadikan aspek manfaat materialistik dalam menangani wabah, apalagi sampai mengorbankan rakyat untuk kepentingan ekonomi. Pemimpin dalam Islam tidak akan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk kemaslahatan umat. Ia akan bersegera melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengurusan umat sesuai tuntunan Allah dalam syariatNya. 

Maka umat berharap besar pada sistem Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki sikap tegas dan percaya diri, tidak gagap dan ragu menghadapi wabah. Kebijakan pemerintah pusat dengan daerah pun berjalan dengan baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hingga mampu memastikan situasi terkendali dan dapat segera memulihkan keadaan. Wallahu’alam bisshawab.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Fiqih Muslimah lainnya:

• Peran Orang Tua di Tengah Pandemi, Seberapa Pentingkah?
• Selain Rebahan, Inilah 3 Hal Positif untuk Mengisi Syawal
• Gunakan Beragam Platform Media, Persistri Jabar Tetap Dakwah Selama Pandemi
• Pendemi Menghantam Negeri, KDRT kian Bersemi; Salah Siapa?
• Ramadhan di Antalya, Turki saat Masa Pandemi
• Memupuk Taqwa pada Anak Pasca Ramadan
• Cara Wanita Haid Dapatkan Lailatul Qadar
• Inilah 5 Aktivitas saat Haid dan Nifas di 10 Hari Terakhir Ramadan