DPR Disebut Gentong Babi, PKS Minta Evaluasi Program

Jakarta (voa-islam.com) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpojok oleh gencarnya pemberitaan yang akhir-akhir ini terkait perilaku para anggota legislatif. Mereka mulai sadar kegiatan seperti studi banding, meminta gedung baru, rumah aspirasi, rumah dinas dinilai sebagai kegiatan tak sensitif atas penderitaan rakyat.

Anggota dari Fraksi PAN Teguh Juwarno mengusulkan agar alokasi anggaran studi banding sementara waktu dimoratorium selama satu semester untuk tahun depan. Usulan itu berlaku tidak hanya anggota legislatif, tapi juga eksekutif.

"PAN minta studi banding DPR, eksekutif dan legislatif, selama satu semester ditunda untuk kemudian dilakukan skala prioritas dan urgensinya seperti apa," kata Teguh mewakili suara PAN saat dibukanya sidang Paripurna ke 11 di DPR RI, Selasa 26 Oktober 2010.

Untuk itu, kata dia, diminta agar kegiatan studi banding ini ditindaklanjuti usulannya dan diharap menjadi agenda politik DPR RI.

..."Waktu kami ke daerah, kami ini disebut tidak sensitif, menipu rakyat, gentong babi dan sebagainya. Kami tidak rela disebut seperti itu karena seolah anggota DPR seperti tidak ada harganya lagi,...

Tak hanya Teguh, anggota lain dari Fraksi PKS juga menyuarakan hal yang sama. "Waktu kami ke daerah, kami ini disebut tidak sensitif, menipu rakyat, gentong babi dan sebagainya. Kami tidak rela disebut seperti itu karena seolah anggota DPR seperti tidak ada harganya lagi," kata anggota dari fraksi PKS itu.

Merefleksi atas banyaknya cerita di media massa, PKS mengusulkan agar perlu digelar rapat forum Badan Musyawarah yang mengevaluasi semua program yang tidak populis dan dinilai menyakiti hati rakyat.

Pasalnya, menurut salah satu perwakilan PKS ini, program-program yang disusun oleh anggota dewan juga tidak semuanya disetujui dan dibahas secara bersama oleh anggota DPR lain. "Kami minta ini dievaluasi, karena kami tidak sepenuhnya tahu tetapi kami kena konsekuensinya," kata dia.

Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar rumah dinas DPR seperti yang diberitakan beberapa tahun belakangan ini tidak perlu digunakan oleh DPR. (Arsyila/vvo)