Rabu, 18 Syawwal 1445 H / 24 Oktober 2012 09:58 wib
7.385 views
Sudah Ribuan Calon Haji Non-Kuota Gagal Berangkat Ke Tanah Suci
Berita Haji (VoA-Islam) - Haji nonkuota adalah haji yang visanya diberikan oleh pihak Arab Saudi tetapi tidak melalui kuota resmi lewat Kementerian Agama. Terkait dengan kasus penipuan terhadap ribuan calon haji pada musim haji tahun 2012 ini, Dirjen Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu, menyatakan dalam keterangan persnya, jamaah haji yang gagal berangkat ke tanah suci pada tahun ini adalah mereka yang tertipu, lantaran mendaftarkan diri ke biro perjalanan ilegal yang sama sekali tidak terdaftar di Kementrian Agama.
Dilaporkan ada ribuan calon haji non-kuota tidak bisa berangkat menuaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Saudi Arabia, karena tertipu oleh pihak biro perjalanan yang tidak mampu mendapatkan visa untuk mereka.Calon jamaah haji yang gagal berangkat haji berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni: Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku hingga Papua. Mereka tidak mengetahui mengapa sampai tidak bisa memperoleh visa. Padahal, katanya, pada tahun sebelumnya haji non-kuota bisa berangkat.
Pihak biro perjalanan mengaku sudah mendapat jaminan dari Kedubes Saudi Arabia bahwa mereka akan memperoleh visa. Ketua Umum Koordinator Nasional “Indonesia Bisa”, A Asrun Tonga, mengatakan, ia menerima banyak laporan yang mengatakan banyak calon jamaah haji non-kuota tidak bisa berangkat karena tidak memperoleh visa. Jumlahnya bisa mencapai 5.000 orang.
Jika memang haji non-kuota tidak bisa berangkat, maka Kementerian Agama seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Anggito Abimayu di Mekkah (20/10/2012) mengatakan, jumlah jamaah non-kuota memang relatif lebih sedikit dibanding tahun lalu.
Berkurangnya jumlah calon haji non-kuota, kata Anggito, terjadi karena Kementerian Agama dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta mulai membatasi dan menolak pengajuan visa haji non-kuota. Bahkan dalam suatu pemberitaan, ia mengatakan jumlah haji nonkuota tercatat hanya 120 orang. “Padahal, haji nonkuota tahun lalu jumlahnya mencapai ribuan orang,” ungkap Anggito.
Menteri Agama Suryadharma Ali pernah mengatakan, haji yang tidak melalui jalur resmi (nonkuota) tak akan lolos di imigrasi dan akan diatur pada musim haji kali ini. Jauh-jauh hari sebelumnya Menag sudah menegaskan bahwa Haji Non-Kuota adalah ilegal, dan memperingatkan calon haji agar jangan coba-coba berangkat melalui jalur ilegal ini.
Dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Anggito Abimanyu, hanya ada 120 jemaah non kuota di Makkah. Adapun, jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar di Kementerian Agama ternyata hanya 244 PIHK. Di luar itu adalah PIHK ilegal yang rawan penipuan. Untuk menghindari penipuan, Anggito menghimbau masyarakat agar mendaftar pada PIHK resmi jika berniat naik haji.
Anggito menegaskan, biro haji itu sudah masuk dalam kategori penipuan. Ranahnya, adalah ranah hukum dan itu porsi dari pihak kepolisian untuk menangani itu. Pemerintah berjanji tidak tinggal diam menghadapi PIHK ilegal. Saat ini telah dilakukan koordinasi antara pemerintah RI dengan Kedutaan Arab Saudi untuk mengurangi visa non kuota. Pemerintah juga menyarankan ke pihak Arab Saudi, bila perlu visa non kuota itu tidak diberikan sama sekali.
Waiting List
Dilaporkan media massa, jamaah yang gagal berangkat haji sempat tak mau pulang ke daerah masing-masing hingga travel haji yang bersangkutan memberi mereka ganti rugi atas pembatalan pemberangkatan haji.
Wajar saja jika mereka kecewa, mengingat banyak calon jamaah haji yang mengaku telah menyetorkan puluhan hingga ratusan juta rupiah kepada travel yang berjanji akan memberangkatkan tahun ini. Mereka menuntut pihak travel membayar seluruh uang setoran itu. Mereka juga berharap pemerintah memprioritaskan jamaah yang gagal berangkat untuk menunaikan ibadah haji tahun depan.
Kekecewaan jamaah kian bertambah ketika polisi menemukan beberapa Travel tak terdaftar di Kementerian Keagamaan. Calon jamaah ONH Plus yang gagal berangkat banyak pun terkatung-katung di hotel transit, setelah sebelumnya terlantar di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Padahal sepetti diakui para calhaj, mereka sudah menyetorkan dana 74 juta rupiah per jemaah. Mereka berasal dari sejumlah wilayah, seperti Padang, Banjarmasin, Samarinda, Sragen, Jambi dan Jakarta.
Tak mengantongi visa dari Kedubes Arab Saudi, sebanyak 22 jamaah asal Jember, Jawa Timur, terpaksa harus dipulangkan ke kampung halaman masing-masing setelah sempat 2 hari tertahan di Bandara Juanda Surabaya.
Perlu diketahui, Seperti diberitakan Antara News, Daftar tunggu (waiting list) calon haji di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah terisi hingga hingga untuk pemberangkatan tahun 2021. Tercatat calon haji yang sudah mendaftarkan diri, sebanyak 5.400 orang, bahkan akan terus bertambah karena setiap hari ada masyarakat yang mendaftar.
Panjangnya daftar tunggu haji, karena tidak diimbangi dengan jumlah kuota haji di Kota Tasikmalaya yang hanya 623 orang setiap tahunnya. Pihak biro perjalanan haji Tasikmalaya mengaku sudah berupaya mempercepat daftar tunggu haji dengan upaya mengajukan penambahan kuota haji kepada Kementerian Agama Pusat. Namun, beberapa kali diajukan kuota untuk mencapai seribu orang, tetap saja kuota yang dikeluarkan setiap tahunnya tidak berubah.
Kesalahan tenyata bukan hanya dilakukan oleh Biro Perjalanan Haji. Tapi, juga di pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Karena, kebijakan menutup jatah haji nonkuota, sekaligus pemberangkatannya. Padahal, para jamaah haji telah meniatkan berhaji sejak tahun 2011, bahkan ada yang sejak beberapa tahun sebelumnya. Anehnya agi, pemerintah tidak menindak tegas Biro Perjalanan Haji yang tak berizin.
Kemenag lebih serius mengurus kerangkatan ibadah haji, karena masalah ini memiliki dampak yang luas. Ini bukan hanya mengaduk aduk perasaan jamaah yang gagal berangkat, tapi juga keluarganya di daerah-daerah yang secara akumulatif bisa menimbulkan keresahan.
Maraknya pemberitaan tentang jemaah haji non kuota yang ditelantarkan biro haji nakal, membuat gerah Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Himpuh). Lantaran takut terkena getahnya, organisasi yang memayungi biro haji resmi itu mendesak aparat kepolisian untuk menindak biro travel haji dan umrah yang nakal.
Wakil Sekjen Himpuh, Muhammad Hassan, dalam rilis persnya, di Jakarta, Senin (22/10), tindakan hukum diperlukan agar ada efek jera terhadap para pemilik biro travel haji dan umrah nakal yang telah menipu para jemaah haji. Jika terus dibiarkan, kasus yang sama akan terjadi lagi setiap tahun. Dia pun khawatir organisasinya yang memayungi para pengelola haji khusus resmi dan terdaftar akan kena getahnya. "Untuk itu, para pengelola biro travel haji yang ilegal dan telah menipu jamaah itu harus dijerat dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Himpuh juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati saat akan mendaftar haji khusus. Juga dihimbau agar para jemaah memastikan biro travel yang mengurus pemberangkatan ke tanah Suci telah memiliki izin dan terdaftar di Kementerian Agama. Calon jemaah bisa mengecek langsung ke kantor Kementerian Agama terdekat, juga bisa mengecek lewat internet. Desas/dbs
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
