Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah
Facebook RSS
5.037 views

Inilah Pernyataan Lengkap Sikap PP Muhammadiyah Terhadap RUU Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang dalam waktu dekat akan disahkan.

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta, pada Kamis siang (28/3/2013), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin didampingi sejumlah pengurus, menyampaikan pokok pikiran dan pernyataan sikapnya.

Pokok pikiran dan Pernyataan sikap yang merupakan hasil penelitian terhadap RUU Ormas di beberapa Universitas Muhammadiyah tersebut, dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag, berikut pernyataan lengkapnya.

POKOK PIKIRAN DAN SIKAP

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

TERHADAP RUU ORMAS

Dilihat dari sisi politik pembangunan hukum (legal policy) kemauan untuk mengatur keberadaan masyarakat melalui sebuah undang undang tidak boleh lepas dari jaminan  konstitusi, UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian hak asasi manusia (HAM).

Upaya negara (pemerintah) untuk mengatur melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan di masa lalu (Orba) telah mereduksi dan mengecilkan keberadaan dan raung gerak masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang sebenarnya mempunyai otonomi tersendiri.

Otonomi masyarakat merupakan tatanan yang aslidan eksis. Kalaupun berusaha dipinggirkan keberadaannya akan tetap ada. Oleh sebab itukebijakan pembangunan hukum tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkantatanan otonomi masyarakat yang seharusnya eksistensinya ditempatkan  berdampingan dengan negara. Pada waktu-waktu tertentu, yaitu ketikakekuasaan negara melemah, maka kekuatan otonomiakan munculmenjadi penjaga dan mendayagunakan perannya untuk menjalankan tugas kemaslahatan umum, yang dibutuhkan adalah model pembangunan hukum (UU) yang bersifat responsif.

Pembangunan hukum responsif diharapkan  merupakan politik hukum yang mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara  dalam transformasi global, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Politik pembangunan hukum nasional yang demikian diharapkan akan dapat menghasilkan  produk hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kancah global.

A.    PANDANGAN UMUM

  1. PP Muhammadiyah memandang bahwa alam fikiran yang sejatinya harus melatar belakangi munculnya RUU Ormas adalah keinginan untuk menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. UU Ormas haru memiliki spirit untuk mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang mandiri, harmonis, produktif dan partisipatif dalam menjunjung kedaulatan bangsa. Pemerintah harus memiliki paradigms baru dalam menyikapi fenomena menguatnya masyarakat sipil.m Paradigma baru yang dimaksud adalah cara pandang yang mengedepankan: (1) peran fasilitatif-mediatif ketimbang regulatif-administratif semata-mata; serta (2) upaya-upaya untuk mendorong harmonisasi dan demokratisasi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
  2. Dalam hubungannya antara hukum dan masyarakat, pembuatan dan keberadaan hukum tidak lepas dari cerminan masyarakat yang akan diaturnya.
  3. Terdapat beberapa pokok pikiran yang dapat diapresiasi dari kehadiran RUU ini, antara lain: 1) RUU Ormas ini mendorong agar organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat menjaga dan memperkuat akuntabilitasnya, baik akuntabilitas visi, program, finansial mapun akuntabilitas sumberdaya manusia; 2) RUU Ormas ini setidaknya bertujuan untuk memperbaiki UU No 8 Tahun 1985 yang dipandang terlalu sarat politik dan membelenggu iklim demokrasi di Indonesia serta resisten terhadap independensi kekuatan sipil; dan 3) RUU Ormas ini juga mengisyaratkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk membangun dan memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat sipil; 4) pemerintah sudah lebih bersikap demokratis dengan mengalihkan otoritas yang dimilikinya untuk membubarkan sebuah ormas kepada pengadilan. Meskipun demikian, RUU Ormas ini mengandung pasal-pasal yang masih kontroversial, sangat layak diperdebatkan, dan multi-interpretasi, di mata masyrakat Indonesia yang plural dan dinamis, sehingga perlu untuk dikaji lebih jauh. RUU ini terkesan semakin memberikan ruang yang sempit untuk mengekspresikan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat. Hal itu ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut: 1) semakin ketatnya persyaratan-persyaratan administratif yang harus penuhi oleh masyarakat dalam mendirikan dan mengelola organisasi-organisasi sosial; 2) kontrol negara yang terlalu kuat terhadap organsiasi masyarakat sipil, dan dalam konteks tertentu dianggap terlalu jauh memasuki ‘dapur’ ormas; 3) beberapa pasal dari RUU tumpang tindih dengan UU yang lain, seperti UU Yayasan No. 28 Yahun 2004.
  4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga melihat bahwa munculnya RUU Ormas ini dilatar-belakangi oleh paradigma keamanan, seperti fenomena kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai aksi terorisme. Meski demikian, beberapa pasal yang ditujukan untuk menjustifikasi langkah keamanan oleh pemerintah, boleh jadi diterapkan kepada organisasi masyarakat sipil lainnya yang bersikap oposisi terhadap penguasa yang ada.

B.     TANGGAPAN TERHADAP DRAFT RUU TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

  1. Batasan Ormas, yang dimaksud ormas (Pasal 1) hanya mengatur ormas yang didirikan sukarela oleh warga negara Indonesia, dan ormas asing bersifat nirlaba yang didirikan oleh warga negara asing dan melakukan kegiatan di Indonesia. Tampak ada kesan pembuat RUU menempatkan keberadaan ormas yang begitu banyak di Indonesia sebagai bagian dari dinamika sedang tumbuhnya masyarakat sipil (civil society) sebagai ancaman yang harus diatur sedemikain rupa, sehingga nantinya tidak menyulitkan peran pemerintah untuk mengontrolnya. Padahala selama ini peran masyarakat begitu berarti dalam melakukan memfasilitasi, memberdayakan masyarakat dan sebagai mediator dalam mengatasi beragai sengketa masyarakat. Pemahaman ormas juga terkesan digenalisir, antara ormas yang sedang tumbuh dan ormas yang sudah eksis, seperti ormas keagamaan Muhammadiyah dan  NU, yang kegiatannya dan perannya begitu besar dan telah ada sebelum negara ini diproklamasikan.
  2. Asas (Pasal 2), substansi dan semangatnya akan mengarah pada pengaturan pada asas yang bersifat tunggal, yakni Pancasila. Kalaupun dibolehkan adanya ciri tertentu (Pasal 3) asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Padahal selama ormas Islam khususnya tidak permasalahan dimana letak pertentanggannya, karena itu mestinya pembuat UU berpikir jernih, yakni tidak perlu mengungkap persoalan lama yang mempertentangkan pancasila dan agama, karena masalahnya sudah jelas dan final. Kalau redaksi pasal 2 dikhawatirkan menjadi alat yang ampuh (represif) untuk menekan ormas yang selama ini dianggap menyimpang dari idologi pancasila. Di sinilah UU yang dihasilkan akan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi Negara.
  3. Wilayah Ormas (Pasal 8 dan Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27), hanya meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menyulitkan posisi Muhammadiyah dan NU yang selama ini sudah melebarkan sayapnya sampai ke luar negeri.
  4. Sumbangan Ormas (Pasal 61ayat 3) dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Konsep ini akan menyulitkan Ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah yang selama ini menerima sumbangan atau wakaf dari pihak pihak yang tidak mau disebutkan namanya dengan alasan menjaga keikhlasan dan khwatir ria berupa sumbangan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya.
  5. Larangan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 61ayat 4) bisa bersifat multi tafsir. Sekalipun yang dimaksud adalah paham komunisme, maxisme, leninisme, kapitalisme dan leberalisme tetapi oleh aparat penegak hukum bisa  ditafsirkan lebih luas, termasuk pada era global siapa yang bisa membendung pengaruh paham liberalisme dan kapitalisme.
  6. Dari struktur kelembagaan, yakni lembaga pemerintah yang paling bertanggung jawab, yakni Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam pendaftaran, pengawasandan tidakan yang bersifat administratif juga bermasalah. UU tersebut diagendakan dalam rangka menciptakan keamanan, ketertibandan stabilitas masyarakat dalam pola yang bersifat tunggal,tanpa memikirkan dampaknya yang lebih luas berupa tidak berkembangnya masyarakat sipil sebagai kekuatan kelas menengah yang amat dibutuhkan sebagai pilar penyangga bangsa yang besar.

C. SIKAP TERHADAP RUU ORMAS

Setelah mencermati Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sekarang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammadiyah menyatakan:

  1. Draft RUU Ormas yang dibahas DPR, potensial membatasi kebebasan berserikat, memperlemah kreativitas dan perilaku represif dari aparatur pemerintahyang bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
  2. Muhammadiyah mendesak kepada DPR untuk menghentikan seluruh proses pembuatan Undang-undang Ormas. Pembahasan UU Ormas potensial menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politi, terutama menjelang pemilu 2014 yang memerlukan suasana yang kondusif, stabil dan dinamis.
  3. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, pemerintah hendaknya berusaha melaksanakan Undang-undang Yayasan,sebagaimana mestinyadan memprioritaskan penyelesaian RUU Perkumpulan. Pembahasan RUU Ormas tidak urgent dan tidak diperlukan oleh masyarakat.

Jakarta, 28 Maret 2013

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sekretaris Umum, 

 

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag

Ketua Umum,

 

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA.  

 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Obat Herbal Mabruuk

Sedia obat herbal berbagai penyakit: Kolesterol, Maag,Asma, Diabetes, Darah Tinggi, Jantung, Kanker, Asam Urat, Nyeri Haid, Lemah Syahwat, Kesuburan, Jerawat, Pelangsing, dll
http://www.herbalmabruuk.com

Royal Islam Indonesia Umroh & Haji Tours

Paket umroh, Paket Umroh Ramadhan, Paket Haji Plus, Paket Wisata Cairo. Mulai $ 2.000
http://royalislamindonesia.com

Toko Tas Online TBMR - Diskon Setiap Hari

Jual tas branded murah, tas import, tas wanita dengan harga yang super murah. Tas LV, Prada, Gucci, Hermes, Chanel, Burberry, Chloe, Webe, dll. Grosir dan Eceran.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Infaq Dakwah Center

Yatim Penderita Tumor Ganas Tutup Usia, Donasi Rp 17 Juta Telah Disalurkan

Yatim Penderita Tumor Ganas Tutup Usia, Donasi Rp 17 Juta Telah Disalurkan

Akhwat yatim Rika Suranti tutup usia. Total dana Rp 17.200.000 telah diserahkan, semoga para donatur mendapat tiket masuk surga bersama Rasulullah SAW sedekat dua jari....

Muallaf Usia 50 Tahun Butuh Biaya Khitan, Perlengkapan Shalat dan Modal Usaha. Ayo Bantu!!!

Muallaf Usia 50 Tahun Butuh Biaya Khitan, Perlengkapan Shalat dan Modal Usaha. Ayo Bantu!!!

Mendapat hidayah di usia 50 tahun Pak Han pun hijrah meninggalkan Kristen. Untuk menjadi Muslim kaffah ia butuh peralatan ibadah, biaya khitan dan modal usaha....

Alhamdulillah, 1.800 Buku Panduan Ramadhan Sudah Bagikan, Stok Habis Sedang Dicetak Ulang

Alhamdulillah, 1.800 Buku Panduan Ramadhan Sudah Bagikan, Stok Habis Sedang Dicetak Ulang

Buku Panduan Ramadhan yang dibagikan Program Sedekah Buku ludes habis. Buku sedang proses cetak ulang....

Ibunda Dua Yatim Mujahid ini Butuh Rp 35 Juta untuk Melunasi Biaya Rumah Sakit. Ayo Bantu!!!

Ibunda Dua Yatim Mujahid ini Butuh Rp 35 Juta untuk Melunasi Biaya Rumah Sakit. Ayo Bantu!!!

Seluruh hidupnya diinfakkan untuk Islam. Kedua anak yatimnya dilepas berjihad. Ia aktif membantu pendanaan beberapa pesantren. Saat ini butuh bantuan Rp 35 juta untuk biaya rumah sakit....

Mahasiswi Penghafal Al-Qur'an 15 Juz Butuh Dana Rp 6 Juta untuk Menyusun Skripsi. Ayo Bantu!!!

Mahasiswi Penghafal Al-Qur'an 15 Juz Butuh Dana Rp 6 Juta untuk Menyusun Skripsi. Ayo Bantu!!!

Untuk mengejar cita-cita menjadi ahli tafsir, mahasiswi Indonesia ini kuliah jurusan Al-Qur'an dan Hadits. Saat ini sedang menyusun skripsi butuh dana 3.000 Dirham (sekitar Rp 6 Juta)....

Latest News
Siapa Sejatinya yang Tidak Becus Menterinya atau Presidennya?

Siapa Sejatinya yang Tidak Becus Menterinya atau Presidennya?

Rabu, 01 Jul 2015 08:06

ISIS Ancam Gulingkan Pemerintahan Hamas di Jalur Gaza

ISIS Ancam Gulingkan Pemerintahan Hamas di Jalur Gaza

Rabu, 01 Jul 2015 07:45

 Sekolah-sekolah Kristen di Kenya Menjadi Alat Pemurtadan  Muslim

Sekolah-sekolah Kristen di Kenya Menjadi Alat Pemurtadan Muslim

Rabu, 01 Jul 2015 07:15

Pendukung Al-Qaidah Yaman Serang Penjara di Kota Taiz, Bebaskan Lebih 1200 Tahanan

Pendukung Al-Qaidah Yaman Serang Penjara di Kota Taiz, Bebaskan Lebih 1200 Tahanan

Rabu, 01 Jul 2015 07:00

Kematian Hisham Barakat, al-Sisi Akan Melaksanakan Darurat Militer di Mesir

Kematian Hisham Barakat, al-Sisi Akan Melaksanakan Darurat Militer di Mesir

Rabu, 01 Jul 2015 06:40

Ular, Senjata Baru Mujahid Palestina Hadapi Israel

Ular, Senjata Baru Mujahid Palestina Hadapi Israel

Rabu, 01 Jul 2015 06:12

Meningkat 500 Persen, Muslim Papua Nugini Perdalam Islam di Jayapura

Meningkat 500 Persen, Muslim Papua Nugini Perdalam Islam di Jayapura

Rabu, 01 Jul 2015 05:53

Kapuspen TNI: 79 jenasah korban Hercules telah dievakuasi

Kapuspen TNI: 79 jenasah korban Hercules telah dievakuasi

Rabu, 01 Jul 2015 05:50

Misteri Rekaman Kriminalisasi KPK

Misteri Rekaman Kriminalisasi KPK

Rabu, 01 Jul 2015 05:43

Rohingya: Bagian dari Khairu Ummah yang Sedang Terombang-ambing di Lautan Tanpa Negara

Rohingya: Bagian dari Khairu Ummah yang Sedang Terombang-ambing di Lautan Tanpa Negara

Rabu, 01 Jul 2015 04:00

Ekstrimis Hindu India Pukuli Muslim yang Dituduh Sembelih Sapi

Ekstrimis Hindu India Pukuli Muslim yang Dituduh Sembelih Sapi

Selasa, 30 Jun 2015 19:00

Pentagon: ISIS Masih Menjadi Ancaman Setahun Setelah Khilafah Dideklarasikan

Pentagon: ISIS Masih Menjadi Ancaman Setahun Setelah Khilafah Dideklarasikan

Selasa, 30 Jun 2015 18:45

Tunisia Diperkirakan Kehilangan 515 Juta USD dari Sektor Pariwisata Akibat Serangan Daulah Islam (IS

Tunisia Diperkirakan Kehilangan 515 Juta USD dari Sektor Pariwisata Akibat Serangan Daulah Islam (IS

Selasa, 30 Jun 2015 18:30

Guru Besar UI: Banyak Kalangan Akademisi yang Jumud dan Fanatik dengan Mazhab Keilmuwannya

Guru Besar UI: Banyak Kalangan Akademisi yang Jumud dan Fanatik dengan Mazhab Keilmuwannya

Selasa, 30 Jun 2015 17:43

Masjid Cut Meutia; Bangunan Tua Belanda yang Beralih Fungsi

Masjid Cut Meutia; Bangunan Tua Belanda yang Beralih Fungsi

Selasa, 30 Jun 2015 17:30

Refleksi Ramadhan: Kala Surga Berebut Memanggilmu

Refleksi Ramadhan: Kala Surga Berebut Memanggilmu

Selasa, 30 Jun 2015 17:17

Remaja Bandung, Come & Joint Us! di Sanlat Ramadhan 'Kun Shahabiyan' Sabtu - Senin

Remaja Bandung, Come & Joint Us! di Sanlat Ramadhan 'Kun Shahabiyan' Sabtu - Senin

Selasa, 30 Jun 2015 15:36

Orang yang Udzur Berpuasa Tidak Boleh Makan Minum Seenaknya

Orang yang Udzur Berpuasa Tidak Boleh Makan Minum Seenaknya

Selasa, 30 Jun 2015 14:38

Terkait Gereja Busukan, Pendeta Paulus Coba Suap Humas dan Jubir LUIS Solo

Terkait Gereja Busukan, Pendeta Paulus Coba Suap Humas dan Jubir LUIS Solo

Selasa, 30 Jun 2015 13:30

Ingin Menjadi Lebih Baik, Dua Napi Terus Menghafal Qur'an

Ingin Menjadi Lebih Baik, Dua Napi Terus Menghafal Qur'an

Selasa, 30 Jun 2015 13:00



Must Read!
X