JAKARTA (voa-islam.com) - Betapapun usaha-usaha melakukan negoasai antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) berlangsung dengan maksimal, tapi belum membuahkan hasil konkrit.
Sementara itu, Koalisi Merah Putih (KMP) mengancam akan menginterpelasi Jokowi, jika perseteruannya dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak kunjung selesai.
Ketua Komisi III DPR RI dari FPG, Aziz Syamsuddin mengatakan, pada saat pembahasan APBNP 2015 mendatang, DPR RI akan memanggil Jokowi. Jika nanti mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak hadir, DPR akan menggunakan hak interpelasi.
"Nanti kita panggil Jokowi untuk pembahasan anggaran. Kalau tidak datang, kita panggil lagi. Kalau tidak datang juga, kita interpelasi. Mungkin dia (Jokowi) jadi presiden 1-2 tahun saja," ujar Aziz saat kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, Sabtu (15/11/2014).
Politikus Partai Golkar itu juga menuturkan jika situasi di parlemen stagnan antara KMP dan KIH, maka hal itu akan berdampak pada stagnannya pembahasan APBNP 2015. Hal ini mesti menjadi perhatian serius antara pemerintah dan parlemen.
"Kalau pembahasan ini stagnan, akan berakibat pada pembahasan anggaran kemenvoaterian dan lembaga tidak jalan. Tentu kita akan menggunakan hak kita seperti hak bertanya, hak interpelasi yang menyebabkan konstitusi-konstitusi ini berjalan," tegas Aziz.
Jika ketegangan politik di parlemen tak kunjung usai, Aziz meyakini dalam tempo satu atau dua tahun ke depan hal itu akan berdampak serius. Situasi politik akan memburuk. Karena, Jokowi tidak didukung oleh kekuatan mayoritas di parlemen, dan internal KIH tidak solid.
"Satu sampai dua tahun ke depan akan berdampak kalau terus begitu. Tentu pada saat pembahasan APBNP 2015. Ini bukan warning karena kita tidak mewarning," tutup Aziz. Kenyataannya, Presiden Jokowi tidak mendapatkan dukungan kekuatan politik yang memadai untuk memerintah. [jj/dbs/voa-islam.com]
