Inikah Dusta Ahok Terkait Pembelian Lahan Sumber Waras yang Ditemukan Fadli Zon?

JAKARTA (voa-islam.com)- Paska berkunjung ke Rumah Sakit Sumber Waras, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon akhirnya menemukan sesuatu yang cukup mencengangkan. Fadli, misalnya saja menyepakati apa yang telah ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal pelanggaran ataupun kerugian negara untuk pembelian lahan itu.

"Kalau lihat hasil audit BPK, dan cek lokasi, maka jelas ada #PapaMintaRumahSakit," demikian tulisnya pada akun pribadi miliknya @fadlizon, kemarin (19/04/2016).

Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menurutnya kini dapat pula menjadikannya sebagai acuan untuk ungkap dugaan korupsi yang mungkin saja terbilang sangat besar dalam pembelian lahan tersebut. "Hasil audit BPK harus dijadikan acuan oleh KPK untuk ungkap grand corruption di balik pembelian lahan sumber waras."

Fadli menemukan kejanggalan di mana menurutnya jelas sekali lahan yang dibeli Ahok itu landlock/tanah terkunci, tak ada akses sama sekali.

"Masuk harus lewat lahan milik orang lain. Ibarat membeli mobil Mercy tapi ternyata Kijang. Katanya Jl. Kyai Tapa, nyatanya Tomang Utara."

Fadli pun menganalogikan demikian karena, seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memperhatikan dengan seksama sebelum membeli, namun hal itu nampaknya tidak dilakukan olehnya. "Biasanya kalau mau beli mobil atau tanah, pembeli cek fisik langsung atau teliti kondisi. Uang RP. 755 miliar bukan uang @basuki_btp (akun Twitter pribadi Ahok), tapi uang rakyat, harus hati-hati digunakan apalagi ada aturan-aturan yang mengikat.

Tak ada verifikasi dan sikap prudent dalam pembelian lahan Sumber Waras. Apakah @basuki_btp pernah cek lahan tersebut langsung? Lalu NJOP 15 juta/m dibeli 20 juta tanpa tawar-menawar. Lahan yang dibeli bukan Jl. Kyai Tapa tapi tanah terkunci tadi." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Jika Pemerintah Turuti Lakukan Reklamasi, 10 Tahun ke Depan Indonesia Dikendalikan Korporasi Asing
• Mahasiswa Syariah Jangan Alergi Politik
• Mahasiswa Solo Tuntut Sidang Etik Densus 88 Kasus Siyono Dilakukan Terbuka
• Tidak Ada Alasan KPK Tidak Naikkan Status Ahok ke Penyelidikan dan Penyidikan
• Sekalipun Orang Gila, KPK Tidak Ada Urusannya Mencari Niat Korupsi atau Tidak Soal Sumber Waras
• Ini Perjalanan Karir Hakim MK Hingga Bisa Berdakwah di Pemerintahan
• Ada Kartel Korporasi di Reklamasi dan Proyek Kereta Cepat
• Gemar Salahkan Orang Lain, Politisi: Sebaiknya Ahok Serahkan Diri ke Pihak Berwajib