Salah Tulis Kepanjangan dari KPK, Kemendagri Pecat Karyawan, Aktivis Berencana Mendemo

JAKARTA (voa-islam.com)- Paska kabar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Tjahjo Kumolo memecat karyawan yang salah menuliskan kepanjangan KPK ditentang banyak pihak, salah satunya datang dari aktivis perempuan yang dikenal vokal, yakni Ratna Sarumpaet.

Ratna menyinggung perbuatan politisi PDIP itu sebagai pemimpin yang kurang bijak. Padahal, karyawan yang ia pecat itu hanya berstatus temporari di Kemendagri.

"Mendagri memecat tenaga honorer di Depdagri karena ia salah menulis Kepanjangan KPK, yang seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 'Komisi Perlindungan Korupsi'," demikian siaran pers yang didapat voa-islam.com.

Anehnya, setelah pemecatan itu terjadi, salah satu kader terbaik PDIP itu diduga meminta maaf. "Dia sendiri mengaku bahwa tindakan bawahan yang dipecatnya itu bukan sabotase tapi 'human error'. Lalu kenapa dia pecat? Dia juga meminta maaf. Meminta maaf pada siapa? Bukankah tugas Pemerintahan Jokowi memastikan KPK sungguh-sungguh memberantas Korupsi?"

Ratna, lanjutnya, bisa saja tenaga honorer yang menuliskan kepanjangan KPK tersebut merasakan ketidakbenaran kinerja lembaga antirasuah hari ini. "Tenaga honorer yang hanya lulusan SMU itu bisa jadi menulis dengan jujur dan mengatakan apa yang ia lihat dan rasakan di Negaranya. Dan di Jakarta dimana terduga korupsi seperti Ahok (Gubernur DKi) dengan berbagai pelanggaran/dugaan korupsi yang melilit dirinya bisa melenggang. Tak tersentuh hukum, dan berlindung di balik kekuasaan."

Ratna pun mengajak masyarakat untuk mendatangi Tjahjo untuk menanyakan kejelasan pemecatan tersebut. "Bagaimana kalau tanggal 13 Juni 2016 kita mendatangi Cahyo Kumolo mempertanyakan pemecatan itu." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Apa Bisa Pemerintah Melarang Ajaran Komunis, Marx dan Lenin di Indonesia?
• Apa Kabar Simposium dan Apel Akbar Melawan Bahaya Laten Komunis?
• Selangkah Lebih Maju, Muhammadiyah Upayakan Kalender Hijriyah Global
• Majelis Ormas Islam Tuntut Pemerintah Optimalkan Dukungan terhadap Kemerdekaan Palestina
• Bukan hanya Pengusaha Besar, UKM juga Harus Dilibatkan untuk Tax Amnesty
• Tax Amnesty Itu Tidak Jelas Tujuan dan Arahnya
• Peraturan Pajak Ada karena Amandemen UUD, juga Tax Amnesty?
• Bagaimana Bicarakan Pembangunan jika Pemerintah Acapkali Plin Plan?