Aset DKI di Bawah Ahok Kian Terancam Dinikmati Pihak Lain

JAKARTA (voa-islam.com)- Muchtar Effendi Harahap dari NSEAS (Network for South East Asian Studies mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok ternyata gagal urus pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI. Kualitas pengelolaan dan perlindungan aset Pemprov pun dinilainya “rendah”.

"Banyak aset beralih tangan ke pihak swasta. Pemprov DKI acap kali mengalami kekalahan  pada persidangan untuk masalah perolehan aset," katanya, melalui siaran pers, beberapa waktu lalu. 

Persoalan ini menurutnya tidak kunjung selesai, saat diduga aset Pemprov dinikmati pihak tertentu.

"Permasalahan aset di Ibukota seakan tidak ada habisnya. Banyak asset tercatat sebagai milik DKI tetapi digunakan  atau dikuasai  pihak lain."

Muchtar, lanjutnya, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jakarta memastikan saat ini Pemprov DKI memiliki aset berupa tanah, gedung dan benda bergerak senilai Rp. 4.000 triliun. "Dari jumlah tersebut, tercatat nilai asset status bermasalah Rp. 30 triliun."

Aset bermasalah dimaksud mayoritas berupa lahan berstatus “digugat”, dimanfaatkan atau secara sengaja diambil oleh oknum tertentu.

Ahok sendiri hanya bisa menyalahkan fihak lain. Tuding BPKAD terlibat kasus lahan DKI. Bahkan mengeluarkan ancaman akan memecat para Walikota tidak memiliki nyali untuk menjalankan perintahnya." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Ahil Sejarah Sebut Aliran Kebatinan Bukan Agama Asli Nusantara
• Tidak Ingin Kembali Bermasalah seperti Sumber Waras, Kadin Pertamanan DKI Kabarnya Dicopot Ahok
• 7 Partai Bentuk Koalisi Kekeluargaan. Gerindra: Ada yang Salah dari Ahok
• Kebakaran Hebat Hanguskan Gedung Asrama Putri Ponpes Istiqomah Muhammadiyah Samarinda
• Ada Peminta Jatah Soal Telekomunikasi, Gerindra Minta Menteri Rini Dicopot
• Pengamat Media Ini Ajak Jurnalis Islam Kedepankan Akhlaq
• Ahok Berikan Upah Besar hanya Kepada Orang-orang Terdekatnya Saja
• Penggusuran dan Reklamasi adalah Representasi Milik Orang-orang Kaya di DKI