Persis: Wacana Penghapusan Pasal Penodaan Agama Menyesatkan dan Inkonstitusional

JAKARTA (voa-islam.com)--Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis), Dr. Jeje Zaenudin menegaskan bahwa wacana penghapusan pasal penodaan agama dalam KUHP dan PNPS 1 thn 1965 adalah wacana yang menyesatkan dan tidak konstitusional.

"Pertama, Indonesia sebagai negara yang tegas-tegas menyatakan dirinya berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka wujud negara berketuhanan wajib memuliakan agama dn melindungi pemeluknya. Di antaranya melalui aturan perundang-undangan," kata Ustadz Jeje kepada Voa Islam, Rabu (17/5/2017).

Kedua, lanjutnya, anggapan bahwa pasal penodaan agama sering dijadikan alat kriminalisasi untuk kepentingan politik. Maka, solusinya harus dibuatkan peraturan perundangan yang lebih jelas, tegas, rinci,  dan komprehensif, bukan malah dihapuskan.

"Ketiga, sangat berbahaya jika tidak ada pasal penodaan agama,  sekarang masih ada pasal larangan penodaan agama saja begitu banyak penghinaan terhadap agama. Maka, bagaimana lagi jika pasal itu dihapuskan," lontarnya.

Ustadz Jeje sendiri menilai pasa penodaan saat ini masih belum ideal dan kuat.

"Pasal penodaan agama masih lemah, karena terlalu global, belum detail dan komprehensif," tandasnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Tim Advokasi GNPF-MUI: Pasal Penodaan Agama Harus Diperkuat
• Jaga Kondusifitas Ramadan, Habib Rizieq Tahan Diri Kembali ke Indonesia
• Masalah Syiah, Ketum ANNAS Hanya Butuh Kalimat Sederhana Ini dari MUI Pusat
• Aman Palestin Indonesia Gelar ToT Peduli Syam
• Cegah Bahaya Syiah ANNAS Gelar Mudzakarah Nasional
• Tim Advokasi GNPF-MUI: Kasus Chat Mesum Rekayasa Targetkan Habib Rizieq
• Soal Lilin Ahok, Habib Rizieq: Mari Kita Bakar Obor Sambut Ramadhan
• Ada Canda di Sidang Juri Daqu Award